KPK minta Pansel pertimbangkan rekam jejak laporan kekayaan dan kepatuhan pajak
Elshinta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:05 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Dewi Rusiana
KPK minta Pansel pertimbangkan rekam jejak laporan kekayaan dan kepatuhan pajak
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Jilid V untuk mempertimbangkan rekam jejak integritas kandidat seperti kepatuhan melaporkan harta kekayaan, gratifikasi atau yang terkait dengan pelanggaran etik dan kepatuhan pajak para kandidat.

"Kami juga sebenarnya berharap dalam beberapa diskusi aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi panitia seleksi selain indikator yang saya sebutkan tadi, misalnya kepatuhan pajak itu juga penting sekali diperhatikan," papar Febri, di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

KPK belum mengetahui apakah Pansel Capim KPK telah meminta informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait data kepatuhan pajak para kandidat, karena  merupakan kewenangan Pansel. 

"Kalau data ini kepatuhan pajak didapatkan tentu akan sangat bagus," kata dia. 

Ia yakin Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mendukung dan memberikan data mengenai kepatuhan pajak calon Komisioner KPK jika diminta oleh Pansel. Aspek kepatuhan pajak seharusnya menjadi salah satu pertimbangan karena KPK mensyaratkan pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Jangan sampai ada calon pimpinan KPK yang kemudian ternyata memiliki masalah terkait dengan kewajiban membayar pajak itu," tandasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Masa tahanan Gubernur Kepri nonaktif diperpanjang
Sabtu, 21 September 2019 - 20:49 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan Gubernur Kepri nonakt...
Empat tahun buron, mantan camat di Deli Serdang berhasil ditangkap
Sabtu, 21 September 2019 - 06:59 WIB
Elshinta.com - Tim Intelijen Kejati Sumatera Utara bersama Intel Kejari Deli Serdang berhasil merin...
KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
Jumat, 20 September 2019 - 13:45 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengatakan, draf RUU...
Buwas sebut ada pihak yang fitnah Bulog berasnya tidak layak konsumsi
Jumat, 20 September 2019 - 13:26 WIB
Elshinta.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, ada pihak-pihak yang se...
Kata MK soal pengajuan uji materi hasil revisi UU KPK
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB
Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi...
KPK duga uang suap Menpora mengalir ke pihak lain
Jumat, 20 September 2019 - 06:48 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK mend...
Menteri KKP incar pemodal kapal `illegal fishing`
Kamis, 19 September 2019 - 18:57 WIB
Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengincar pemilik modal kapal-kapal...
Susi minta serahterimakan enam kapal asing sebelum kabinet baru
Kamis, 19 September 2019 - 17:42 WIB
Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar enam kapal asing bisa ...
Eggi Sudjana kirim surat ke Presiden minta perlindungan hukum
Kamis, 19 September 2019 - 16:10 WIB
Elshinta.com - Tim pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadhoni Nasution mengatakan, Eggi mengirimkan su...
Gunakan mesin insinerator, BNN musnahkan narkoba jadi uap
Kamis, 19 September 2019 - 16:01 WIB
Elshinta.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengubah material barang bukti penyalahgunaan narkob...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)