Partai koalisi Jokowi gelar munas diawal untuk tentukan posisi strategis
Elshinta
Jumat, 16 Agustus 2019 - 12:03 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Partai koalisi Jokowi gelar munas diawal untuk tentukan posisi strategis
Foto: Antara.

Elshinta.com - PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019.

Selain itu, Partai Golkar juga sedang didorong-dorong agar musyawarah nasional (munas) digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019. Sebab, beberapa kader Golkar ada yang ingin penyelenggaraan munas bulan Desember 2019.
 
Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar melihat partai koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019. Sehingga, perebutan kursi ketua umum jadi sexy.
 
“Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully kepada wartawan, termasuk Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, Kamis (15/8).
 
Menurut dia, jika partai koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas paska pelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024.
 
“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.
 
Karena, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.
 
“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” tandasnya.
 
Sebelumnya Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi itu sebelum Oktober 2019.
 
Tujuannya, Bamsoet mengatakan agar Presiden atau partai-partai politik tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota).
 
“Mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, termasuk dalam penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020,” kata Bamsoet.
 
Oleh karena itu, Bamsoet menilai langkah yang dilakukan PDI Perjuangan karena telah menggelar Kongres V DPP PDI Perjuangan dan rencana menyusul muktamar PKB di Bali pada 22 Agustus sudah tepat.
 
“Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. Dua partai pendukung pemerintah baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid keduanya,” kata Ketua DPR RI ini.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPR: Jaga semangat puasa jalani \
Kamis, 28 Mei 2020 - 18:14 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Ermarini mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga semangat puasa ...
Pengamat: KPU harus beri perhatian serius klaim peretasan data pemilih
Selasa, 26 Mei 2020 - 20:36 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan Komisi Pemilihan Umu...
DPD PDI Jabar: Pangeran Persib dampingi Yena Ma\'soem di Pilkada Kabupaten Bandung
Selasa, 26 Mei 2020 - 18:57 WIB
Di tengah pandami COVID-19 tidak menyurutkan langkah DPD PDI perjuangan Jawa Barat dalam menjaring b...
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB
Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Ti...
Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Rabu, 20 Mei 2020 - 18:55 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang k...
Pilih calon duta besar, Jokowi kedepankan kualitas
Selasa, 19 Mei 2020 - 17:25 WIB
Anggota Dewan Kehormatan Partai Hanura Gerry Hukubun mengapresiasi nama-nama calon duta besar pili...
Imbau karyawan masuk 25 Mei, Menteri BUMN diminta peka terhadap sensitivitas keagamaan
Senin, 18 Mei 2020 - 21:55 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta pegawai BUMN masuk pada H+1 Idul Fitri di tengah pandemi Covi...
Fraksi Golkar DIY dukung Sri Sultan ajukan PSSB
Sabtu, 16 Mei 2020 - 18:38 WIB
Jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY terus bertambah. Sampai saat ini berjumlah 1...
 Fraksi PDIP DPRD Sumut imbau masyarakat ikuti protokol kesehatan
Jumat, 15 Mei 2020 - 14:22 WIB
Masyarakat Sumatera Utara diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh...
Hasil urunan, Satgas Covid-19 DPD PKS Majalengka bantu warga terdampak Covid-19
Jumat, 15 Mei 2020 - 08:45 WIB
Satgas Covid 19 DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menyalurkan ban...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV