KCN: Pelabuhan Marunda tetap dikembalikan ke negara
Elshinta
Jumat, 13 September 2019 - 16:02 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
KCN: Pelabuhan Marunda tetap dikembalikan ke negara
Pelabuhan Marunda. Foto: https://bit.ly/2W5MWu2/Elshinta.

Elshinta.com - Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara hingga saat ini masih berpolemik antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Bahkan, sekarang sedang menunggu proses hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (KCN), Juniver Girsang menilai gugatan yang diajukan KBN terhadap KCN bersama Kementerian Perhubungan sangat janggal, termasuk putusan yang diambil hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi.
 
“Saya sebagai praktisi hukum membaca gugatan sangat prihatin, tapi saya harus menghormati putusan walaupun agak janggal. Pertimbangan hukumnya kalau dicermati dikatakan bahwa penandatanganan dengan Kemenhub belum ada izin dari KBN. Itu yang paling inti sebenarnya,” kata Juniver di Jakarta, Jumat (13/9).
 
Ia mengatakan salah satu kejanggalan gugatan ini diajukan oleh BUMN kepada Menteri Perhubungan yang mempersoalkan masalah konsesi, sehingga timbul pertanyaan kenapa konsesi dibatalkan. Padahal, ketentuan hukumnya menyatakan perairan atau pelabuhan itu yang bertanggungjawab Menteri Perhubungan. 
 
“Ini negara yang berkompeten, bertanggungjawab mengelola, mengurus itu adalah Menhub. Yang berhak melakukan konsesi itu ya Menhub, KBN tidak berhak. Digugat, eh dikabulkan menyatakan perjanjian itu batal. Dasarnya secara logika hukum tidak masuk di akal saya. Dikatakan tanpa seizin dari KBN, memang perairan seluruh laut jawa itu milik KBN? Kagak,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.
 
Selain itu, Juniver menegaskan yang benar adalah KBN pemegang saham di KCN. Untung dari deviden sesuai komposisi saham. Selanjutnya coba saja di cek, sejak pelabuhan KCN beroperasi ada nggak KBN dirugikan? Justru pelabuhan KCN sebagai penunjang bisnis di kawasan berikat.
 
“Pelabuhan itu milik siapa? Ya aset KCN. KCN itu siapa? KTU (PT Karya Tekhnik Utama) dengan KBN. Jadi bukan KBN. Yang bertanggungjawab siapa? Ya direksi. Direksi siapa? Yang ada di KCN bersama komisiaris, kan konstruksi hukumnya begitu. Tanpa seizin KBN? Saya bilang salah pemahaman itu,” jelas dia.
 
Atas dasar pertimbangan itu, kata Juniver, KCN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Sebab, perlu ada penjelasan atas konstruksi hukum yang benar dalam proyek tersebut.
 
Oleh karena itu, Juniver berharap Mahkamah Agung bisa secara jernih melihat proses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian, sebagai praktisi tentu harapannya yang menangani perkara ini hakim yang mengetahui aturan tentang kepelabuhanan dan mengetahui perjanjian konsesi. 
 
“Pengalaman dalam penanganan perkara itu pemahaman masalah. Masalahnya tidak dipahami tentu akan membuat pertimbangan juga tidak proporsional. Jangan sampai mengakibatkan investor berinvestasi yang diharapkan Pak Jokowi terhambat, sehingga tidak berani lagi berinvestasi di Indonesia,” katanya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua HIPMI: Penghapusan monopoli proyek buka peluang bagi UMKM
Senin, 25 Mei 2020 - 12:39 WIB
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming menga...
Pandemi, petani harus terus diberikan semangat produksi pangan
Minggu, 24 Mei 2020 - 20:58 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan petani di berbagai daerah dapat diberikan seman...
Satgas temukan pinjaman online ilegal berkedok koperasi simpan pinjam
Jumat, 22 Mei 2020 - 21:45 WIB
Satgas Waspada Investasi menemukan 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan penawaran...
Jelang Idul Fitri, warga Rancaputat, Majalengka terima bantuan 
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:35 WIB
Masyarakat muslim Rancaputat, Sumber Jaya, Majalengka, Jawa Barat, fokus menatap Hari Raya Idul Fitr...
 Kuartal I, trafik Pelindo1 tumbuh di tengah pandemi Covid-19
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:12 WIB
Selama Kuartal 1, PT Pelindo 1 mencatat arus kunjungan kapal sebanyak 17.613 call, naik 14,88 persen...
 Sidak, Wamendes tegaskan kasus BLT Dana Desa bisa jadi masalah hukum
Jumat, 22 Mei 2020 - 18:37 WIB
Inspeksi mendadak (sidak) Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi A...
Program ruralisasi diusulkan untuk pulihkan ekonomi pascapandemi
Jumat, 22 Mei 2020 - 18:28 WIB
Program ruralisasi diusulkan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian dengan menyinerg...
Pengamat: Harga minyak kembali meningkat, harga BBM jangan ikut naik
Jumat, 22 Mei 2020 - 17:26 WIB
Pengamat migas Kurtubi mengingatkan agar harga BBM di dalam negeri tidak ikut naik mengimbangi penin...
Sarwono: Pandemi Covid momen ideal kembangkan bisnis sosial
Jumat, 22 Mei 2020 - 16:58 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 1999 sampai dengan 2001 Sarwono Kusumaatmadja menilai ...
Bulog Bojonegoro siapkan 28.000 ton beras jelang Lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 15:47 WIB
Bulog Sub Divre Bojonegoro menyiapkan 28.000 ton beras untuk mencukupi kebutuhan beras warga di Bojo...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV