Kiri Kanan
Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 20:15 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2m02LpC

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dikhawatirkan penerapannya dapat disalahgunakan.

"Khusus Pasal 418 takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal narkoba, antara pemakai dan kurir," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi III DPR membahas RKUHP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia menjelaskan, apabila Pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Dia meminta pasal tersebut tidak dibahas dalam Raker tersebut dan didrop dalam RKUHP. "Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," ujarnya, dikutip Antara.

Diketahui, dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori 3.

Kemudian, Pasal 418 ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah tumpahan minyak di laut, KLHK lakukan pengawasan intensif
Minggu, 17 November 2019 - 17:28 WIB
Elshinta.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan akan melakukan...
Jaksa Agung sebut putusan First Travel tak sesuai tuntutan
Minggu, 17 November 2019 - 17:15 WIB
Elshinta.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (...
Anak Bupati Majalengka jadi tersangka, Polisi: Tersangka kooperatif
Sabtu, 16 November 2019 - 14:52 WIB
Elshinta.com - Polisi telah menetapkan INA yang merupakan seorang PNS yang juga anak dari Bupati Maj...
Anak Bupati Majalengka terancam 20 tahun penjara
Sabtu, 16 November 2019 - 13:26 WIB
Elshinta.com - Tersangka IN yang merupakan anak Bupati Majalengka, Jawa Barat Karna Sobahi...
Kasus bom Medan, sembilan orang berpotensi tersangka
Sabtu, 16 November 2019 - 08:40 WIB
Elshinta.com - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan sebanyak sembila...
ICRC New York dukung Jakarta Statement jadi standar internasional
Sabtu, 16 November 2019 - 07:15 WIB
Elshinta.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi...
Tiga pencuri spesial saat gempa dituntut 1,5 tahun
Jumat, 15 November 2019 - 21:13 WIB
Elshinta.com - Risfandi Lestaluhu, Sulva Marwapei, dan Zidan Ohorela, tiga terdakwa pelaku penc...
Kejari Depok bantah pernyataan Teuku Nasrullah di TV yang tak faham kasus First Travel
Jumat, 15 November 2019 - 20:49 WIB
Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Yudi Triadi membantah pernyataa...
Pendiri Kaskus laporkan balik Titi Empel atas pencemaran nama baik
Jumat, 15 November 2019 - 18:58 WIB
Elshinta.com - Pendiri Kaskus Andrew Darwis yang menjadi terlapor atas kasus pemalsuan dan tind...
Dituduh lakukan pencucian uang, pendiri Kaskus laporkan balik
Jumat, 15 November 2019 - 17:02 WIB
Elshinta.com - Pendiri Kaskus Andrew Darwis merasa dirugikan setelah dilaporkan ke kepolisian a...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)