Kiri Kanan
Tekad PKB selesaikan RUU PKS sebelum akhir masa tugas DPR
Elshinta
Kamis, 05 September 2019 - 06:56 WIB |
Tekad PKB selesaikan RUU PKS sebelum akhir masa tugas DPR
Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Sumber foto: https://bit.ly/2lx9lUA

Elshinta.com - Sebelum berakhirnya masa tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 pada 30 September 2019 mendatang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

"PKB akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong penyelesaian pembahasan RUU PKS, yang waktunya sudah sangat singkat," kata Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, ketika menerima belasan aktivis perempuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (4/9).

Para aktivis perempuan tersebut, antara lain berasal dari organisasi Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKP3), Forum Pengadaan Layanan, Pengacara Publik, serta Fatayat NU.

Pada pertemuan tersebut para aktivis perempuan memuji komitmen PKB dalam memperjuangkan penyelesaian pembahasan RUU PKS di DPR RI. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Muhaimin yang telah mempromosikan pentingnya RUU PKS di akun media sosialnya.

Dihimpun Antara, menurut para aktivis perempuan, apa yang disampaikan Muhaimin dalam akun twitter-nya, substansinya sangat mengena, dan banyak dibaca publik. Mendengar pujian itu, Muhaimin juga mengucapkan terima kasih. "Praktik kekerasan seksual sangat meresahkan, sehingga harus diantisipasi dan perlu ada aturan hukumnya," katanya.

Wakil Ketua MPR RI ini juga menegaskan, dirinya telah memerintahkan kepada anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB yang sedang membahas RUU PKS, untuk terus mengawal pembahasannya sampai selesai. "Fraksi PKB DPR RI juga berusaha melobi fraksi lainnya untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU PKS, sehingga bisa disetujui menjadi undang-undang, pada periode ini," katanya.

Muhaimin optimistis fraksi lainnya di DPR RI dapat memahami bahwa RUU PKS ini sangat penting untuk segera disetujui menjadi undang-undang, agar menjadi landasan hukum yang melindungi korban kekerasan seksual.

Pada kesempatan itu, Muhaimin juga mendorong agar aktivis perempuan dapat melobi fraksi-fraksi lainnya di DPR RI untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU PKS. (DAL)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Airlangga tawarkan posisi kehormatan untuk JK dan Luhut
Kamis, 05 Desember 2019 - 07:55 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan posisi kehormatan di internal partai...
Sah, Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar 2019-2024
Kamis, 05 Desember 2019 - 07:15 WIB
Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi...
Aburizal Bakrie sebut Airlangga siap jadi capres
Rabu, 04 Desember 2019 - 19:47 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan dalam Munas X Golkar, di Jakarta, Ra...
Mundur dari pencalonan Ketum Golkar, Bamsoet bantah isu intervensi Istana
Rabu, 04 Desember 2019 - 07:38 WIB
Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo membantah isu adanya intervensi Ist...
Mundur dari caketum Golkar, begini alasan Bamsoet
Selasa, 03 Desember 2019 - 19:57 WIB
Politisi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan alasan dirinya mengundurkan diri dari pencalonan sebagai...
Airlangga: Munas Golkar jadi munas yang adem
Selasa, 03 Desember 2019 - 19:29 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang a...
Bamsoet mundur dari caketum Golkar, kenapa?
Selasa, 03 Desember 2019 - 18:58 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golka...
Jokowi: Pemekaran masih moratorium
Selasa, 03 Desember 2019 - 12:56 WIB
Presiden Joko Widodo menyebut penangguhan pemekaran daerah masih berlaku. Namun, pemerintah tetap me...
Bamsoet tekankan partai politik bukan perusahaan
Senin, 02 Desember 2019 - 20:09 WIB
Politisi Golkar Bambang Soesatyo menekankan partai politik bukan sebuah perusahaan dimana para kader...
Rizal Mallarangeng: Munas Golkar akan damai dan demokratis
Minggu, 01 Desember 2019 - 17:56 WIB
Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng meyakini penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)