Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diwarnai penolakan berdasarkan kekhawatiran pelemahan pemberantasan korupsi daripada dukungan terhadap perbaikan peran dan kelembagaan KPK.

DPP Projo memandang KPK adalah institusi independen yang sangat  dibutuhkan. “Pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai cara atau alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers di Bumbu Desa Cikini, Rabu (18/9).

Budi Arie mengatakan kebocoran uang negara akibat korupsi dan  penyimpangan dalam penggunaannya akan diiminimalisasi, bahkan dihilangkan. Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah memajukan kehidupan bangsa dan negara tercinta ini.

Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR setelah dibahas secara matang bersama Pemerintah nyatanya tidak mengurangi kewenangan KPK. “Perbaikan aturan tersebut justru memperkuat peran pencegahan, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan oleh KPK selama ini,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan jaminan perlindungan HAM dan kepastian hukum lebih tegas muncul dari Undang-Undang KPK hasil revisi. Kemudian pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi penguatan terhadap kelembagaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPK.

“DPP Projo bersama komponen bangsa yang lain siap mengawasi proses pembentukan dan rekrutmen para anggota Dewan Pengawas KPK,” kata Budi Arie.

Selanjutnya, perubahan status karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan upaya melemahkan kualitas personil dan kinerja. Status ASN akan memastikan pengaturan dan capaian karyawan KPK sesuai dengan aturan perundangan. 

DPP Projo meyakini revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk komitmen Negara dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo bersama DPR terus berupaya memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi Undang-Undang KPK.

“Jika dirasa ada kekurangan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut di kemudian hari,” kata Budi Arie.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ditahan KPK, Dirut PT INTI sebut perjuangan untuk menghidupkan perusahaan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 21:57 WIB
Elshinta.com - Ditahan KPK, Dirut PT INTI sebut perjuangan untuk menghidupkan perusahaan. ...
Sempat melarikan diri, KPK periksa staf Wali Kota Medan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 21:30 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf honorer Subbagian Protoko...
Polisi tetapkan motivator tampar 10 siswa SMK sebagai tersangka
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:43 WIB
Elshinta.com - Polisi menetapkan status tersangka kepada Agus Piranhamas, seorang motivator yang men...
Dapat endorse, KPK imbau Mulan Jameela perhatikan pelaporan gratifikasi
Jumat, 18 Oktober 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fr...
Ganjar sebut kasus guru-pelajar kibarkan bendera HTI masih didalami
Jumat, 18 Oktober 2019 - 16:26 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kasus guru dan pelajar di SMK Negeri 2...
KPK belum terima dokumen UU revisi KPK
Jumat, 18 Oktober 2019 - 14:54 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KSP pastikan Presiden cek perkembangan kasus Novel Baswedan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 14:25 WIB
Elshinta.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo akan mengecek...
Dua saksi kasus suap kepala LP Sukamiskin dipanggil KPK
Jumat, 18 Oktober 2019 - 11:28 WIB
Elshinta.com - KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap pemberian fasilitas ata...
Beredar video sederet siswa ditampar, polisi lakukan penyelidikan
Jumat, 18 Oktober 2019 - 11:17 WIB
Elshinta.com - Polisi menyelidiki sebuah video yang berisi adegan kekerasan oleh seseorang...
Revisi UU KPK resmi menjadi UU No 19 tahun 2019
Jumat, 18 Oktober 2019 - 11:05 WIB
Elshinta.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pem...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV