Menteri Susi dukung investigasi multinasional berantas `illegal fishing`
Elshinta
Sabtu, 20 Juli 2019 - 16:13 WIB |
Menteri Susi dukung investigasi multinasional berantas `illegal fishing`
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sumber foto: https://bit.ly/2M3bEd8

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung  pembentukan Tim Investigasi Multinasional yang terdiri dari petugas lintas negara untuk memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang meresahkan banyak negara.

"Dalam pemeriksaan MV Nika, Indonesia memprakarsai pembentukan MIST (Multinational Investigation Support Team) yang terdiri atas beberapa negara dan organisasi internasional terkait yaitu Indonesia, Panama, Interpol, CCAMLR, Australia, dan Amerika Serikat," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (20/7).

MV Nika merupakan kapal berbendera Panama buruan Interpol yang telah dihentikan dan diperiksa oleh Satgas 115 di Selat Malaka pada Jumat (12/7) pukul 08.19 WIB. Diketahui, MV Nika yang diburu sejak Juni 2019 itu memiliki ABK terdiri atas 18 orang Rusia dan 10 orang Indonesia, serta pernah menggunakan beberapa nama lainnya.

Laporan awal dari Interpol yang sebelumnya telah diterima Satgas 115, MV Nika diduga melakukan pelanggaran seperti memalsukan certificate of registration di Panama yang menyatakan dirinya adalah kapal kargo umum tetapi ternyata diduga melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan.

Kapal tersebut dilaporkan telah bersandar di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam dengan pengawalan oleh Kapal Pengawas (KP) KKP Orca 3 dan Orca 2, serta sebelumnya selama perjalanan dikawal secara bergantian oleh KRI Pattimura, KRI Parang, dan KRI Siwar.

Menurut Susi, ini adalah pertama kali Indonesia mengumpulkan dan membentuk MIST untuk menangani dugaan tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisir yang bersifat lintas nasional.

"Belajar dari kasus ini, saya mewakili pemerintah Indonesia meminta negara bendera maupun flag of convenience untuk melakukan tindakan konkret dalam menghukum pelaku illegal fishing yang telah menggunakan bendera negara sebagai wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan perikanan yang ilegal," tegas Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga meminta kepada negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan legal langsung terhadap kejahatan lintas negara terorganisir, bahwa saat ini sudah saatnya menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat: Ada kejanggalan isu referendum Papua, tangkap hukum berat aktor kerusuhan
Minggu, 25 Agustus 2019 - 18:56 WIB
Elshinta.com - Analis Politik Senior, Rahman Sabon Nama, mempertanyakan pernyataan pakar hukum tatan...
Balik kanan, Menko Polhukam-Panglima-Kapolri harap Papua Barat pulih
Jumat, 23 Agustus 2019 - 07:24 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ber...
Polri bersyukur tidak ada korban jiwa akibat rusuh di Papua
Rabu, 21 Agustus 2019 - 14:00 WIB
Elshinta.com - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri bersyukur rusuh...
Menko Polhukam: Kondisi Papua aman terkendali
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:59 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Menko Polhukam...
Gubernur jamin keamanan mahasiswa Papua di Jateng
Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:37 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjamin keamanan para mahasiswa Papua yang sed...
Kapolri: Papua adalah saudara kita sendiri
Selasa, 20 Agustus 2019 - 08:16 WIB
Elshinta.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa situasi di Manokwari, Papua Barat,...
Polda Sulsel kirim 300 personel Brimob bantu keamanan di Papua Barat
Selasa, 20 Agustus 2019 - 08:04 WIB
Elshinta.com - Sebanyak dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Sulsel, pada Senin (19/8) mala...
Wiranto sebut pernyataan negatif soal pelecehan bendera picu aksi di Papua
Senin, 19 Agustus 2019 - 19:33 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto men...
Wapres minta seluruh pihak tekan eskalasi ricuh Papua
Senin, 19 Agustus 2019 - 17:33 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla meminta aparat Polri, TNI dan jajaran pemerint...
Polri: Unjuk rasa di Manokwari karena tidak terima isi video di medsos
Senin, 19 Agustus 2019 - 16:54 WIB
Elshinta.com - Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, massa yang mela...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)