45 juta ponsel pintar hadir setiap tahun, 9 juta unit di antaranya black market
Elshinta
Senin, 05 Agustus 2019 - 14:26 WIB | Penulis : Cucun Hendriana | Editor : Administrator
45 juta ponsel pintar hadir setiap tahun, 9 juta unit di antaranya black market
Seminar Indonesia Technology Forum (ITF) di Gedung Serbaguna Kemkominfo. Foto: istimewa

Elshinta.com - Pemerintah sedang menggodok untuk mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) dari tiga kementerian masing-masing, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan validasi (pengendalian) IMEI pada pertengahan Agustus tahun ini.

Diharapkan Permen tiga menteri tersebut bisa ditandatangani pertengahan Agustus itu bertepatan dengan HUT RI ke 74 sebagai wujud negara ini merdeka dari ponsel Black Market (BM). Dengan demikian, pendapatan negara dari pajak juga akan terdongkrak dan industri ponsel pun tumbuh secara sehat.

Peredaran ponsel BM tentu sangat merugikan bagi konsumen, industri dan negara. Oleh karena itu pemerintah menilai pentingnya ada regulasi untuk mengatasi peredaran ponsel BM tersebut. Dari sisi tata niaga, peredaran ponsel BM sangat mengganggu sistem perdagangan negara ini, terutama bagi pendapatan negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai rencana keluarnya Permen tiga Menteri itu diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional. Beberapa negara juga telah menerapkan soal validasi IMEI ponsel itu. Negara pun sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak, selain konsumen juga terlindungi.

"Dengan keluarnya Permen tiga Menteri itu merupakan bentuk untuk merdeka dari ponsel BM. Oleh karena itu, kami merencanakan mengeluarkan permen soal validasi IMEI itu yang diharapkan terealisasi secepatnya," ujar Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) di Gedung Serbaguna Kemkominfo, Jumat (2/8).

Hadir dalam acara itu sebagai pembicara antara lain; Dirjen SDPPI, Bapak Ismail, Direktur Jenderal Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Bapak Harjanto, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Bapak Veri Anggriono Sutiarto, Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Heru Pambudi, Wakil Ketua Umum ATSI Bapak Merza Fachys, Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bapak Tulus Abadi.

Dalam pengendalian IMEI, pemerintah membagi tigat; Pertama, fase inisiasi. Dalam fase ini ditandai dengan penandatanganan 3 peraturan menteri; KemKominfo, Kemenperin dan Kemendag.

Kedua, fase fase persiapan. Dalam fase ini pemerintah menyiapkan SIBINA (system Informasi Basisdata IMEI Nasional), menyiapkan Database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, Penyiapan SDM, SOP Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag, dan operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen. Fase pertama dan kedua ini diharapkan bisa terealisasi bulan Agustus 2019.

Fase ketiga disebut fase operasional. Fase ini merupakan fase eksekusi 3 daftar oleh operator, pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat, penyediaan layanan lost & stolen dan sosialisasi lanjutan. Fase ini diharapkan terealisasi sekitar bulan Februari 2020.

Dirjen SDPPI, Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi 3 Kementerian. Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA, menyiapkan SOP Tata Kelola SIBINA, SOP Device Verification System, SOP Device Registration System (Stok Pedagang & Handcarry disiapkan Bersama Kemendag), SOP Lost & Stolen (disiapkan bersama Kemkominfo).

Sementara itu untuk Kemkominfo memiliki tugas sebagai berikut; Meminta operator menyediakan SOP layanan lost & stolen. Meminta operator mengirimkan data dump sebelum pelaksanaan pengendalian IMEI. Meminta operator menyiapkan sistem penghubung antara SIBINA dan EIR. Meminta operator menyiapkan EIR. Meminta operator mengeksekusi Daftar yang dihasilkan SIBINA.

Sedangkan tugas Kemendag adalah Membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI Perangkat ke dalam SIBINA. Menyiapkan sistem penghubung untuk Device Registration System. Enam bulan pertama untuk Stok Pedagang, selanjutnya selama masa operasional untuk pendaftaran Handcarry dan layanan VIP.

Dengan populasi Indonesia yang luar biasa dan mencapai 264 juta penduduk, sekitar 150 juta penduduknya sudah menggunakan ponsel. Menurut data APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia) dari total sebanyak itu, setiap tahunnya ada 45 juta ponsel pintar (smartphone) baru.

Persoalannya dari total ponsel baru jenis smartphone itu, sekitar 20-30 persen merupakan ponsel BM. Dari sekitar 20 persen atau setara dengan 9 juta unit ponsel merupakan ponsel BM. Artinya bila harga per unitnya sebuah smartphone dengan kisaran harga Rp. 2,2 juta, nilai ponsel baru yang beredar mencapai Rp 22,5 triliun. Dari nilai itu, ponsel BM tidak membayar pajak sehingga potensi kerugian negara dari hilangnya pendapatan 10 persen PPN dan 2,5 persen PPh adalah sekitar Rp 2,8 triliun setahun.

Tahun ini, potensi kehilangan pajak akan lebih banyak sebab porsi ponsel BM bisa mencapai 30 persen dari 50 juta ponsel. Itu karena pintu masuk ponsel BM di banyak negara, misalnya Turki, Pakistan, India, dan Rusia sudah mulai ditutup lewat kebijakan validasi IMEI. Bagaimana dengan Indonesia? Jika tidak mencari solusi dengan cara pengendalian IMEI, maka Indonesia akan menjadi pasar empuk peredaran ponsel BM.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rekening bobol via SIM card, ini kata Rudiantara
Kamis, 23 Januari 2020 - 18:58 WIB
Lenyapnya uang milik Ilham Bintang, wartawan senior di rekening bank menjadi sorotan tajam bagi peme...
Sim card tak aman, Komisi I DPR sarankan UU perlindungan data pribadi
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:27 WIB
Anggota DPR RI Komisi I Syaifullah Tamliha mengatakan perlunya undang-undang (UU) tentang perlindung...
Keamanan sim card, BRTI sarankan rekam biometrik
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:16 WIB
Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  I Ketut Prihadi, menyarankan teknik baru...
Rekening bank dibobol via sim card, Kominfo ingatkan operator
Rabu, 22 Januari 2020 - 21:45 WIB
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, mengingatkan ...
Jepang bakal atur batasan penggunaan smartphone 
Rabu, 15 Januari 2020 - 18:46 WIB
Tingkat adiktif penggunaan smartphone, baik untuk gim dan media sosial saat ini bisa dibilang cukup ...
ICMI ajak masyarakat bijak bermedia sosial cegah permusuhan 
Jumat, 27 Desember 2019 - 19:47 WIB
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengajak semua pihak untuk bijak dalam bermedia sosial ag...
Analisis percakapan medsos kunci sukses perusahaan era 4.0 
Selasa, 26 November 2019 - 20:23 WIB
Pakar media sosial Ismail Fahmi mengatakan analisis percakapan di media sosial (medsos) bisa dijadik...
Disperpusip Magelang gelar workshop smartphone photography
Selasa, 26 November 2019 - 17:07 WIB
Seiring perkembangan teknologi informasi, telepon pintar (smartphone) kini sudah dilengkapi dengan f...
Game on-line perlu perhatian pemerintah
Senin, 25 November 2019 - 07:55 WIB
Keberadaan game online yang kian marak dan menimbulkan ekses negatif mengundang keprihatian. Diantar...
Apple siapkan headset AR untuk 2022
Selasa, 12 November 2019 - 08:47 WIB
Apple Inc dikabarkan sedang mengembangkan headset yang dipadukan dengan teknologi augmented reality ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV