Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Elshinta
Minggu, 15 September 2019 - 14:28 WIB |
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, di Palu, Minggu (15/9). Sumber foto: https://bit.ly/2kKTJg4

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melemahkan peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu tersebut.

"UU Pilkada melemahkan peran dan kelembagaan Bawaslu beserta jajarannya," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Palu, Minggu (15/9).

Ratna Dewi Pettalolo menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum terkait UU Nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga UU Nomor 10 tahun 2016 perlu direvisi atau melahirkan peraturan pengganti undang-undang, karena terdapat beberapa problem terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Di tahun 2020 Bawaslu akan melaksanakan tugas mengawasi pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di 270 titik. Namun, kita akan mengacu pada dua regulasi atau sandaran hukum yang berbeda," kata Dewi.

Bawaslu menguraikan beberapa perbedaan mendasar konsep penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas. Misalnya dalam UU Nomor 7 tahun 2017 penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Lalu, pelanggaran diselesaikan lewat jalur adjusdikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat.

Sementara dalam UU Nomor 10 tahun 2016, durasi waktu penanganan pelanggaran administrasi hanya lima hari. Lalu, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non-adjusdikasi. Karena itu pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Masalah lain, yakni dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pengawas di tingkat kabupaten dan kota disebut panwas, bukan bawaslu seperti dalam UU Pemilu. Kemudian, larangan penggunaan fasilitas pemerintah/pemda dalam pemilihan gubernur tidak diikuti dengan sanksi pidana. Selanjutnya, kriteria atau tolak ukur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) belum tegas dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengaku eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali mengalami pelemahan. "Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih memposisikan kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota sebatas panitia yang bersifat adhoc, padahal dalam UU Pemilu kelembagaan pengawas kabupaten/kota telah menjadi bawaslu yang lebih permanen," kata Ruslan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Perludem sebut Pilkada baiknya ditunda pertengahan 2021
Selasa, 31 Maret 2020 - 11:54 WIB
Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan ke...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV