Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Elshinta
Minggu, 15 September 2019 - 14:28 WIB |
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, di Palu, Minggu (15/9). Sumber foto: https://bit.ly/2kKTJg4

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melemahkan peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu tersebut.

"UU Pilkada melemahkan peran dan kelembagaan Bawaslu beserta jajarannya," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Palu, Minggu (15/9).

Ratna Dewi Pettalolo menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum terkait UU Nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga UU Nomor 10 tahun 2016 perlu direvisi atau melahirkan peraturan pengganti undang-undang, karena terdapat beberapa problem terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Di tahun 2020 Bawaslu akan melaksanakan tugas mengawasi pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di 270 titik. Namun, kita akan mengacu pada dua regulasi atau sandaran hukum yang berbeda," kata Dewi.

Bawaslu menguraikan beberapa perbedaan mendasar konsep penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas. Misalnya dalam UU Nomor 7 tahun 2017 penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Lalu, pelanggaran diselesaikan lewat jalur adjusdikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat.

Sementara dalam UU Nomor 10 tahun 2016, durasi waktu penanganan pelanggaran administrasi hanya lima hari. Lalu, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non-adjusdikasi. Karena itu pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Masalah lain, yakni dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pengawas di tingkat kabupaten dan kota disebut panwas, bukan bawaslu seperti dalam UU Pemilu. Kemudian, larangan penggunaan fasilitas pemerintah/pemda dalam pemilihan gubernur tidak diikuti dengan sanksi pidana. Selanjutnya, kriteria atau tolak ukur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) belum tegas dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengaku eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali mengalami pelemahan. "Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih memposisikan kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota sebatas panitia yang bersifat adhoc, padahal dalam UU Pemilu kelembagaan pengawas kabupaten/kota telah menjadi bawaslu yang lebih permanen," kata Ruslan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Denny Indrayana serahkan formulir pendaftaran bacagub Kalsel ke Partai Nasdem
Rabu, 16 Oktober 2019 - 15:37 WIB
Elshinta.com - Denny Indrayana menyerahkan formulir pendaftaran ke sekretratiat DPW Partai Nasd...
Kapolres Majalengka silaturahmi kamtibmas jelang pelantikan presiden dan wakil presiden
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:09 WIB
Elshinta.com - Guna menciptakan situasi kondusif menjelang Pilkades Serentak pada November...
Wahid mengembalikan berkas pendaftaran bakal cawagub Kalsel
Selasa, 15 Oktober 2019 - 19:06 WIB
Elshinta.com - Abdul Wahid mengembalikan berkas bakal calon wakil gubernur di Sekretariat ...
Denny Indrayana serius akan maju di Pilkada Kalsel 2020
Minggu, 13 Oktober 2019 - 17:14 WIB
Elshinta.com - Denny Indrayana yang merupakan asli putra Banua (Kalsel) semakin mantap dan serius ma...
Peneliti LIPI sarankan ubah desain kepemiluan Indonesia
Jumat, 11 Oktober 2019 - 09:59 WIB
Elshinta.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zu...
Pilkades serentak, Pemkab Banyuwangi beri dispensasi waktu
Rabu, 09 Oktober 2019 - 10:25 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan dispensasi waktu kepada ...
Pilkada 2020, enam kabupaten sudah menandatangani NPHD
Senin, 07 Oktober 2019 - 08:47 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, e...
Pemkab Sleman mulai sosialisasi Pilkades e-voting
Minggu, 29 September 2019 - 10:26 WIB
Elshinta.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa ...
Mendagri sebut masih ada daerah yang belum tuntaskan anggaran Pilkada
Rabu, 25 September 2019 - 15:58 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada daerah yang belum...
KPU masuk tahapan perencanaan anggaran Pilkada
Rabu, 25 September 2019 - 15:22 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai memasuki tahapan perencanaan anggaran untuk Pilk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV