Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Elshinta
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:09 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Administrator
Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Sumber foto: Elshinta/Effendi Murdiono

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Menteri Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8) kemarin, terkait kasus suap izin impor bawang putih. Hal ini membuat Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama angkat bicara pokok masalahnya ada di Kementrian Pertanian, karena hingga saat ini Kementan belum mampu meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri. Produksi bawang putih belum ada peningkatan baru hanya untuk kebutuhan bibit tidak ada peningkatan produksi.

Kata Rahman Saboon sehingga peluang ini dimanfaatkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito dengan menjadikan lembaga kementriannya untuk ladang bisnis semata. Menurutnya harus ada pemetaan zona pertanian yang jelas, daerah mana saja yang cocok untuk menanam bawang putih, jangan hanya di Brebes dan Malang saja.

Oleh karena itu demi terciptanya keadilan masyarakat, Rahman meminta agar KPK memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terkait pembatalan izin impor bawang putih untuk Bulog dari Menko Ekuin. "Seenaknya dibatalkan Menteri Perdagangan, ketika Februari lalu harga bawang putih melonjak mencapai Rp100.000/kg. Padahal untuk pemenuhan stok dan pengendalian stabilisasi harga bawang putih seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui peran Bulog bukan oleh swasta. Oleh karena itu menjadi pertanyaan ada apa Menteri Perdagangan membatalkan izin impor Bulog dan memberikannya kepada 15 importir swasta untuk mengimpor 568,000 ton bawang putih dari Tiongkok", kata Rahman Saboon. Kamis (15/8).

Rahman mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman dengan melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan pejabat eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih 5 persen. "Saya kira bukan itu persoalannya tetapi yang kebih penting seharusnya adalah melakukan terobosan fundamental yang berdampak signifikan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor," terang Rahman, dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Di tegaskan Rahman momentum untuk memperbaiki citra pemerintahan Jokowi di mata rakyat di tengah lemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf maka untuk memperkuat dukungan atas suksesnya program Nawacita di periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga pentingnya diperlukan nomenklatur baru Kementerian Pangan dan Bulog untuk menangani permasalahan ketersedian cadangan pangan yang berketahanan, distribusi dan pencegahan dan penanggulangan masalah carut marut penanganan pangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK masih tunggu draf revisi RUU KPK dari Menkum HAM
Senin, 16 September 2019 - 13:18 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, KPK masih menun...
KPK panggil lagi Ketua Fraksi Golkar DPR
Senin, 16 September 2019 - 11:44 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, Penyidik...
PDIP minta semua pihak lihat revisi UU KPK dengan jernih
Senin, 16 September 2019 - 11:22 WIB
Elshinta.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap merasa bahwa pemberantasan dan p...
Yusril: Penyerahan mandat KPK bisa buat Presiden terjebak
Senin, 16 September 2019 - 08:08 WIB
Elshinta.com - Penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK...
3 pimpinan mundur, FLHI sampaikan tiga hal
Minggu, 15 September 2019 - 20:02 WIB
Elshinta.com - Terkait dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat pen...
Ahli hukum sebut revisi UU KPK hal yang wajar
Minggu, 15 September 2019 - 14:04 WIB
Elshinta.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revis...
Polisi periksa 54 saksi kasus dugaan korupsi Alkes di Padang
Sabtu, 14 September 2019 - 20:47 WIB
Elshinta.com - Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD dr Rasidin,  Ke...
3 pimpinan mundur, FLHI: Tunjuk Plt atau lantik komisioner KPK baru
Sabtu, 14 September 2019 - 14:45 WIB
Elshinta.com - Pasca Komisi III DPR RI memilih dan memutuskan lima komisioner baru KPK periode 2019...
Revisi UU harus tekankan program pencegahan dan otoritas KPK
Jumat, 13 September 2019 - 21:47 WIB
Elshinta.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi mengatakan...
Terkesan terburu-buru, PSI tolak pengesahan RKUHP
Jumat, 13 September 2019 - 21:34 WIB
Elshinta.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras rencana pengesahan RKUHP yang kesan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 207
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once