Kiri Kanan
Said Aqil Siradj: Pemerintah kurang serius memerangi radikalisme
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 21:27 WIB |
Said Aqil Siradj: Pemerintah kurang serius memerangi radikalisme
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat konferensi pers menjelang Pleno PBNU di Purwakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2mrZYWE

Elshinta.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pemerintah kurang serius dalam memerangi radikalisme karena selama ini cukup marak kegiatan radikal di tanah air.

"Ketegasan harus ada dalam mengatasi radikalisme," katanya saat konferensi pers Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Al Muhajirin 2 Kabupaten Purwakarta, Jumat (20/9).

Dikutip Antara, ia mengakui kalau pemerintah telah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, pihaknya mengapresiasi hal tersebut, tetapi pencabutan legalitas organisasi HTI harus dikawal oleh aparat penegak hukum, yakni pihak kepolisian. 

Menurut dia, dari pihak kepolisian saat ini terkesan kurang serius dalam menangani aksi radikalisme. Bahkan terkesan ada pembiaran atas aksi radikalisme.

Hal itu disampaikan menyusul cukup banyaknya aksi atau kegiatan radikal di tanah air, seperti aksi mengadu domba tokoh nasional, adu domba para kiai dan ulama serta hal lainnya. "Jadi pada kesempatan ini, NU meminta pihak kepolisian lebih tegas lagi dalam menangani aksi-aksi radikal, bukan hanya HTI," kata Said.

Ia menyampaikan agar tidak ada toleransi bagi kelompok atau pribadi yang melakukan aksi radikal, karena dikhawatirkan akan merusak nilai-nilai kebangsaan. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR minta pengembangan infrastruktur ibu kota negara lebih detail
Rabu, 20 November 2019 - 20:58 WIB
Elshinta.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian PPN/Bappenas,...
Pekerjaan besar agar Pancasila diterima sebagai ilmu, kata Dirjen Politik
Rabu, 20 November 2019 - 20:35 WIB
Elshinta.com - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Nege...
Ajukan uji materi UU KPK, Laode: Kami punya legal standing
Rabu, 20 November 2019 - 20:24 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, p...
Fantastis, indikasi anggaran transportasi kereta ibu kota baru Rp209,6 triliun
Rabu, 20 November 2019 - 19:34 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa indikasi anggaran unt...
Pemkab Bandung susun Raperda PTSP 2019
Rabu, 20 November 2019 - 19:22 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat melalui Dinas Penanaman M...
Stok beras Sulselbar aman 29 bulan ke depan
Rabu, 20 November 2019 - 19:06 WIB
Elshinta.com - Kepala Bulog Divre Sulselbar, M Attar Rizal mengatakan, jika Perum Bulog Di...
KLHK: Kasus pembunuhan gajah Sumatera di Riau sulit diungkap
Rabu, 20 November 2019 - 18:45 WIB
Elshinta.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kesulitan untuk mengungka...
Ma`ruf Amin: Draf RUU ibu kota baru diharapkan rampung awal 2020
Rabu, 20 November 2019 - 18:25 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun dr...
BNPT ingin kerjasama dengan Denmark tanggulangi radikalisme
Rabu, 20 November 2019 - 18:14 WIB
Elshinta.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginginkan adanya kerjasam...
PWI dan MPR kerjasama sosialisasi Amandemen UUD 45 dan kode perilaku wartawan
Rabu, 20 November 2019 - 18:07 WIB
Elshinta.com - Amandemen UUD 45 akan disosialisasikan ke-514 kabupaten dan kota di Indones...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)