Menteri Susi ingatkan Afrika jangan beri izin perikanan kapal asing
Elshinta
Senin, 22 Juli 2019 - 15:08 WIB |
Menteri Susi ingatkan Afrika jangan beri izin perikanan kapal asing
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (22/7). Sumber Foto: https://bit.ly/2Y7ia4T

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengingatkan negara-negara Afrika jangan memberikan izin menangkap ikan kepada kapal asing di wilayahnya karena berpotensi merugikan negara itu.

"Negara-negara di Afrika punya pengalaman seperti yang kita (Indonesia) hadapi lima tahun lalu," katanya di sela membuka pelatihan dan lokakarya internasional bagi peserta dari sejumlah negara termasuk Afrika di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (22/7).

Susi mengungkapkan pengalamannya saat awal menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2014, dirinya menemukan ada sekitar 10.000 kapal ikan eks asing yang beroperasi di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia, seperti dikutip Antara.

Namun anehnya, lanjut Susi, izin kapal ikan eks asing hanya ada sekitar 1.300 unit, sehingga diambil kesimpulan bahwa pemilik kapal-kapal eks asing tersebut secara ilegal menggandakan izin yang seharusnya hanya untuk satu kapal untuk setiap izinnya.

Untuk itu, ujar dia, dirinya melakukan moratorium dan langkah-langkah lainnya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, sehingga hasilnya juga dapat terasa pada saat ini dan ingin dibagi kepada negara-negara lainnya.

Sementara itu, Sekjen KKP Nilanto Perbowo menyatakan bahwa Pemerintah RI menggelar program pelatihan internasioal di bidang Perikanan. "Program pelatihan ini berada di bawah kerja sama Selatan-Selatan," kata Nilanto.

Pelatihan pada 22-28 Juli 2019 itu digelar di sejumlah kota seperti Tegal (Jawa Tengah) dan DIY Yogyakarta.

Pelatihan internasional tersebut bakal diikuti 15 orang yang berasal dari negara-negara dari kawasan Asia-Pasifik, Afrika, dan kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data KKP, tercatat sejak 2014 hingga saat ini telah menenggelamkan 516 kapal karena menangkap ikan secara ilegal di berbagai kawasan perairan Indonesia.

"Jumlah kapal yang sudah dimusnahkan atau ditenggelamkan sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini, sebanyak 516 kapal," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman.

Ia memaparkan, sebanyak 516 kapal tersebut terdiri atas kapal perikanan berbendera Vietnam 294 kapal, Filipina 92 kapal, Malaysia 76 kapal, Thailand 23 kapal, Papua Nugini 2 kapal, RRT 1 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.

Sementara itu, sejak Januari hingga Juni 2019, KKP telah menangkap kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri atas 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.

"Keberhasilan dalam penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan udara (air surveillance), operasi kapal pengawas di laut, dan sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS)," kata Agus.

Sejalan dengan hal itu, KKP bekerja sama dengan Satgas 115, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya juga telah melakukan pemusnahan sebanyak 28 kapal ikan ilegal yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang Januari-Juni 2019.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemkab Magelang segera luncurkan layanan Call Center 112
Rabu, 22 Januari 2020 - 21:23 WIB
Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah segera meluncurkan layanan terintegrasi pusat telepon at...
Bhabinkamtibmas ikuti musrenbang desa serentak di desa binaan masing-masing
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:55 WIB
Tidak hanya dalam pemeliharaan situasi Kamtibmas Bhabinkamtibmas juga diharapkan mampu melaksanakan ...
Pembelian alutsista dari luar, Wamenhan: Belum ada
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:28 WIB
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan sejauh ini belum ada pembelian alat utama ...
KPK bantah sampaikan yang pernah diperiksa tidak maju di Pilkada 2020
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:16 WIB
Pelaksana Tugas Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah telah menyampaika...
BPBD imbau pengguna jalan waspadai melintas Puncak-Cipanas
Rabu, 22 Januari 2020 - 17:47 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pengguna jalan yang melint...
Jaksa Agung: Pertemuan dengan Mahfud MD bahas Asabri dan Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 17:24 WIB
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Ke...
Yenny Wahid jadi komisaris baru Garuda, begini komentar Erick Thohir
Rabu, 22 Januari 2020 - 16:38 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menilai Yenny Wahid yang masuk dalam jajaran komisaris baru Garuda Indones...
Waspada, hujan guyur sejumlah wilayah di Jabar sore ini
Rabu, 22 Januari 2020 - 15:58 WIB
Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Rabu (...
Personel Satgas Yonif 411 Kostrad berikan penyuluhan pertanian kepada KWT
Rabu, 22 Januari 2020 - 15:24 WIB
Sebagai wujud kepedulian TNI dalam meningkatkan hasil panen para petani di perbatasan, personel Satg...
HMI, politisi dan praktisi soroti Silpa Kota Depok
Rabu, 22 Januari 2020 - 15:08 WIB
Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok menggelar acara diskusi.
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV