KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 13:45 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengatakan, draf RUU Pemasyarakatan terkesan menolerir korupsi bahkan menyamakan pelaku korupsi dengan kejahatan biasa seperti pencuri sendal. Padahal, korupsi bersama narkoba dan terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Saya pikir menyayangkan selama ini kalau kita menganggap korupsi itu serious crime bahkan ada ordinary crime. Tapi perlakuan pada koruptor sama dengan pencuri sendal? Seharusnya enggak cocok," katanya dalam keterangan, Jumat (20/9).

Diketahui dalam satu poin revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah disepakati pemerintah dan DPR yakni meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan dihapuskannya PP tersebut, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi tidak perlu atas rekomendasi penegak hukum seperti KPK dan tidak perlu menyandang status Justice Collaborator.

Menurutnya, masyarakat dapat menilai perubahan cepat sejumlah regulasi tersebut. Secara pribadi, ia melihat hal ini sebagai upaya sistematis melumpuhkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Menurut saya sistematis. Sekali lagi kami ini masyarakat penegakan hukum kami tidak bisa buat UU, kami hanya menjalankan, tapi kami kurang tahu. Masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak. Masyarakat bisa tanya ke pemerintah dan DPR," kata Laode.

Ditambahkannya, "Kalau kita lihat dalam dua minggu ini terjadi hal yang luar biasa yang berhubungan antikorupsi. Pertama, perubahan UU KPK, KUHP kalau dulu hukuman minimum 4 tahun sekarang jadi 2 tahun. Sekarang ada RUU Pemasyarakatan yang mengatakan surat dari KPK untuk terpidana tidak dibutuhkan untuk remisi". 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Kepala BNN dan Mensos musnahkan barang bukti narkotika
Jumat, 03 Juli 2020 - 14:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarto bersama Menteri Sosial Juliari P Batub...
Bupati Kutai Timur miliki total kekayaan Rp3,1 miliar
Jumat, 03 Juli 2020 - 12:03 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan...
KPK: Sejumlah uang dan buku rekening diamankan dalam OTT Bupati Kutim
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan buku rekening bank dalam oper...
KPK lakukan OTT Kamis malam
Jumat, 03 Juli 2020 - 06:51 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OT...
Korupsi DD Rp385 juta, Mantan Kades Batu Sundung dituntut 7 tahun penjara
Kamis, 02 Juli 2020 - 15:47 WIB
Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Mardan Goda Siregar dituntut tujuh tahun penjara dalam persidangan ...
Taufik Basari: Fraksi NasDem lanjutkan usulan RUU PKS
Kamis, 02 Juli 2020 - 09:57 WIB
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg DPR, Taufik Basari mengatakan bahwa fraksi partainya...
Presiden minta Polri, Kejaksaan, KPK, lembaga pengawas perkuat sinergi
Rabu, 01 Juli 2020 - 12:10 WIB
Presiden RI Joko Widodo meminta Polri, kejaksaan, KPK serta lembaga pengawas internal pemerintah mem...
HUT Bhayangkara, Komisi III DPR: Polri harus perkuat siber
Rabu, 01 Juli 2020 - 11:46 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau Hari B...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV