Benarkah pemerintah-parpol punya pasukan siber untuk manipulasi opini publik?
Elshinta
Jumat, 04 Oktober 2019 - 15:12 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Dewi Rusiana
Benarkah pemerintah-parpol punya pasukan siber untuk manipulasi opini publik?
Ahli Telematika Roy Suryo. Sumber foto: https://bit.ly/355MVMp

Elshinta.com - Ahli Telematika Roy Suryo mengungkapkan bahwa pasukan siber di media sosial (buzzer) yang dimiliki oleh pemerintah maupun partai politik (parpol) bukan hal yang baru di Indonesia.

"Ya, saya secara objektif harus menyatakan demikian, memang ada, tidak hanya di kelompok pro pemerintah, tapi juga yang tidak pro pemerintah ada, meskipun kekuatannya tidak sama," ungkap Roy kepada Radio Elshinta, Jumat (4/10).

Hal tersebut dikatakan Roy terkait adanya penelitian dari para ilmuan Universitas Oxford, Inggris dengan nama `The Global Dissinformation Order 2019, Global Inventory of Organize Social Media Manipulation`, yang menyebut bahwa pemerintah dan parpol di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau parpol.

"Kalau kita baca hasil penelitian itu secara jelas bahwa apa yang dilakukan ini benar-benar nyata, jadi ada kelompok-kelompok bahwa memang terpecah-pecah. Jadi artinya ada pegiat-pegiat IT secara nyata mereka bahkan dibentuk organisasinya dan bahkan diberi nama. Ketika kemudian Pilpres inilah menjadi sangat-sangat terpolarisasi pendukung a dan b," tuturnya. 

Roy menjelaskan, fenomena tersebut sebenarnya bukan hal yang baru, sebab pada tahun 2017 mulai ada tanda-tanda perpecahan akibat adanya buzzer pada para pegiat IT meski dampaknya tak se-`vulgar` saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

"Sekarang ketika muncul (buzzer) --yang tadi saya katakan parahnya di tahun 2017 itu seperti pada penelitian di Oxford-- kemudian ketika muncul kelompok dan ada keberpihakan aparat, ini yang kemudian menjadi --saya katakan secara objektif-- tidak fair karena ketika itu pro pemerintah dia bebas melakukan segala aktivitasnya dan merajalela, tapi yang tidak pro pemerintah, katakanlah yang oposisi, itu mulai ditekan, ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia," kata dia.

Meski demikian, Roy mengaku tak mengetahui apakah penggunaan aparat tersebut merupakan bagian dari penggiringan opini publik akibat buzzer, atau justru para aparat sendiri yang sudah tergiring opininya. "Agak sulit dibedakan, kalau yang saya alami ini masalahnya pada bentuk penindakan," kata Roy Suryo.

"Ketika kami bikin berdasarkan ada usulan tidak ada undang-undang tentang IT, nah kita merancang UU ITE, dan sayangnya kemudian UU ITE ini lah yang malah menjadi bumerang, yang malah digunakan untuk politik dan lawan politik, jadi inilah yang terjadi," tutup dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rizal Ramli sebut buzzer politik merusak demokrasi
Jumat, 05 Juni 2020 - 22:25 WIB
Perilaku buzzer politik dalam melakukan penggiringan opini publik di media sosial telah  merusak de...
Rapimnas Partai Gerindra minta Prabowo kembali pimpin partai
Jumat, 05 Juni 2020 - 12:26 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, 34 DPD Partai Gerindra dalam Ra...
Alumnus ITN Malang jadi Plt Sekda Kabupaten Malang
Selasa, 02 Juni 2020 - 19:11 WIB
Penunjukkan Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupa...
Anggota DPR: Jaga semangat puasa jalani \
Kamis, 28 Mei 2020 - 18:14 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Ermarini mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga semangat puasa ...
Pengamat: KPU harus beri perhatian serius klaim peretasan data pemilih
Selasa, 26 Mei 2020 - 20:36 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan Komisi Pemilihan Umu...
DPD PDI Jabar: Pangeran Persib dampingi Yena Ma\'soem di Pilkada Kabupaten Bandung
Selasa, 26 Mei 2020 - 18:57 WIB
Di tengah pandami COVID-19 tidak menyurutkan langkah DPD PDI perjuangan Jawa Barat dalam menjaring b...
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB
Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Ti...
Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Rabu, 20 Mei 2020 - 18:55 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang k...
Pilih calon duta besar, Jokowi kedepankan kualitas
Selasa, 19 Mei 2020 - 17:25 WIB
Anggota Dewan Kehormatan Partai Hanura Gerry Hukubun mengapresiasi nama-nama calon duta besar pili...
Imbau karyawan masuk 25 Mei, Menteri BUMN diminta peka terhadap sensitivitas keagamaan
Senin, 18 Mei 2020 - 21:55 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta pegawai BUMN masuk pada H+1 Idul Fitri di tengah pandemi Covi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV