Tersangka pelaku pembakaran hutan jumlahnya sudah 60-an
Elshinta
Kamis, 15 Agustus 2019 - 11:26 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Tersangka pelaku pembakaran hutan jumlahnya sudah 60-an
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2TzF18G

Elshinta.com - Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan terus dilakukan. Sebanyak 60 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Demikian dikatakan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Grand Kemang, Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
 
Ia menyebutkan, hingga kini ada 60 tersangka dari 68 kasus. Satu korporasi juga sudah dijadikan tersangka.

“Penegakan hukum terus sampai hari ini. Ada 68 kasus, 60 tersangka, 1 korporasi yang ditangani Polda Riau, yang lain masih proses,” ungkapnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi NTMC Polri. 

Selain itu, Kapolri telah membentuk tim pemantau penanganan karhutla. Tim tersebut mulai bekerja dan akan mengevaluasi penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

“Pak Kapolri sudah menerbitkan surat perintah, sudah ada 6 tim yang ditunjuk untuk melakukan asistensi, kepada Polda Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Tim ini hari ini (Rabu) sudah bergerak semuanya untuk mengecek dan evaluasi sejauh mana penanganan karhutla di tiap-tiap provinsi,” ucap Dedi.

Satgas Karhutla juga tetap mengantisipasi kembali meningkatnya titik panas yang memicu kebakaran. Hal itu mengingat faktor iklim dan musim kemarau yang masih berlangsung.

“Ini kan karena musim kemarau Elnino, Elnino ini kan kering dan panjang. Dikhawatirkan September sampai Oktober menjadi puncak dari musim kemarau Elnino. Itu terus kita antisipasi di bulan-bulan yang punya tingkat kekeringan yang sangat tinggi, itu sangat diantisipasi,” pungkasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kajati Sumbar dorong penegak hukum berikan pelayanan terbaik
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:16 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk menegakkan hukum dengan m...
Kejagung sita 1.400 sertifikat tanah milik tersangka kasus Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:55 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah yang dimiliki oleh lima ter...
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly baka...
 Komisi l DPR RI desak pemerintah tuntaskan soal Asabri
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:36 WIB
Kasus PT. Jiwasraya menjadi `mukadimah` terkuaknya korupsi di beberapa perusahan ansuransi di tanah ...
PPATK terima permintaan selidiki kasus Asabri 
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:58 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah...
Polri pastikan Harun Masiku tidak ada di rumah istrinya di Gowa
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan Harun Masik...
Polda Metro dalami laporan Ilham Bintang soal pembobolan rekening
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:14 WIB
Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembajakan nomor ponsel dan pembobolan rekening bank wartaw...
Polisi tegaskan debt collector lakukan penarikan paksa bisa dipidanakan
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:22 WIB
Polisi mengingatkan para pelaku penagih utang atau debt collector dari pihak leasing terhadap nasaba...
Mantan Kadinkes Tangsel disebut terima setoran
Senin, 20 Januari 2020 - 22:08 WIB
Mantan ketua panitia pengadaan di Dinas Kesehatan Tangsel, Neng Ulfah membenarkan jika Eks Kepala Di...
Buruh merasa dirugikan Omnibus Law, Mahfud: Pemerintah membuka diri 
Senin, 20 Januari 2020 - 21:24 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah dan DPR membuk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV