Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diwarnai penolakan berdasarkan kekhawatiran pelemahan pemberantasan korupsi daripada dukungan terhadap perbaikan peran dan kelembagaan KPK.

DPP Projo memandang KPK adalah institusi independen yang sangat  dibutuhkan. “Pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai cara atau alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers di Bumbu Desa Cikini, Rabu (18/9).

Budi Arie mengatakan kebocoran uang negara akibat korupsi dan  penyimpangan dalam penggunaannya akan diiminimalisasi, bahkan dihilangkan. Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah memajukan kehidupan bangsa dan negara tercinta ini.

Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR setelah dibahas secara matang bersama Pemerintah nyatanya tidak mengurangi kewenangan KPK. “Perbaikan aturan tersebut justru memperkuat peran pencegahan, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan oleh KPK selama ini,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan jaminan perlindungan HAM dan kepastian hukum lebih tegas muncul dari Undang-Undang KPK hasil revisi. Kemudian pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi penguatan terhadap kelembagaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPK.

“DPP Projo bersama komponen bangsa yang lain siap mengawasi proses pembentukan dan rekrutmen para anggota Dewan Pengawas KPK,” kata Budi Arie.

Selanjutnya, perubahan status karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan upaya melemahkan kualitas personil dan kinerja. Status ASN akan memastikan pengaturan dan capaian karyawan KPK sesuai dengan aturan perundangan. 

DPP Projo meyakini revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk komitmen Negara dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo bersama DPR terus berupaya memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi Undang-Undang KPK.

“Jika dirasa ada kekurangan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut di kemudian hari,” kata Budi Arie.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once