Partai koalisi Jokowi gelar munas diawal untuk tentukan posisi strategis
Elshinta
Jumat, 16 Agustus 2019 - 12:03 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Partai koalisi Jokowi gelar munas diawal untuk tentukan posisi strategis
Foto: Antara.

Elshinta.com - PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019.

Selain itu, Partai Golkar juga sedang didorong-dorong agar musyawarah nasional (munas) digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019. Sebab, beberapa kader Golkar ada yang ingin penyelenggaraan munas bulan Desember 2019.
 
Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Rully Akbar melihat partai koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019. Sehingga, perebutan kursi ketua umum jadi sexy.
 
“Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully kepada wartawan, termasuk Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, Kamis (15/8).
 
Menurut dia, jika partai koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas paska pelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024.
 
“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” ujarnya.
 
Karena, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.
 
“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” tandasnya.
 
Sebelumnya Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi itu sebelum Oktober 2019.
 
Tujuannya, Bamsoet mengatakan agar Presiden atau partai-partai politik tidak deal dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota).
 
“Mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, termasuk dalam penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020,” kata Bamsoet.
 
Oleh karena itu, Bamsoet menilai langkah yang dilakukan PDI Perjuangan karena telah menggelar Kongres V DPP PDI Perjuangan dan rencana menyusul muktamar PKB di Bali pada 22 Agustus sudah tepat.
 
“Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. Dua partai pendukung pemerintah baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid keduanya,” kata Ketua DPR RI ini.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Komisi IX DPR RI cek kesiapan program vaksinasi di Pandeglang 
Jumat, 22 Januari 2021 - 18:56 WIB
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten...
Pemkot Bandung dukung rencana perpanjangan PPKM Jawa-Bali
Jumat, 22 Januari 2021 - 17:10 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat...
Personel Yonif 400/BR kembali gugur saat kontak tembak dengan KKB
Jumat, 22 Januari 2021 - 14:10 WIB
Pratu Roy Vebrianto, anggota Yonif 400/BR, Jumat meninggal akibat luka tembak yang bersarang di tubu...
Etik-Agus kepala daerah terpilih dalam Pilkada Sukoharjo
Kamis, 21 Januari 2021 - 19:59 WIB
PU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan pasangan calon terpilih Pilkada 2020, Kamis (21/1) pu...
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ...
Presiden Jokowi ucapkan selamat atas pelantikan Joe Biden
Kamis, 21 Januari 2021 - 10:58 WIB
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amer...
Komisi II DPRA minta pemda tertibkan tambang di kawasan hutan
Rabu, 20 Januari 2021 - 22:05 WIB
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah daerah menertibkan perkebunan dan p...
Komisi III DPR setujui Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri
Rabu, 20 Januari 2021 - 15:55 WIB
Komisi III DPR RI menyetujui penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, setelah men...
Sahroni: Komjen Sigit harus tegakkan keadilan tanpa `pandang bulu`
Rabu, 20 Januari 2021 - 13:24 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ha...
Menko Airlangga sempat idap COVID-19, akui terapkan 3T
Rabu, 20 Januari 2021 - 11:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya diketahui pernah mengidap positi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV