Antasari: Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK
Elshinta
Sabtu, 14 September 2019 - 20:28 WIB |
Antasari: Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Sumber foto: https://bit.ly/2lOhm7K

Elshinta.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan sikap pimpinan KPK saat ini yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk tidak setujunya atas revisi UU KPK.

"KPK ini sudah berusia 17 tahun, seharusnya sudah dewasa. Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK yang sekarang, pak Agus Rahardjo," katanya di Solo, Jawa tengah, Sabtu (14/9).

Ia mengatakan seharusnya Agus dengan pimpinan yang lain berkewajiban tetap menjaga KPK baik secara kelembagaan maupun personel. "Presiden kan sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya, mengurus negara dan pemerintahan. Kenapa harus disibukkan lagi dengan urusan KPK, padahal KPK ada ketuanya. Ada jajaran dan komisioner. Apalagi ini komisioner lepas tangan. Itu saya tidak suka," katanya.

Sementara itu, terkait dengan beberapa poin revisi yang diterima maupun ditolak oleh Presiden Jokowi, ia sepenuhnya setuju. "Seperti perlu ada SP3 untuk pasien hukum. Kalau Dewan Pengawas iya. Saya menyuarakan perlu Dewan Pengawas. Secara detail panjang ya kenapa perlu," katanya.

Dikutip Antara, ia mengatakan untuk Dewan Pengawas ini idealnya sesuai dengan petunjuk presiden, yaitu mereka yang dari akademisi dan tokoh masyarakat, namun jangan penegak hukum yang masih aktif. "Nanti akan terjadi tabrakan di dalam. Kalau tokoh masyarakat banyak yang jago, seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Masih banyak lagi yang lain," katanya.

Sedangkan mengenai pegawai KPK yang akan di-ASN-kan, menurut dia, sudah sewajarnya dilakukan. "Nanti kalau tidak begitu tidak ada aturannya. Dimana memperlemahnya. Kewenangan tidak ada yang dipreteli kok," katanya.

Mengenai poin lain, yaitu penyadapan tidak perlu izin dari lembaga eksternal tetapi perlu izin dari Dewan Pengawas ia juga setuju. "Karena penyadapan di era saya mungkin sama tetapi saya tidak tahu. Penyadapan ini kan untuk menambah keyakinan alat bukti. Makanya surat perintah penyadapan dikeluarkan setelah ada surat perintah penyelidikan. Sebelum ada surat perintah penyelidikan, penyadapan ini tidak sah. Apakah sekarang seperti itu saya tidak tahu. Makanya memang harus ada pengawasan," katanya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gelar Gladi Kotor pelantikan, Sekjen MPR: Sudah maksimal semua
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:51 WIB
Elshinta.com - Sekretaris Jenderal MPR Ma`ruf Cahyono mengungkapkan Gladi Kotor prosesi pelantikan P...
Tjahjo Kumolo ingatkan menteri baru tak boleh punya visi-misi sendiri
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:29 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para menteri baru yang akan membantu ...
Bekasi tiadakan HBKB saat pelantikan Presiden
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:18 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kota Bekasi meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (2...
Pemkab Bekasi minta LRT diperpanjang hingga Cikarang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:07 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta pengoperasian kereta api ringan (Lintas Rel Terpa...
Upah minimum di DIY masih rendah, buruh desak DPRD tak diam
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:56 WIB
Elshinta.com - Sejumlah aktivis buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Daerah Istimewa Yog...
GMNI Medan ajak masyarakat jaga kondusifitas saat pelantikan Presiden
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:33 WIB
Elshinta.com - Ketua DPC GMNI Kota Medan, Samuel Gurusinga mengajak seluruh masyarakat Kota Medan un...
Sekjen MPR bantah persiapkan paranormal untuk gladi bersih pelantikan Presiden
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:21 WIB
Elshinta.com - Sekretaris Jenderal MPR, Ma`ruf Cahyono mengatakan tidak pernah mempersiapkan paranor...
Polri berikan penghargaan kepada Wapres JK di akhir jabatan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 17:25 WIB
Elshinta.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan langsung penghargaan sekaligus apresiasi y...
Presiden Jokowi, Wapres JK, dan Menteri Kabinet Kerja akhiri masa kerja
Jumat, 18 Oktober 2019 - 16:16 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersilaturahm...
Menkeu harap Indonesian Aid dorong pengaruh positif ke dunia
Jumat, 18 Oktober 2019 - 15:22 WIB
Elshinta.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Lembaga Dana Kerja Sama Pemb...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV