KPK pertimbangkan masukkan Sjamsul Nursalim ke dalam DPO
Elshinta
Senin, 22 Juli 2019 - 13:13 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Sigit Kurniawan
KPK pertimbangkan masukkan Sjamsul Nursalim ke dalam DPO
Jubir KPK, Febri Diansyah. Sumber foto: Elshinta.com/Dody Handoko

Elshinta.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK tengah mempertimbangkan langkah hukum atas sikap tidak kooperatif pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, yakni memasukkan nama Sjamsul dan Itjih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan.

"Akan kami pertimbangkan," ujarnya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Sebelumnya diketahui, Sjamsul dan Itjih telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbit Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), yakni pada 28 Juni 2019 dan 19 Juni 2019.

KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke lima alamat di Indonesia dan Singapura yang terafiliasi dengan pasangan suami istri itu, seperti laporan dari Reporter Elshinta.com, Dody Handoko.

Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah kedua tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, yaitu, 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.

KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Saksi sebut Wawan tak pernah suruh `kondisikan` proyek
Sabtu, 18 Januari 2020 - 18:12 WIB
Mantan Staf PT Bali Pacific Pragama (PT BPP), M Lutfi Ishaq memastikan tak ada instruksi atau perint...
Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis bagi warga binaan Lapas Tebing Tinggi
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:19 WIB
Penyuluhan sekaligus Konsultasi hukum digelar secara gratis bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan...
Mahfud minta masyarakat percayakan polisi tangani dugaan korupsi di Asabri
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan pen...
Menko Maritim: Asabri harus dikelola orang profesional
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pe...
KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman kader PDIP Harun Ma...
KPK terus koordinasi cari keberadaan Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (...
Polisi bongkar kasus penculikan dan penyekapan di Pulomas, begini `ceritanya`
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:31 WIB
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Pulomas...
Wah, cabang Keraton Agung Sejagat juga ditemukan di Klaten
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:57 WIB
Polda Jawa Tengah menemukan cabang Keraton Agung Sejagat pimpinan Totok Santosa yang berlokasi di se...
Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan 
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:11 WIB
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menyebutkan bahwa kasus hukum yang menjerat Ko...
DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Kamis, 16 Januari 2020 - 20:46 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV