Kiri Kanan
Eggi Sudjana kirim surat ke Presiden minta perlindungan hukum
Elshinta
Kamis, 19 September 2019 - 16:10 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Dewi Rusiana
Eggi Sudjana kirim surat ke Presiden minta perlindungan hukum
Eggi Sudjana kirim surat ke Presiden minta perlindungan hukum. Foto: Dodi Handoko/elshinta.com.

Elshinta.com - Tim pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadhoni Nasution mengatakan, Eggi mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, diharapkan untuk menghentikan perkara makar yang dituduhkan kepadanya.

"Saya berharap agar bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengambil keputusan yang terbaik terhadap  Eggi Sudjana, dalam artian untuk menghentikan perkara ini. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tidak mungkin Eggi menggulingkan pemerintahan yang sah," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/9). 

Dijelaskannya pada tanggal 17 September 2019, ia  selaku kuasa hukum Eggi Sudjana mengirim surat kepada Presiden, mohon perlindungan hukum dan klarifikasi atas ditetapkannya tersangka kasus makar Eggi.

"Kami selaku penasihat hukum tersangka Eggi mohon perlindungan hukum dan klarifikasi kepada Presiden R.I. tentang peristiwa makar tersebut. Hal ini kami sampaikan karena sangkaan tindak pidana makar tersebut, adalah sangkaan tentang  menggulingkan pemerintah yang sah,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintahan yang sah dimaksud adalah Presiden R.I. Maka perlu ia mohon klarifikasi kepada Presiden.

"Apakah benar Yang Mulia Presiden Republik   Indonesia. Bpk. Ir. H. Joko Widodo, baik Selaku “Kepala Negara R. I.”  maupun selaku Kepala Pemerintahan R.I. merasa pernah diganggu dan atau “digulingkan“ oleh perbuatan tersangka Eggi tersebut?," tanyanya.

Ditambahkan,"Apakah benar Presiden pernah merasa “digulingkan“ dari jabatannya selaku Kepala Pemerintahan R.I. oleh perbuatan tersangka Eggi yang mengakibatkan Presiden  tidak bisa menjalankan roda pemerintahan?"

Mengingat hal itu, ia mengharap Presiden dapat memberikan Klarifikasi atas pertanyaan itu.

"Kami mohon perlindungan hukum," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda Sumut selidiki kasus pembuangan bangkai babi ke sungai
Rabu, 13 November 2019 - 06:16 WIB
Elshinta.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara Kombe...
Polda Jatim telusuri dugaan korupsi pembangunan sekolah ambruk
Selasa, 12 November 2019 - 17:59 WIB
Elshinta.com - Polda Jawa Timur menelusuri adanya dugaan korupsi dalam pembangunan SDN Gen...
Kodam I/BB bentuk tim investigasi penyebab tewasnya Serda Iman saat latihan
Selasa, 12 November 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kodam I Bukit Barisan telah membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap kasu...
Pantau pekerjaan bersifat publikasi, Kadin Kabupaten Bandung gandeng KPK
Selasa, 12 November 2019 - 15:27 WIB
Elshinta.com - Untuk menyelaraskan tuntutan dan kebutuhan di sektor pengadaan barang dan j...
Menhan pelajari kemungkinan kepulangan Rizieq Shihab
Selasa, 12 November 2019 - 13:03 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sedang mempelajari kemungkinan ...
Cegah perjudian Pilkades, Kapolresta Tangerang lakukan patroli
Selasa, 12 November 2019 - 12:48 WIB
Elshinta.com - Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi melakukan monitoring terhadap seluruh...
PN Jaksel tolak praperadilan dari Imam Nahrawi
Selasa, 12 November 2019 - 11:32 WIB
Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (12/11) hari ini membacakan put...
KPK jadwal ulang pemeriksaan anak Yasonna Laoly
Selasa, 12 November 2019 - 11:24 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/11), mengagendakan peman...
Sat Lantas Polres Cirebon tilang kendaraan gunakan knalpot bising
Senin, 11 November 2019 - 18:52 WIB
Elshinta.com - Sat Lantas Polres Cirebon melaksanakan penindakan pelanggaran dengan `hunti...
Kasus KTP-el, Markus Nari divonis enam tahun penjara
Senin, 11 November 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar 2009-2014, Markus Nari, div...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)