Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 20:15 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2m02LpC

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dikhawatirkan penerapannya dapat disalahgunakan.

"Khusus Pasal 418 takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal narkoba, antara pemakai dan kurir," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi III DPR membahas RKUHP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia menjelaskan, apabila Pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Dia meminta pasal tersebut tidak dibahas dalam Raker tersebut dan didrop dalam RKUHP. "Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," ujarnya, dikutip Antara.

Diketahui, dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori 3.

Kemudian, Pasal 418 ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri: Buronan Honggo Wendratno masih berada di luar negeri
Selasa, 18 Februari 2020 - 17:33 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga m...
Haris Azhar: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dapat proteksi `mewah`
Selasa, 18 Februari 2020 - 15:59 WIB
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nu...
BNK Tangerang gelar sosialisasi bahaya narkoba di Rutan Jambe
Selasa, 18 Februari 2020 - 13:59 WIB
Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tangerang melakukan sosialisasi kepada warga binaan dalam mencegah p...
Sekda Papua jadi tersangka kasus penganiayaan pegawai KPK
Selasa, 18 Februari 2020 - 06:30 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Prov...
Lucinta Luna positif konsumsi amfetamin
Senin, 17 Februari 2020 - 20:16 WIB
Selebrita Lucinta Luna positif mengonsumsi amfetamin dari pemeriksaan rambut yang dilakukan di labor...
Polrestabes Surabaya kabulkan penangguhan penahanan penghina Risma
Senin, 17 Februari 2020 - 19:45 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengabulkan penangguhan penahanan tersangka berin...
150 ton bawang putih ditemukan di Karawang, Satgas Pangan lakukan penyelidikan
Senin, 17 Februari 2020 - 15:16 WIB
Satgas Pangan Polda Jawa Barat menemukan tumpukan bawang putih impor sebanyak 150 ton di salah satu ...
Tersangka pengaturan skor sepakbola, Jokdri
Sabtu, 15 Februari 2020 - 06:02 WIB
 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penga...
Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar
Jumat, 14 Februari 2020 - 22:12 WIB
Sidang peninjauan kembali atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) S...
Soetikno: `Saya bukan perantara, tak bisa berikan pengaruh`
Jumat, 14 Februari 2020 - 17:02 WIB
Soetikno Soedarjo menyatakan dirinya adalah `commercial advisor` yang merupakan bagian dari pabrikan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)