OTT KPK, Kajati DIY memohon maaf kepada Sultan HB X atas perbuatan stafnya
Elshinta
Kamis, 22 Agustus 2019 - 16:37 WIB |
OTT KPK, Kajati DIY memohon maaf kepada Sultan HB X atas perbuatan stafnya
Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Erbagtyo Rohan. Sumber foto: https://s.id/6je9p

Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Erbagtyo Rohan meminta maaf kepada Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X atas perbuatan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta (Kejari) Yogyakarta yang diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8).

Permohonan maaf itu disampaikan Erbagtyo mengakhiri sambutan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejati DIY, Pemda DIY, dan PT BPD DIY di Gedong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/8). "Izinkan dari lubuk hati kami yang paling dalam saya mengajukan permohonan maaf kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Erbagtyo.

Dalam forum itu, selain Gubernur DIY, hadir pula Direktur Utama PT BPD DIY Santoso Rahmad serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DIY. Selaku pimpinan di Kejati DIY, Erbagtyo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perbuatan tercela salah satu stafnya yang dinilainya telah mengganggu kenyamanan publik.

"Bapak ibu hadirin sekalian dan masyarakat Yogyakarta seluruhnya atas sikap perbuatan dari staf kami salah seorang jaksa yang melakukan perbuatan tercela dan membuat bapak ibu sekalian dan kita semua menjadi tidak nyaman, sekali lagi atas nama pimpinan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Erbagtyo yang berdinas di Yogyakarta sejak 2018 ini, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Tiga tersangka tersebut Yuhan Ana Kusuma selaku Direktur Manira Artha Mandiri, Eka Safitra, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan Satriawan Sulaksono jaksa di Kejari Surakarta. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Polres Tanjung Jabung Barat buru pencetak uang palsu sempat beredar
Selasa, 14 Juli 2020 - 10:58 WIB
Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi terus memburu seorang berinisial DM yang kini ...
Dirjen PAS tegaskan petugas terlibat narkoba dikirim ke Nusakambangan
Selasa, 14 Juli 2020 - 09:14 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga menegaskan bahwa petugas yang terbu...
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV