Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diwarnai penolakan berdasarkan kekhawatiran pelemahan pemberantasan korupsi daripada dukungan terhadap perbaikan peran dan kelembagaan KPK.

DPP Projo memandang KPK adalah institusi independen yang sangat  dibutuhkan. “Pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai cara atau alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers di Bumbu Desa Cikini, Rabu (18/9).

Budi Arie mengatakan kebocoran uang negara akibat korupsi dan  penyimpangan dalam penggunaannya akan diiminimalisasi, bahkan dihilangkan. Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah memajukan kehidupan bangsa dan negara tercinta ini.

Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR setelah dibahas secara matang bersama Pemerintah nyatanya tidak mengurangi kewenangan KPK. “Perbaikan aturan tersebut justru memperkuat peran pencegahan, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan oleh KPK selama ini,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan jaminan perlindungan HAM dan kepastian hukum lebih tegas muncul dari Undang-Undang KPK hasil revisi. Kemudian pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi penguatan terhadap kelembagaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPK.

“DPP Projo bersama komponen bangsa yang lain siap mengawasi proses pembentukan dan rekrutmen para anggota Dewan Pengawas KPK,” kata Budi Arie.

Selanjutnya, perubahan status karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan upaya melemahkan kualitas personil dan kinerja. Status ASN akan memastikan pengaturan dan capaian karyawan KPK sesuai dengan aturan perundangan. 

DPP Projo meyakini revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk komitmen Negara dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo bersama DPR terus berupaya memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi Undang-Undang KPK.

“Jika dirasa ada kekurangan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut di kemudian hari,” kata Budi Arie.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tiga mobil mewah perkara korupsi mantan Walkot Madiun dilelang
Sabtu, 28 Maret 2020 - 15:16 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoa...
Sembilan saksi berstatus ODP, sidang Dzulmi Eldin ditunda
Kamis, 26 Maret 2020 - 19:57 WIB
Sembilan saksi yang seyogya memberikan keterangan dalam persidangan perkara OTT pemberian dugaan sua...
Densus 88 tembak mati terduga teroris di Batang Jateng
Kamis, 26 Maret 2020 - 06:46 WIB
Mabes Polri membenarkan informasi bahwa tim Densus 88 Antiteror Polri telah menembak mati seorang te...
Mantan Hakim MK Patrialis lunasi denda Rp300 juta
Selasa, 24 Maret 2020 - 18:36 WIB
Terpidana mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah melunasi pembayaran denda sebe...
Anak nongkrong di sejumlah cafe di Bondowoso dibubarkan polisi
Selasa, 24 Maret 2020 - 07:57 WIB
Mencegah virus corona baru COVID-19, Kepolisian Resort Bondowoso, Jawa Timur, bersama TNI Kodim 0822...
Polres Jakbar ajukan 24 pertanyaan pada artis Bebby Feey terkait senjata api ilegal
Selasa, 24 Maret 2020 - 06:39 WIB
Polres Metro Jakarta Barat memanggil artis Bebby Fay, Senin (23/3). Disc Jockey (DJ) Bebby Fay yang ...
KPK tetap lakukan pencarian Nurhadi dan Harun Masiku
Senin, 23 Maret 2020 - 18:36 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan pencarian terhadap dua tersangka yang telah dimas...
Wabup Malra: Pelantikan pejabat JPT Pratama tak mengacu rekomendasi ASN
Senin, 23 Maret 2020 - 14:25 WIB
Wakil Bupati Maluku Tenggara (Maltra) Petrus Beruatwarin mengatakan, uji kompetensi pejabat administ...
PN Medan siap sidangkan tiga pelaku pembunuh hakim Jamaluddin
Jumat, 20 Maret 2020 - 20:49 WIB
Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas kasus pembunuhan hakim Jamaluddin dari Kejari Med...
Jaksa Agung perintahkan jaksa jerat penimbun dan penyebar hoaks COVID-19 tuntutan pidana maksimal
Jumat, 20 Maret 2020 - 07:03 WIB
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan para jaksa yang menangani kasus-kasus penimbunan mask...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)