Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diwarnai penolakan berdasarkan kekhawatiran pelemahan pemberantasan korupsi daripada dukungan terhadap perbaikan peran dan kelembagaan KPK.

DPP Projo memandang KPK adalah institusi independen yang sangat  dibutuhkan. “Pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai cara atau alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers di Bumbu Desa Cikini, Rabu (18/9).

Budi Arie mengatakan kebocoran uang negara akibat korupsi dan  penyimpangan dalam penggunaannya akan diiminimalisasi, bahkan dihilangkan. Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah memajukan kehidupan bangsa dan negara tercinta ini.

Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR setelah dibahas secara matang bersama Pemerintah nyatanya tidak mengurangi kewenangan KPK. “Perbaikan aturan tersebut justru memperkuat peran pencegahan, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan oleh KPK selama ini,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan jaminan perlindungan HAM dan kepastian hukum lebih tegas muncul dari Undang-Undang KPK hasil revisi. Kemudian pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi penguatan terhadap kelembagaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPK.

“DPP Projo bersama komponen bangsa yang lain siap mengawasi proses pembentukan dan rekrutmen para anggota Dewan Pengawas KPK,” kata Budi Arie.

Selanjutnya, perubahan status karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan upaya melemahkan kualitas personil dan kinerja. Status ASN akan memastikan pengaturan dan capaian karyawan KPK sesuai dengan aturan perundangan. 

DPP Projo meyakini revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk komitmen Negara dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo bersama DPR terus berupaya memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi Undang-Undang KPK.

“Jika dirasa ada kekurangan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut di kemudian hari,” kata Budi Arie.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Sambut HBA ke-60, Kejati Sumut salurkan 5.824 paket sembako
Rabu, 15 Juli 2020 - 21:56 WIB
Kejaksaan  Tinggi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 5.824 dengan rincian 4.186 paket disalurkan ...
Terungkap, 55 kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 12:07 WIB
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri telah mengusut 55 kasus dugaan penyala...
Ada kemungkinan artis Hana Hanifa ditetapkan sebagai tersangka
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:37 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, tidak menutup kemungkinan artis selebgram y...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prostitusi Hana Hanifa
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:00 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar Medan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi yang...
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Polres Tanjung Jabung Barat buru pencetak uang palsu sempat beredar
Selasa, 14 Juli 2020 - 10:58 WIB
Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi terus memburu seorang berinisial DM yang kini ...
Dirjen PAS tegaskan petugas terlibat narkoba dikirim ke Nusakambangan
Selasa, 14 Juli 2020 - 09:14 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga menegaskan bahwa petugas yang terbu...
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV