Kiri Kanan
KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 13:45 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengatakan, draf RUU Pemasyarakatan terkesan menolerir korupsi bahkan menyamakan pelaku korupsi dengan kejahatan biasa seperti pencuri sendal. Padahal, korupsi bersama narkoba dan terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Saya pikir menyayangkan selama ini kalau kita menganggap korupsi itu serious crime bahkan ada ordinary crime. Tapi perlakuan pada koruptor sama dengan pencuri sendal? Seharusnya enggak cocok," katanya dalam keterangan, Jumat (20/9).

Diketahui dalam satu poin revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah disepakati pemerintah dan DPR yakni meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan dihapuskannya PP tersebut, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi tidak perlu atas rekomendasi penegak hukum seperti KPK dan tidak perlu menyandang status Justice Collaborator.

Menurutnya, masyarakat dapat menilai perubahan cepat sejumlah regulasi tersebut. Secara pribadi, ia melihat hal ini sebagai upaya sistematis melumpuhkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Menurut saya sistematis. Sekali lagi kami ini masyarakat penegakan hukum kami tidak bisa buat UU, kami hanya menjalankan, tapi kami kurang tahu. Masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak. Masyarakat bisa tanya ke pemerintah dan DPR," kata Laode.

Ditambahkannya, "Kalau kita lihat dalam dua minggu ini terjadi hal yang luar biasa yang berhubungan antikorupsi. Pertama, perubahan UU KPK, KUHP kalau dulu hukuman minimum 4 tahun sekarang jadi 2 tahun. Sekarang ada RUU Pemasyarakatan yang mengatakan surat dari KPK untuk terpidana tidak dibutuhkan untuk remisi". 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda Jatim telusuri dugaan korupsi pembangunan sekolah ambruk
Selasa, 12 November 2019 - 17:59 WIB
Elshinta.com - Polda Jawa Timur menelusuri adanya dugaan korupsi dalam pembangunan SDN Gen...
Kodam I/BB bentuk tim investigasi penyebab tewasnya Serda Iman saat latihan
Selasa, 12 November 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kodam I Bukit Barisan telah membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap kasu...
Pantau pekerjaan bersifat publikasi, Kadin Kabupaten Bandung gandeng KPK
Selasa, 12 November 2019 - 15:27 WIB
Elshinta.com - Untuk menyelaraskan tuntutan dan kebutuhan di sektor pengadaan barang dan j...
Menhan pelajari kemungkinan kepulangan Rizieq Shihab
Selasa, 12 November 2019 - 13:03 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sedang mempelajari kemungkinan ...
Cegah perjudian Pilkades, Kapolresta Tangerang lakukan patroli
Selasa, 12 November 2019 - 12:48 WIB
Elshinta.com - Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi melakukan monitoring terhadap seluruh...
PN Jaksel tolak praperadilan dari Imam Nahrawi
Selasa, 12 November 2019 - 11:32 WIB
Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (12/11) hari ini membacakan put...
KPK jadwal ulang pemeriksaan anak Yasonna Laoly
Selasa, 12 November 2019 - 11:24 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/11), mengagendakan peman...
Sat Lantas Polres Cirebon tilang kendaraan gunakan knalpot bising
Senin, 11 November 2019 - 18:52 WIB
Elshinta.com - Sat Lantas Polres Cirebon melaksanakan penindakan pelanggaran dengan `hunti...
Kasus KTP-el, Markus Nari divonis enam tahun penjara
Senin, 11 November 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar 2009-2014, Markus Nari, div...
Kapolda geram ledakan kendaraan di areal SPBU terjadi lagi
Senin, 11 November 2019 - 14:28 WIB
Elshinta.com - Ledakan kendaraan kembali terjadi di areal SPBU. Sebuah mobil merk Hyundai ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)