Kiri Kanan
Kata MK soal pengajuan uji materi hasil revisi UU KPK
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB |
Kata MK soal pengajuan uji materi hasil revisi UU KPK
Mahkamah Konstitusi. Foto: mahkamahkonstitusi.go.id

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MK, Anwar Usman usai pelantikan dirjen dan ketua pengadilan tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (19/9), mengatakan, permohonan undang-undang apa pun pasti diterima, disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

"Pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apa pun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan. Akan diterima, akan disidangkan dan diputus," ucap dia.

Mengenai isi putusan atau hal yang diuji, Anwar Usman mengatakan, akan dilihat dalam proses uji materi.

Dijelaskannya, alat ukur dalam uji materi adalah UUD 1945 sehingga saat sebuah undang-undang akan diuji harus jelas dasar pengujiannya pasal yang dimaksud dalam UUD 1945.

"Apakah pasal itu bertentangan dengan UUD atau tidak, kita lihat dalam UUD begitu," terangnya. 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah elemen masyarakat berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK ke MK. Materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK. Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dalam uji materi di MK, pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sat Lantas Polres Cirebon tilang kendaraan gunakan knalpot bising
Senin, 11 November 2019 - 18:52 WIB
Elshinta.com - Sat Lantas Polres Cirebon melaksanakan penindakan pelanggaran dengan `hunti...
Kasus KTP-el, Markus Nari divonis enam tahun penjara
Senin, 11 November 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar 2009-2014, Markus Nari, div...
Kapolda geram ledakan kendaraan di areal SPBU terjadi lagi
Senin, 11 November 2019 - 14:28 WIB
Elshinta.com - Ledakan kendaraan kembali terjadi di areal SPBU. Sebuah mobil merk Hyundai ...
KPK panggil putra Yasonna Laoly
Senin, 11 November 2019 - 11:26 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laol...
Edhy Prabowo minta komitmen pengusaha perikanan tak main curang
Minggu, 10 November 2019 - 07:15 WIB
Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta komitmen pengusaha peri...
Wamenag siap ikuti proses hukum peretasan Twitter pribadinya
Sabtu, 09 November 2019 - 12:39 WIB
Elshinta.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa`adi siap mengikuti proses hukum terkai...
Kasus desa fiktif tengah diusut, akan dilakukan gelar perkara
Jumat, 08 November 2019 - 12:17 WIB
Elshinta.com - Polda Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ...
Soal desa fiktif, ini kata KPK
Jumat, 08 November 2019 - 10:44 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, temuan d...
Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi `tradisi` Kacab dan Kabag PDAM Deli Serdang
Jumat, 08 November 2019 - 08:08 WIB
Elshinta.com - Kasus dugaan markup pembayaran pengeluaran di PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang,...
KPK panggil Roby Jamal terkait kasus suap <i>baggage handling system</i>
Kamis, 07 November 2019 - 12:35 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (7/11) hari ini memanggil Vice Pres...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)