Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Elshinta
Minggu, 15 September 2019 - 14:28 WIB |
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, di Palu, Minggu (15/9). Sumber foto: https://bit.ly/2kKTJg4

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melemahkan peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu tersebut.

"UU Pilkada melemahkan peran dan kelembagaan Bawaslu beserta jajarannya," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Palu, Minggu (15/9).

Ratna Dewi Pettalolo menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum terkait UU Nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga UU Nomor 10 tahun 2016 perlu direvisi atau melahirkan peraturan pengganti undang-undang, karena terdapat beberapa problem terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Di tahun 2020 Bawaslu akan melaksanakan tugas mengawasi pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di 270 titik. Namun, kita akan mengacu pada dua regulasi atau sandaran hukum yang berbeda," kata Dewi.

Bawaslu menguraikan beberapa perbedaan mendasar konsep penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas. Misalnya dalam UU Nomor 7 tahun 2017 penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Lalu, pelanggaran diselesaikan lewat jalur adjusdikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat.

Sementara dalam UU Nomor 10 tahun 2016, durasi waktu penanganan pelanggaran administrasi hanya lima hari. Lalu, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non-adjusdikasi. Karena itu pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Masalah lain, yakni dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pengawas di tingkat kabupaten dan kota disebut panwas, bukan bawaslu seperti dalam UU Pemilu. Kemudian, larangan penggunaan fasilitas pemerintah/pemda dalam pemilihan gubernur tidak diikuti dengan sanksi pidana. Selanjutnya, kriteria atau tolak ukur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) belum tegas dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengaku eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali mengalami pelemahan. "Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih memposisikan kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota sebatas panitia yang bersifat adhoc, padahal dalam UU Pemilu kelembagaan pengawas kabupaten/kota telah menjadi bawaslu yang lebih permanen," kata Ruslan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Amnasmen hargai DKPP terkait pemberhentian sebagai Ketua KPU Sumbar
Sabtu, 07 November 2020 - 13:40 WIB
Mantan Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen menyatakan menghargai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggar...
Sekjen PAN: Parpol harus tanggung jawab soal kesehatan pilkada
Minggu, 27 September 2020 - 19:29 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partai politik bertanggun...
Bawaslu Jabar: Potensi keterlibatan ASN berpolitik praktis tinggi
Minggu, 27 September 2020 - 19:16 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menyampaikan potensi keterlibatan pegawai negeri ...
KPU Kabupaten Bandung dorong kampanye tiga paslon secara daring
Minggu, 27 September 2020 - 18:14 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mendorong ketiga pasangan calon (paslon) dalam Pemilih...
Polda Kalteng patroli skala besar amankan tahapan kampanye
Sabtu, 26 September 2020 - 21:43 WIB
Sebanyak 571 personel Polda Kalimantan Tengah melakukan patroli berskala besar di wilayah Kota Palan...
Gubernur Khofifah sarankan pemanfaatan ruang virtual kampanye Pilkada
Sabtu, 26 September 2020 - 20:56 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan para kandidat memanfaatkan ruang-ruang virt...
Sultan HB X minta Pjs Bupati Bantul cermati pelaksanaan Pilkada 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 20:29 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Penjabat Sementara Bupati B...
11 paslon bupati di Babel sepakat patuhi prokes COVID-19
Sabtu, 26 September 2020 - 14:29 WIB
Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka...
Salam metal, ZIYAP mengaku optimis menang dengan nomor 3 di Pilgub Kaltara
Jumat, 25 September 2020 - 17:38 WIB
Pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan yang mendapat nomor urut 3 dalam pengundian no...
DPR minta pemerintah tingkatkan jaringan internet di masa Pilkada
Jumat, 25 September 2020 - 13:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah segera meningkatkan dan menyiapkan sarana dan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV