Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 21:12 WIB |
Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Sumber foto: https://bit.ly/2m5Mj7e

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden (wapres) tidak akan mendapat hukuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah ya, tapi bukan berarti seorang presiden bisa bebas dicaci-maki harkat martabatnya," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).

Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim.

Dalam pasal 218 RKUHP ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV sedangkan ayat (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247 atau 354. "Pasal ini merupakan delik aduan dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tambah Yasonna.

Agar penghinaan tersebut diproses aparat penegak hukum, maka harus ada pengaduan tertulis oleh presiden atau wapres. "Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah," jelas Yasonna.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela tersebut menurut Yasonna dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM. "Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," tegas Yasonna.

Sedangkan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres. "Dan terakhir ketentuan ini merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ini ya," ungkap Yasonna, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres Malang sterilisasi jalur Lawang hingga Singosari
Rabu, 27 Mei 2020 - 18:56 WIB
 Satuan lalu lintas Polres Malang, Jawa Timur melakukan sterilisasi jalur Lawang hingga Singosari p...
 Dua ribu penerima BST cairkan bantuan di kantor pos
Rabu, 27 Mei 2020 - 18:27 WIB
 Sekitar 2 ribu Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah belum tersalurkan p...
Kemensos apresiasi penyelesaian data bantuan ganda di Indramayu
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:58 WIB
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purna...
Obyek wisata Pemandian Umbul Senjoyo ditutup
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:46 WIB
Obyek wisata Pemandian Umbul Senjoyo yang berlokasi di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupate...
Pelibatan TNI/Polri dalam penerapan normal baru disiplinkan warga
Rabu, 27 Mei 2020 - 15:57 WIB
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati menilai pelibatan TNI dan Polri dalam penerap...
KAI wajibkan penumpang dari dan ke DKI miliki SIKM
Rabu, 27 Mei 2020 - 15:44 WIB
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mewajibkan setiap penumpang Kereta Api Luar Biasa yang akan berangkat ...
Kemenristek anggarkan Rp5 M untuk tahap awal riset vaksin COVID-19
Rabu, 27 Mei 2020 - 15:25 WIB
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk tahap awal...
Berkurang 44 orang, pasien sembuh RS Darurat Wisma Atlet 2.026 orang
Rabu, 27 Mei 2020 - 14:55 WIB
Pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (27/5) ber...
Presiden minta perhatian khusus pada tingginya kasus COVID-19 di Jatim
Rabu, 27 Mei 2020 - 14:48 WIB
Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan penanganan wab...
Menristek: Virus corona di Indonesia ada yang sama dengan di Eropa
Rabu, 27 Mei 2020 - 13:58 WIB
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa berdasarkan hasil peng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV