Menteri Susi ingatkan Afrika jangan beri izin perikanan kapal asing
Elshinta
Senin, 22 Juli 2019 - 15:08 WIB |
Menteri Susi ingatkan Afrika jangan beri izin perikanan kapal asing
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (22/7). Sumber Foto: https://bit.ly/2Y7ia4T

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengingatkan negara-negara Afrika jangan memberikan izin menangkap ikan kepada kapal asing di wilayahnya karena berpotensi merugikan negara itu.

"Negara-negara di Afrika punya pengalaman seperti yang kita (Indonesia) hadapi lima tahun lalu," katanya di sela membuka pelatihan dan lokakarya internasional bagi peserta dari sejumlah negara termasuk Afrika di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (22/7).

Susi mengungkapkan pengalamannya saat awal menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2014, dirinya menemukan ada sekitar 10.000 kapal ikan eks asing yang beroperasi di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia, seperti dikutip Antara.

Namun anehnya, lanjut Susi, izin kapal ikan eks asing hanya ada sekitar 1.300 unit, sehingga diambil kesimpulan bahwa pemilik kapal-kapal eks asing tersebut secara ilegal menggandakan izin yang seharusnya hanya untuk satu kapal untuk setiap izinnya.

Untuk itu, ujar dia, dirinya melakukan moratorium dan langkah-langkah lainnya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, sehingga hasilnya juga dapat terasa pada saat ini dan ingin dibagi kepada negara-negara lainnya.

Sementara itu, Sekjen KKP Nilanto Perbowo menyatakan bahwa Pemerintah RI menggelar program pelatihan internasioal di bidang Perikanan. "Program pelatihan ini berada di bawah kerja sama Selatan-Selatan," kata Nilanto.

Pelatihan pada 22-28 Juli 2019 itu digelar di sejumlah kota seperti Tegal (Jawa Tengah) dan DIY Yogyakarta.

Pelatihan internasional tersebut bakal diikuti 15 orang yang berasal dari negara-negara dari kawasan Asia-Pasifik, Afrika, dan kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data KKP, tercatat sejak 2014 hingga saat ini telah menenggelamkan 516 kapal karena menangkap ikan secara ilegal di berbagai kawasan perairan Indonesia.

"Jumlah kapal yang sudah dimusnahkan atau ditenggelamkan sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini, sebanyak 516 kapal," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman.

Ia memaparkan, sebanyak 516 kapal tersebut terdiri atas kapal perikanan berbendera Vietnam 294 kapal, Filipina 92 kapal, Malaysia 76 kapal, Thailand 23 kapal, Papua Nugini 2 kapal, RRT 1 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.

Sementara itu, sejak Januari hingga Juni 2019, KKP telah menangkap kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri atas 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.

"Keberhasilan dalam penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan udara (air surveillance), operasi kapal pengawas di laut, dan sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS)," kata Agus.

Sejalan dengan hal itu, KKP bekerja sama dengan Satgas 115, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya juga telah melakukan pemusnahan sebanyak 28 kapal ikan ilegal yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang Januari-Juni 2019.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BNN: Pecandu narkoba tak bisa sembuh total meski sudah rehabilitasi
Sabtu, 11 Juli 2020 - 14:49 WIB
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Pud...
Pandemi COVID-19, HNW dorong laksanakan UU Pesantren
Sabtu, 11 Juli 2020 - 14:39 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah, dalam ka...
Dokter: PHBS harus dimulai sejak dini
Sabtu, 11 Juli 2020 - 14:28 WIB
Dokter kecantikan dr Sonia Wibisono mengatakan orang tua perlu menanamkan perilaku hidup bersih dan ...
Mendes terima gelar doktor dari UNY
Sabtu, 11 Juli 2020 - 12:51 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mene...
Gubernur Babel gugat Undang-Undang Minerba
Sabtu, 11 Juli 2020 - 12:12 WIB
menggugat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MA), kar...
NTT siapkan Rp100 miliar untuk dukung kerja tenaga medis
Sabtu, 11 Juli 2020 - 11:59 WIB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan dana Rp100 miliar dalam Anggaran Pendapatan...
Tiongkok minta Indonesia ambil tindakan konkret soal tewasnya ABK WNI
Sabtu, 11 Juli 2020 - 11:41 WIB
Pemerintah Tiongkok meminta Indonesia mengambil tindakan konkret soal tewasnya anak buah kapal (ABK)...
Cegah COVID-19, penyembelihan hewan kurban dilakukan di RPH
Sabtu, 11 Juli 2020 - 11:29 WIB
Rumah Penyembelihan Hewan (RPH) Kota Salatiga, Jawa Tengah sudah menerima surat imbauan dari Wali Ko...
Pegawai rumah dinas Wali Kota Bandung diisolasi usai terpapar COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 10:20 WIB
Dua orang yang bertugas di Rumah Dinas Wali Kota Bandung (Pendopo Bandung) diisolasi setelah dinyata...
Kepala BNPT: Cegah penyebaran radikalisme di perusahaan swasta
Sabtu, 11 Juli 2020 - 09:49 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan agar kary...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV