Tokoh: Menarik personel TNI bukan solusi penyelesaian konflik Nduga
Elshinta
Minggu, 21 Juli 2019 - 08:39 WIB |
Tokoh: Menarik personel TNI bukan solusi penyelesaian konflik Nduga
Ketua DPW Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Alberth Ali Kabiay. Sumber foto: https://bit.ly/2O951c3

Elshinta.com - Tokoh pemuda Papua, Alberth Ali Kabiay menilai permintaan penarikan personel TNI dari Kabupaten Nduga sebagaimana permintaan dari Bupati Yairus Gwijangge bukanlah solusi dari penyelesaian konflik sosial dan kriminal yang terjadi di daerah itu.

"Saya kira permintaan yang disampaikan Yairus Gwijangge untuk menarik personel TNI bukanlah solusi," kata Alberth Ali Kabiay yang juga Ketua DPW Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua di Kota Jayapura, Sabtu (20/7).

Menurut dia, permintaan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi itu sangat tidak beralasan dan mendasar karena persoalan yang terjadi di Nduga yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, bukan karena kehadiran personel TNI tetapi karena adanya konflik sosial dan kriminal yang terjadi sejak empat hingga enam tahun terakhir. "Kita semua tahu bahwa di Nduga itu pernah terjadi salah paham pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari jumlah persoalan penduduk yang disampaikan oleh pemerintah setempat dan polemik di DPRD hingga jatuhnya korban dan terjadinya pengungsian ke Wamena Kabupaten Jayawijaya," jelasnya.

Lalu, adanya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang ingin menunjukkan eksisnya dengan mengganggu kedaulatan bangsa dan negara yang terlihat dalam aksi pembantaian para pekerja jalan Trans Papua dari PT Istaka Karya, yang berdampak pada mengungsinya warga Nduga ke kabupaten tetangga seperti ke Lanny Jaya dan Jayawijaya. "Ini berarti ada persoalan mendasar, bukan karena adanya personel TNI. Dengan adanya masalah seperti itu, menunjukkan bahwa Bupati Nduga tidak paham persoalan dan tidak mampu menyelesaikan, apakah karena jarang di tempat tugas atau ingin melindungi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan meminta menarik personel TNI," terangnya.

Padahal, kata dia personel TNI yang ada di sejumlah tempat di Nduga hanya untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara dari para KKSB dan membantu menyelesaikan pembangunan jalan transPapua yang akan menghubungkan daerah pedalaman hingga ke perkotaan. "Saya juga khawatir jangan sampai Bupati Nduga telah diintimidasi oleh pihak KKSB atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin menjual isu Papua ke luar negeri, apalagi Beny Wenda baru saja mendapatkan award dari Pemerintah Kota Oxford, Inggris. Hal ini tidak boleh didiamkan oleh pemerintah pusat, harus diperhatikan," lanjutnya, dikutip Antara.

Alberth menyarankan sebaiknya Bupati Nduga Yairus Gwijangge menggelar tatap muka dengan Dandim 1702/Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya serta dengan para tokoh agama dan adat, bukan dengan aktivis yang berkedok untuk melindungi orang asli Papua untuk mencari solusi tetapi malah menjual isu Papua ke luar negeri dan mendapatkan keuntungan pribadi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wamenkeu: Masyarakat miskin bisa dapat lebih dari satu insentif
Selasa, 29 September 2020 - 16:10 WIB
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi Program Pemulihan Ekono...
Pasien COVID-19 Tower 6 dan 7 Wisma Atlet berkurang 105 orang
Selasa, 29 September 2020 - 15:10 WIB
Tower 6 dan 7 Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga Selasa (29/9)...
Menteri Agama masih dirawat karena COVID-19
Selasa, 29 September 2020 - 14:50 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terserang COVID-19, kondi...
Pemerintah siapkan skema vaksinasi, prioritaskan tenaga medis
Selasa, 29 September 2020 - 14:37 WIB
Pemerintah tengah menyiapkan skema vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia. Presiden Joko W...
Wamenag: Tudingan pemerintah tindas Islamis tidak benar
Selasa, 29 September 2020 - 14:12 WIB
Wakil Menteri Agama menolak tudingan Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, bahw...
PLN operasikan pembangkit listrik tenaga sampah di Bangka
Selasa, 29 September 2020 - 13:57 WIB
Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Bangka Belitung berhasil mengoperasikan Pembangkit List...
Korlantas bagikan 1.000 sembako ke ojek pangkalan di Stasiun Cibinong
Selasa, 29 September 2020 - 13:29 WIB
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 1.000 paket se...
Jubir Satgas: Pasien COVID-19 dengan gejala berat bisa sembuh
Selasa, 29 September 2020 - 10:11 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro mengungkapkan, pasien COVI...
  Dahlan Iskan: Pembentukan `superholding` BUMN belum mendesak
Selasa, 29 September 2020 - 09:10 WIB
Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan menilai pembentukan superholding BUMN belum mendesak kar...
Tak timbulkan kerugian, Pengadilan Pajak tetap di bawah Kemenkeu
Selasa, 29 September 2020 - 07:40 WIB
Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pe...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV