Kiri Kanan
Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 21:12 WIB |
Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Sumber foto: https://bit.ly/2m5Mj7e

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden (wapres) tidak akan mendapat hukuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah ya, tapi bukan berarti seorang presiden bisa bebas dicaci-maki harkat martabatnya," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).

Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim.

Dalam pasal 218 RKUHP ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV sedangkan ayat (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247 atau 354. "Pasal ini merupakan delik aduan dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tambah Yasonna.

Agar penghinaan tersebut diproses aparat penegak hukum, maka harus ada pengaduan tertulis oleh presiden atau wapres. "Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah," jelas Yasonna.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela tersebut menurut Yasonna dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM. "Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," tegas Yasonna.

Sedangkan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres. "Dan terakhir ketentuan ini merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ini ya," ungkap Yasonna, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi amankan 12 orang terkait bom bunuh diri di Polrestabes Medan
Jumat, 15 November 2019 - 16:58 WIB
Elshinta.com - Tim Gabungan yang terdiri dari personel Polda Sumut, Polrestabes Medan dibantu D...
Hore...Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung gratis selama sebulan
Jumat, 15 November 2019 - 16:37 WIB
Elshinta.com - Usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ruas tol Terbanggi Besar-Kayu Ag...
YLKI dukung pelarangan vape di Indonesia
Jumat, 15 November 2019 - 16:29 WIB
Elshinta.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung rencana pelarangan vape...
Stok solar di SPBU habis, dampak jatah pasokan solar dikurangi 50 persen
Jumat, 15 November 2019 - 15:59 WIB
Elshinta.com - Stok BBM jenis solar di hampir semua SPBU di Bojonegoro, Jawa Timur dalam bebera...
Konflik Papua dan Papua Barat, DPR: Ada tiga kelompok manfaatkan situasi
Jumat, 15 November 2019 - 15:48 WIB
Elshinta.com - Hasil kunjungan Komisi l DPR RI, Mohammad Syaiful Bahri Anshori ke daerah Papua,...
Dalam sehari, dua mayat ditemukan di Malang
Jumat, 15 November 2019 - 15:37 WIB
Elshinta.com - Dalam sehari, wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan ma...
Yonif 8 Brigif 4 Mar/BS peringati HUT ke-74 secara sederhana
Jumat, 15 November 2019 - 15:17 WIB
Elshinta.com - Batalyon Infantri 8 Brigif 4 Marinir, gelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ...
Sidak temui pasien di RS, Presiden Jokowi temukan kenyataan ini...
Jumat, 15 November 2019 - 14:29 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menemukan kenyataan ternyata proporsi peserta program ...
Kapolri kukuhkan Polda Sulteng jadi Tipe A
Jumat, 15 November 2019 - 13:48 WIB
Elshinta.com - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, memimpin upacara pengukuhan ...
Ibu Negara dampingi menantu ke RS untuk persiapan persalinan
Jumat, 15 November 2019 - 13:23 WIB
Elshinta.com - Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendampingi menantunya, Selvi Ananda, ke Ruma...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)