Ini alasan mundurnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham
Elshinta
Sabtu, 28 September 2019 - 07:14 WIB |
Ini alasan mundurnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2mrk3g4

Elshinta.com - Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kepada Presiden Joko Widodo karena akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

"Saya dapat konfirmasi memang betul menyerahkan surat pengunduran diri karena akan dilantik jadi anggota DPR, tidak boleh rangkap jabatan," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati di Jakarta, Jumat (27/9).

Dalam surat tertanggal 27 September 2019 dengan nomor M.HH.UM.01.01-168 yang bersifat segera itu, Yasonna memohon izin kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya terhitungan mulai 1 Oktober 2019 mendatang.

"Hal ini berkaitan dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara I serta tidak diperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," ujar Yasonna saat dikonfirmasi Antara.

Diketahui, Pasal tersebut menyatakan "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai Menkumham pada kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta atas dukungan selama saya menjabat. Saya memohon maaf apabila selama menjabat sebagai menteri terdapat banyak kekurangan dan kelemahan," pungkasnya. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rizal Ramli sebut buzzer politik merusak demokrasi
Jumat, 05 Juni 2020 - 22:25 WIB
Perilaku buzzer politik dalam melakukan penggiringan opini publik di media sosial telah  merusak de...
Rapimnas Partai Gerindra minta Prabowo kembali pimpin partai
Jumat, 05 Juni 2020 - 12:26 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, 34 DPD Partai Gerindra dalam Ra...
Alumnus ITN Malang jadi Plt Sekda Kabupaten Malang
Selasa, 02 Juni 2020 - 19:11 WIB
Penunjukkan Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupa...
Anggota DPR: Jaga semangat puasa jalani \
Kamis, 28 Mei 2020 - 18:14 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Ermarini mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga semangat puasa ...
Pengamat: KPU harus beri perhatian serius klaim peretasan data pemilih
Selasa, 26 Mei 2020 - 20:36 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan Komisi Pemilihan Umu...
DPD PDI Jabar: Pangeran Persib dampingi Yena Ma\'soem di Pilkada Kabupaten Bandung
Selasa, 26 Mei 2020 - 18:57 WIB
Di tengah pandami COVID-19 tidak menyurutkan langkah DPD PDI perjuangan Jawa Barat dalam menjaring b...
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB
Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Ti...
Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Rabu, 20 Mei 2020 - 18:55 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang k...
Pilih calon duta besar, Jokowi kedepankan kualitas
Selasa, 19 Mei 2020 - 17:25 WIB
Anggota Dewan Kehormatan Partai Hanura Gerry Hukubun mengapresiasi nama-nama calon duta besar pili...
Imbau karyawan masuk 25 Mei, Menteri BUMN diminta peka terhadap sensitivitas keagamaan
Senin, 18 Mei 2020 - 21:55 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta pegawai BUMN masuk pada H+1 Idul Fitri di tengah pandemi Covi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV