Elshinta.com - Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin pada Oktober nanti ada upaya penggagalan dengan adanya kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, upaya tersebut tercium anggota DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori. 

Fraksi PKB dari daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut mengatakan, faktanya masyarakat Papua dan Papua Barat tetap saja bergejolak terjadi kerusuhan, yang lebih parahnya saudara kita itu mendeklarasikan mau memisahkan diri dari NKRI.

Syaiful Bahri Anshori mintak penegak hukum untuk menindak tegas upaya yang mengacau keamanan, "Ada upaya untuk menjatuhkan Jokowi agar supaya tidak dilantik. Ini harus ditindak tegas," ucap Syaiful Bahri Anshori.

DPR RI asal Kabupaten Jember tersebut meminta pemerintah harus segera mengembalikan situasi menjadi dan harus segera merangkul masyarakat bagaimana konflik itu tidak berkepanjangan, selebihnya agar konflik tidak meluas ke daerah lain. 

Keamanan dan intelijen harus diutamakan karena kelompok radikal yang membawa konflik agama dalam kesuruhan di tanah cenderawasih harus ditindak tegas, "Jadi mereka ingin seperti di Timur Tengah," kata Syaiful Bahri Anshori, Rabu (11/09), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Syaiful Bahri Anshori menuding adanya pihak luar yang diduga sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, ada nama seperti aktivis Papua Merdeka Benny Wenda, itu harus dibawa ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Benny oleh pemerintah sebagai dalang kerusuhan. Dia orang asli Papua, namun kini masih dipertanyakan status kewarganegaraannya sebab yang bersangkutan sudah menetap lama di Inggris.

"Polisi harus bisa mengejar Benny Wenda. Kalau tinggal di negara luar, ya kembali ke Indonesia pertanggung jawabkan perbuatannya," pinta Syaiful Bahri Anshori.

Syaiful Bahri punya pandangan kerusuhan itu tidak terlalu yakin apabila kerusuhan ini tidak ada provokatornya. Pasti ada. Sebab itu harus diantisipasi oleh pemerintah adanya provokator untuk membuat Papua dan Papua Barat terjadi kerusuhan. "Kanalisasi segera jangan dibiarkan," tutur Syaiful Bahri Anshori.

Kata Syaiful Bahri Anshori, komisi I DPR sudah melakukan rapat dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Pertahanan, TNI, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan Kementerian Luar Negeri. 

Kemenlu mempunyai diplomasi dengan interpol untuk memburu para dalang kerusuhan Papua dan Papua Barat. Namun ia lebih berharap mereka memiliki sikap berani untuk pulang ke Indonesia. "Tapi kalau jentel ya balik ke Indonesia. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab bahaya," pungkas Syaiful Bahri Anshori.