Amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 13:49 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat
Foto: Dody Handoko/Elshinta.com

Elshinta.com - Amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat. MPR masih ingin menyerap aspirasi masyarakat. Demikian dikatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

"Kami menyerap aspirasi, keinginan sekelompok masyarakat yang ingin amandemen UUD 1945 dan menghadirkan kembali GBHN. Kami juga menyerap aspirasi masyarakat lain yang tidak ingin adanya amandemen, karena yang ini sudah bagus," katanya.

Ia menjelaskan, pada tahun pertama masa jabatan MPR 2019-2024, pihaknya masih akan menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945. Sementara pada tahun kedua, MPR akan menyimpulkan apa yang perlu diamandemen.

"Barangkali yang paling baik setahun, tahun ini kita ingin membuka diri, mendengar seluruh masukan masyarakat, semua lapisan. Nanti baru tahun kedua kita mencari titik temu mana-mana yang memang dibutuhkan oleh negara ini," ungkapnya.

Rencananya pada tahun ketiga masa jabatan 2019-2024, MPR akan memutuskan apakah amandemen UUD 1945 diperlukan atau tidak. "Tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," ucapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pelaku industri sambut terobosan Menperin hadapi pandemi COVID-19
Minggu, 31 Mei 2020 - 16:12 WIB
Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Peri...
Hari Pancasila, DPR: momentum bangkitkan gotong royong saat pandemi
Minggu, 31 Mei 2020 - 13:39 WIB
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan Hari Lahir Pancasila Ke-75 pada 1 Juni 2020 bisa menja...
Mendagri ajak kepala daerah kembangkan semangat kewirausahaan
Minggu, 31 Mei 2020 - 08:30 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah untuk mengembangkan s...
RSD Wisma Atlet catat 2.317 pasien sembuh
Sabtu, 30 Mei 2020 - 13:51 WIB
Rumah Sakit Darurat (RS) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, mencatat jumlah pasien COVID-19 sembuh sam...
Wamendes Budi Arie dukung KPK usut kasus BLT Dana Desa
Sabtu, 30 Mei 2020 - 10:38 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mendukung penu...
Dewan Pers ingatkan perlindungan jurnalis selama normal baru
Sabtu, 30 Mei 2020 - 09:12 WIB
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalank...
Ketua Dewan Pers: Awali normal baru dengan bangun paradigma
Sabtu, 30 Mei 2020 - 08:29 WIB
Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh berpendapat era normal baru semestinya diawali dengan membangun parad...
Pemerintah hapus proyek pesawat R80 dan N245 diganti `drone` di PSN
Sabtu, 30 Mei 2020 - 06:26 WIB
Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua proyek pengembangan pesawat, yakni R80 dan N245, dari daft...
Polda Metro Jaya telah petakan titik pengamanan normal baru Jakarta
Jumat, 29 Mei 2020 - 22:46 WIB
Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya segera memetakan titik pengamanan dalam jelang pelaksanaan protokol ...
Polda Metro perbanyak petugas di pasar tradisional saat normal baru
Jumat, 29 Mei 2020 - 21:12 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan akan mengintensifkan petugas di pasar-pasar tra...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV