Kiri Kanan
Tanpa tanda tangan Presiden, Masinton: UU KPK tetap sah berlaku 30 hari setelah diparipurnakan
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 13:44 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Tanpa tanda tangan Presiden, Masinton: UU KPK tetap sah berlaku 30 hari setelah diparipurnakan
Masinton Pasaribu. Sumber foto: https://bit.ly/30SpnHC

Elshinta.com - Tekanan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK terus menguat. Desakan ini muncul karena UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku 17 Oktober 2019 mendatang meski tanpa tanda tangan Presiden.

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa ada beberapa opsi selain Perppu untuk menyikapi revisi UU KPK ini. Menurutnya Perppu itu bukanlah opsi yang seharusnya ditempuh, karena sudah dibahas dalam sidang paripurna DPR RI.

Ia mengklaim semua fraksi yang ada di DPR RI, masih sepakat mendukung revisi UU KPK ini. Dirinya belum mendapat keterangan resmi dari fraksi yang mendukung diterbitkannya Perppu.

"Ini kan keputusan pembuat UU DPR bersama Pemerintah, sehingga tidak boleh ada kekuatan lain di luar jalur-jalur konstitusi tersebut," kata Masinton kepada Elshinta, Selasa (8/10).

Menurutnya, pembahasan revisi UU KPK ini sudah dibahas secara panjang, dan baru disahkan 17 September 2019 lalu. Bahkan belum diundangkan, jadi bagi Masinton tidak boleh adanya desakan kepada Presiden untuk menerbitan Perppu.

Masinton menjelaskan, meskipun tidak adanya tanda tangan Presiden, UU KPK bisa berlaku 30 hari sejak disahkan di sidang paripurna DPR RI. "UU ketika dicatatkan dalam berita negara, dia (UU) mengikat seluruh warga negara Indonesia, jadi sah dalam pemberlakuan, karena tetap UU," jelasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jaksa tuntut `transporter` sabu hukuman mati
Senin, 18 November 2019 - 21:20 WIB
Elshinta.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu denga...
GrabWheels beri sanksi Rp300.000 untuk pengguna nakal
Senin, 18 November 2019 - 19:47 WIB
Elshinta.com - PT GrabWheels akan memberikan sanksi sebesar Rp300.000 untuk pelanggar atur...
Polri sebut RMN dan istri ikut pelatihan militer kelompok JAD
Senin, 18 November 2019 - 17:53 WIB
Elshinta.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengata...
KPK periksa putra Yasonna Laoly
Senin, 18 November 2019 - 11:56 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memeriksa Yamitema T Laoly, p...
Terduga teroris di Medan sempat buang rangkaian bom
Senin, 18 November 2019 - 08:27 WIB
Elshinta.com - Polisi menemukan rangkaian bom yang sempat dibuang terduga teroris di Sican...
Cegah tumpahan minyak di laut, KLHK lakukan pengawasan intensif
Minggu, 17 November 2019 - 17:28 WIB
Elshinta.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan akan melakukan...
Jaksa Agung sebut putusan First Travel tak sesuai tuntutan
Minggu, 17 November 2019 - 17:15 WIB
Elshinta.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (...
Anak Bupati Majalengka jadi tersangka, Polisi: Tersangka kooperatif
Sabtu, 16 November 2019 - 14:52 WIB
Elshinta.com - Polisi telah menetapkan INA yang merupakan seorang PNS yang juga anak dari Bupati Maj...
Anak Bupati Majalengka terancam 20 tahun penjara
Sabtu, 16 November 2019 - 13:26 WIB
Elshinta.com - Tersangka IN yang merupakan anak Bupati Majalengka, Jawa Barat Karna Sobahi...
Kasus bom Medan, sembilan orang berpotensi tersangka
Sabtu, 16 November 2019 - 08:40 WIB
Elshinta.com - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan sebanyak sembila...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)