Umrah lewat Traveloka dan Tokopedia?
Elshinta
Senin, 22 Juli 2019 - 07:17 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Umrah lewat Traveloka dan Tokopedia?
Foto: Dwi Iswanto/Radio Elshinta

Elshinta.com - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR RI, penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Adapun pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

“Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim usai menggelar rapat bersama Traveloka, Tokopedia, dan Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Jumat (19/7) lalu.

Pertemuan dengan unicorn ini merupakan upaya Kemenag untuk mendalami perkembangan teknologi informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital.

Kemenag menekankan semua pihak terkait untuk mematuhi regulasi, dalam hal ini UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR.

“Hasilnya, ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” tegas Arfi, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab, Minggu (21/7).

Dengan demikian, lanjut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag itu, Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

“Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi,” pesan Arfi.

Arfi menambahkan, rapat juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespon disrupsi inovasi secara tepat. Ia mengingatkan, di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

Kemenag dan Kominfo, lanjut Arfi, akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

“Kita akan sinkronkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin umat Islam dapat beribadah dengan baik,” jelas Arfi.

“Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat,” imbuhnya. 

Empat Rekomendasi

Sebelumnya, pada 24 Juni 2019, Kemenag juga menggelar diakusi terbatas membahas upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah. Diskusi yang melibatkan beberapa instansi terkait dan asosiasi PPIU itu menghasilkan empat rekomendasi.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan mensinergikan pengawasan oleh seluruh K/L terkait dan pengaktifan penyidik khusus.

Kedua, membentuk task force sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Saudi.

Ketiga, mengembangkan platform digital yang sehat.

Dan keempat, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (self regulation) PPIU dan edukasi publik.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dewas TVRI tak mau dipengaruhi angkat kembali Helmy Yahya 
Selasa, 21 Januari 2020 - 21:35 WIB
Dewan Pengawas (Dewas) Televisi Republik Indonesia (TVRI) merasa tidak terima apabila dipengaruhi se...
Pemecatan Helmi Yahya perlu audit BPK
Selasa, 21 Januari 2020 - 19:08 WIB
Komisi I DPR RI hari ini, Selasa (21/1) di gedung Parlemen, Jakarta mengadakan Rapat Dengar Pendapat...
 Pascabencana, hak anak tetap harus terpenuhi
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:57 WIB
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), melakukan kunjungan ke Kabupa...
 Selesai diperbaiki, Jembatan Monjot Kertajati sudah bisa dilewati kendaraan
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:16 WIB
Jembatan Monjot yang berada di wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kini s...
Peringati HUT ke-270, Pemkab siap wujudkan `Langkat Maju dan Berbudaya`
Selasa, 21 Januari 2020 - 17:14 WIB
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam ...
Pemko Medan targetkan cetak 300 ribu KIA di Tahun 2020
Selasa, 21 Januari 2020 - 16:28 WIB
Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara menarg...
Bupati Muba ancam copot camat jika tak becus urus bencana
Selasa, 21 Januari 2020 - 14:58 WIB
Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex mengintruksikan agar jajaran pimpi...
Operasi SAR tetap jadi fokus penting dalam melayani warga
Selasa, 21 Januari 2020 - 14:15 WIB
Operasi SAR akan terus menjadi fokus terpenting dalam melayani masyarakat.
Presiden Jokowi paparkan ke warga soal Labuan Bajo jadi kawasan pariwisata prioritas
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:27 WIB
Pemerintah telah menjadikan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata prioritas pada tahun 2020. Disamp...
Segera, kendaraan luar Jakarta juga bakal ditindak ETLE
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:37 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mulai melakukan penindakan dengan kamera Electronic Tra...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV