Ketua MPR apresiasi kesediaan SBY dan Megawati hadiri pelantikan Presiden
Elshinta
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:51 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Sigit Kurniawan
Ketua MPR apresiasi kesediaan SBY dan Megawati hadiri pelantikan Presiden
Foto: Ist. Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para wakil ketua MPR mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Pimpinan MPR untuk mengantarkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta mendiskusikan berbagai agenda MPR lima tahun ke depan. 

Kiprah SBY sejak mengabdi di TNI, menteri, hingga sepuluh tahun memimpin Indonesia, dinilai tentunya menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kebangsaan.

Kepada Pimpinan MPR, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin, pada Minggu (20/10) mendatang. 

Kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-5 Megawati Soekarno Puteri ini dinilai akan kian mengukuhkan kekompakan para elit politik dan tokoh bangsa.

"Bangsa kita saat ini hanya tinggal memiliki dua mantan Presiden Republik Indonesia sebagai tokoh bangsa. Pertama, Ibu Megawati sebagai Ibu Bangsa dan Bapak SBY sebagai Bapak Bangsa. Kehadiran Ibu Bangsa dan Bapak Bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan Tanah Air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak,” kata Bamsoet usai bertemu SBY di Bogor, Rabu (16/10) malam. 

Dalam kesempatan itu, tambah Bamsoet, pimpinan MPR juga menyampaikan, secara umum sebagai anak bangsa, butuh berbagai sudut pandang dari para tokoh seperti SBY yang sudah kenyang memakan asam garam kehidupan kebangsaan. "Sehingga kita bisa mengetahui apa yang masih kurang untuk kemudian diperbaiki dan disempurnakan. Karena memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya," papar dia.  

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini tak menampik bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR ke depan memerlukan banyak nasehat dan pandangan serta dukungan dari para sosok negarawan dan tokoh bangsa yang sudah teruji mendarma-bhaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ke depan, MPR akan berpedoman juga pada rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI 2014-2019.

"Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR RI akan mendapat berbagai insight dan sudut pandang yang beraneka ragam. Dari situ nanti kita bisa tarik benang merahnya. Tak hanya tentang rencana amandemen terbatas UUD 1945, melainkan juga usulan tentang membuat blue print pembangunan Indonesia 50-100 tahun ke depan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyarankan pimpinan MPR untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.

"Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandeman terbatas UUD NRI 1945," urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin ini menuturkan, MPR akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amandemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020 digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada. Di tahun kedua, 2021, akan didapatkan benang merah subtansi yang dikehendaki rakyat. 

Selanjutnya di tahun 2022 tinggal dibahas dan diputuskan perubahan apa yang akan diambil. Apakah diperlukan penyempurnaan atau amandemen terbatas atau belum diperlukan. Semua sangat tergantung pada kekeputusan mayoritas rakyat.

"Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amanden UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amandemen terbatas itu. Jika memang pada akhirnya diputuskan jadi dilakukan pemyempurnaan atau amandemen UUD NRI 1945, maka disarankan tidak lebih dari tiga tahun pembahasannya atau jangan melewati tahun 2022.

"Pak SBY menilai jika lebih dari tiga tahun, atau melewati tahun 2022 jatuhnya sudah politis karena mendekati Pemilu," pungkas Bamsoet. 

Turut hadir, para wakil ketua MPR antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (kelompok DPD). 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rizal Ramli sebut buzzer politik merusak demokrasi
Jumat, 05 Juni 2020 - 22:25 WIB
Perilaku buzzer politik dalam melakukan penggiringan opini publik di media sosial telah  merusak de...
Rapimnas Partai Gerindra minta Prabowo kembali pimpin partai
Jumat, 05 Juni 2020 - 12:26 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, 34 DPD Partai Gerindra dalam Ra...
Alumnus ITN Malang jadi Plt Sekda Kabupaten Malang
Selasa, 02 Juni 2020 - 19:11 WIB
Penunjukkan Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupa...
Anggota DPR: Jaga semangat puasa jalani \
Kamis, 28 Mei 2020 - 18:14 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Ermarini mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga semangat puasa ...
Pengamat: KPU harus beri perhatian serius klaim peretasan data pemilih
Selasa, 26 Mei 2020 - 20:36 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan Komisi Pemilihan Umu...
DPD PDI Jabar: Pangeran Persib dampingi Yena Ma\'soem di Pilkada Kabupaten Bandung
Selasa, 26 Mei 2020 - 18:57 WIB
Di tengah pandami COVID-19 tidak menyurutkan langkah DPD PDI perjuangan Jawa Barat dalam menjaring b...
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB
Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Ti...
Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Rabu, 20 Mei 2020 - 18:55 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang k...
Pilih calon duta besar, Jokowi kedepankan kualitas
Selasa, 19 Mei 2020 - 17:25 WIB
Anggota Dewan Kehormatan Partai Hanura Gerry Hukubun mengapresiasi nama-nama calon duta besar pili...
Imbau karyawan masuk 25 Mei, Menteri BUMN diminta peka terhadap sensitivitas keagamaan
Senin, 18 Mei 2020 - 21:55 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta pegawai BUMN masuk pada H+1 Idul Fitri di tengah pandemi Covi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV