Antasari: Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK
Elshinta
Sabtu, 14 September 2019 - 20:28 WIB |
Antasari: Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Sumber foto: https://bit.ly/2lOhm7K

Elshinta.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan sikap pimpinan KPK saat ini yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk tidak setujunya atas revisi UU KPK.

"KPK ini sudah berusia 17 tahun, seharusnya sudah dewasa. Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK yang sekarang, pak Agus Rahardjo," katanya di Solo, Jawa tengah, Sabtu (14/9).

Ia mengatakan seharusnya Agus dengan pimpinan yang lain berkewajiban tetap menjaga KPK baik secara kelembagaan maupun personel. "Presiden kan sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya, mengurus negara dan pemerintahan. Kenapa harus disibukkan lagi dengan urusan KPK, padahal KPK ada ketuanya. Ada jajaran dan komisioner. Apalagi ini komisioner lepas tangan. Itu saya tidak suka," katanya.

Sementara itu, terkait dengan beberapa poin revisi yang diterima maupun ditolak oleh Presiden Jokowi, ia sepenuhnya setuju. "Seperti perlu ada SP3 untuk pasien hukum. Kalau Dewan Pengawas iya. Saya menyuarakan perlu Dewan Pengawas. Secara detail panjang ya kenapa perlu," katanya.

Dikutip Antara, ia mengatakan untuk Dewan Pengawas ini idealnya sesuai dengan petunjuk presiden, yaitu mereka yang dari akademisi dan tokoh masyarakat, namun jangan penegak hukum yang masih aktif. "Nanti akan terjadi tabrakan di dalam. Kalau tokoh masyarakat banyak yang jago, seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Masih banyak lagi yang lain," katanya.

Sedangkan mengenai pegawai KPK yang akan di-ASN-kan, menurut dia, sudah sewajarnya dilakukan. "Nanti kalau tidak begitu tidak ada aturannya. Dimana memperlemahnya. Kewenangan tidak ada yang dipreteli kok," katanya.

Mengenai poin lain, yaitu penyadapan tidak perlu izin dari lembaga eksternal tetapi perlu izin dari Dewan Pengawas ia juga setuju. "Karena penyadapan di era saya mungkin sama tetapi saya tidak tahu. Penyadapan ini kan untuk menambah keyakinan alat bukti. Makanya surat perintah penyadapan dikeluarkan setelah ada surat perintah penyelidikan. Sebelum ada surat perintah penyelidikan, penyadapan ini tidak sah. Apakah sekarang seperti itu saya tidak tahu. Makanya memang harus ada pengawasan," katanya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terkait produksi obat dan perkembangan uji klinis vaksin COVID-19, ini penjelasan Kemenkes
Selasa, 04 Agustus 2020 - 09:10 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penelitian dan Pengemba...
Bersama petugas Puskesmas Pembantu, Prajurit Yonif 125 bagikan kelambu anti nyamuk kepada warga perbatasan
Selasa, 04 Agustus 2020 - 08:12 WIB
Bekerja sama dengan Petugas Puskesmas Pembantu dalam melakukan upaya pencegahan penyakit malaria, P...
20 warga Nagan Raya reaktif corona setelah mandikan jenazah positif COVID-19
Selasa, 04 Agustus 2020 - 07:48 WIB
Sebanyak 20 orang warga di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh terkon...
Lima tenaga medis RSPPB Langkat terpapar COVID-19 
Selasa, 04 Agustus 2020 - 07:37 WIB
Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat menyatakan, terkait isu pemberitaan tenaga kesehatan dan non keseh...
Fraksi PDIP DPRD Sumut bantu 500 pcs alat rapid test ke Pemkab Langkat
Selasa, 04 Agustus 2020 - 07:25 WIB
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera Utara bantu alat rapid test ke Pemkab Langkat, yang diterima oleh...
Satgas: Belum ada lembaga atau orang lakukan konspirasi lewat pandemi
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:59 WIB
Penulis Buku Sejarah Pandemi Arie Rukmantara yang juga Koordinator Media Center Satuan Tugas Penanga...
BPBD imbau pengguna jalan waspada saat melintas Jalur Cipanas-Puncak
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:35 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pengguna jalan yang melint...
Wapres: Sosialisasi protokol kesehatan harus masif
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:26 WIB
Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk aktif melakukan sosialisasi...
Polda Jateng mulai gunakan Absen Online dan Digital Mapping
Senin, 03 Agustus 2020 - 19:47 WIB
Kepolisian Daerah Jawa Tengah mulai menggunakan aplikasi `Absen Online` dan aplikasi `Digital Mappin...
Penyemprotan padi untuk tingkatkan produksi di tengah pandemi COVID-19
Senin, 03 Agustus 2020 - 19:27 WIB
Puluhan petani dan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro bersama Petrokimia Gresik melakukan penyempr...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV