Menkeu usulkan iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat
Elshinta
Selasa, 27 Agustus 2019 - 20:57 WIB |
Menkeu usulkan iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber foto: https://s.id/6ndcA

Elshinta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR di Jakarta, Selasa (27/8), Sri Mulyani mengaku usulan kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Menurut dia, kenaikan iuran dengan besaran tersebut diperlukan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan yang pada tahun ini diperkirakan membengkak hingga Rp32,8 triliun.

Selain untuk peserta mandiri kelas 1, Sri Mulyani juga mengusulkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas dua menjadi Rp110 ribu dari Rp51 ribu. "Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan," kata Sri Mulyani.

Adapun untuk peserta mandiri kelas tiga BPJS Kesehatan, Sri Mulyani sependapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menaikkan iuran dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Dalam usulannya kepada pemerintah, DJSN semula mengusulkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan untuk kelas satu naik menjadi Rp 120 ribu. Sedangkan untuk kelas dua diusulkan naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 80 ribu.

Adapun kenaikan iuran peserta secara umum itu diusulkan untuk berlaku pada Januari 2020. Sri Mulyani juga menyetujui usulan DJSN mengenai kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin yang dibayarkan pemerintah dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Dia bahkan mengusulkan kenaikan iuran khusus untuk PBI berlaku mulai Agustus 2019.

Di kelompok lain, kenaikan iuran tersebut akan bersamaan dengan kenaikan iuran untuk peserta penerima upah badan usaha. Untuk iuran peserta penerima upah (PPU) badan usaha sebesar lima persen dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta atau naik dari yang sebelumnya Rp8 juta. Sedangkan iuran PPU pemerintah sebesar lima persen dari penghasilan (take home pay) dari yang sebelumnya lima persen dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua HIPMI: Penghapusan monopoli proyek buka peluang bagi UMKM
Senin, 25 Mei 2020 - 12:39 WIB
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming menga...
Pandemi, petani harus terus diberikan semangat produksi pangan
Minggu, 24 Mei 2020 - 20:58 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan petani di berbagai daerah dapat diberikan seman...
Satgas temukan pinjaman online ilegal berkedok koperasi simpan pinjam
Jumat, 22 Mei 2020 - 21:45 WIB
Satgas Waspada Investasi menemukan 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan penawaran...
Jelang Idul Fitri, warga Rancaputat, Majalengka terima bantuan 
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:35 WIB
Masyarakat muslim Rancaputat, Sumber Jaya, Majalengka, Jawa Barat, fokus menatap Hari Raya Idul Fitr...
 Kuartal I, trafik Pelindo1 tumbuh di tengah pandemi Covid-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:12 WIB
Selama Kuartal 1, PT Pelindo 1 mencatat arus kunjungan kapal sebanyak 17.613 call, naik 14,88 persen...
 Sidak, Wamendes tegaskan kasus BLT Dana Desa bisa jadi masalah hukum
Jumat, 22 Mei 2020 - 18:37 WIB
Inspeksi mendadak (sidak) Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi A...
Program ruralisasi diusulkan untuk pulihkan ekonomi pascapandemi
Jumat, 22 Mei 2020 - 18:28 WIB
Program ruralisasi diusulkan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian dengan menyinerg...
Pengamat: Harga minyak kembali meningkat, harga BBM jangan ikut naik
Jumat, 22 Mei 2020 - 17:26 WIB
Pengamat migas Kurtubi mengingatkan agar harga BBM di dalam negeri tidak ikut naik mengimbangi penin...
Sarwono: Pandemi Covid momen ideal kembangkan bisnis sosial
Jumat, 22 Mei 2020 - 16:58 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 1999 sampai dengan 2001 Sarwono Kusumaatmadja menilai ...
Bulog Bojonegoro siapkan 28.000 ton beras jelang Lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 15:47 WIB
Bulog Sub Divre Bojonegoro menyiapkan 28.000 ton beras untuk mencukupi kebutuhan beras warga di Bojo...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV