Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Elshinta
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:09 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Administrator
Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Sumber foto: Elshinta/Effendi Murdiono

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Menteri Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8) kemarin, terkait kasus suap izin impor bawang putih. Hal ini membuat Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama angkat bicara pokok masalahnya ada di Kementrian Pertanian, karena hingga saat ini Kementan belum mampu meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri. Produksi bawang putih belum ada peningkatan baru hanya untuk kebutuhan bibit tidak ada peningkatan produksi.

Kata Rahman Saboon sehingga peluang ini dimanfaatkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito dengan menjadikan lembaga kementriannya untuk ladang bisnis semata. Menurutnya harus ada pemetaan zona pertanian yang jelas, daerah mana saja yang cocok untuk menanam bawang putih, jangan hanya di Brebes dan Malang saja.

Oleh karena itu demi terciptanya keadilan masyarakat, Rahman meminta agar KPK memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terkait pembatalan izin impor bawang putih untuk Bulog dari Menko Ekuin. "Seenaknya dibatalkan Menteri Perdagangan, ketika Februari lalu harga bawang putih melonjak mencapai Rp100.000/kg. Padahal untuk pemenuhan stok dan pengendalian stabilisasi harga bawang putih seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui peran Bulog bukan oleh swasta. Oleh karena itu menjadi pertanyaan ada apa Menteri Perdagangan membatalkan izin impor Bulog dan memberikannya kepada 15 importir swasta untuk mengimpor 568,000 ton bawang putih dari Tiongkok", kata Rahman Saboon. Kamis (15/8).

Rahman mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman dengan melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan pejabat eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih 5 persen. "Saya kira bukan itu persoalannya tetapi yang kebih penting seharusnya adalah melakukan terobosan fundamental yang berdampak signifikan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor," terang Rahman, dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Di tegaskan Rahman momentum untuk memperbaiki citra pemerintahan Jokowi di mata rakyat di tengah lemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf maka untuk memperkuat dukungan atas suksesnya program Nawacita di periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga pentingnya diperlukan nomenklatur baru Kementerian Pangan dan Bulog untuk menangani permasalahan ketersedian cadangan pangan yang berketahanan, distribusi dan pencegahan dan penanggulangan masalah carut marut penanganan pangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pertamina: Sanksi tegas bagi SPBU yang jual BBM subsidi di atas HET
Senin, 20 Januari 2020 - 11:27 WIB
PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat akan memberikan sanksi tegas kepada stasiun pengisia...
Saksi sebut Wawan tak pernah suruh `kondisikan` proyek
Sabtu, 18 Januari 2020 - 18:12 WIB
Mantan Staf PT Bali Pacific Pragama (PT BPP), M Lutfi Ishaq memastikan tak ada instruksi atau perint...
Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis bagi warga binaan Lapas Tebing Tinggi
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:19 WIB
Penyuluhan sekaligus Konsultasi hukum digelar secara gratis bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan...
Mahfud minta masyarakat percayakan polisi tangani dugaan korupsi di Asabri
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan pen...
Menko Maritim: Asabri harus dikelola orang profesional
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pe...
KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman kader PDIP Harun Ma...
KPK terus koordinasi cari keberadaan Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (...
Polisi bongkar kasus penculikan dan penyekapan di Pulomas, begini `ceritanya`
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:31 WIB
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Pulomas...
Wah, cabang Keraton Agung Sejagat juga ditemukan di Klaten
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:57 WIB
Polda Jawa Tengah menemukan cabang Keraton Agung Sejagat pimpinan Totok Santosa yang berlokasi di se...
Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan 
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:11 WIB
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menyebutkan bahwa kasus hukum yang menjerat Ko...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV