Kiri Kanan
Ketua MPR apresiasi kesediaan SBY dan Megawati hadiri pelantikan Presiden
Elshinta
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:51 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Sigit Kurniawan
Ketua MPR apresiasi kesediaan SBY dan Megawati hadiri pelantikan Presiden
Foto: Ist. Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para wakil ketua MPR mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Pimpinan MPR untuk mengantarkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta mendiskusikan berbagai agenda MPR lima tahun ke depan. 

Kiprah SBY sejak mengabdi di TNI, menteri, hingga sepuluh tahun memimpin Indonesia, dinilai tentunya menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kebangsaan.

Kepada Pimpinan MPR, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin, pada Minggu (20/10) mendatang. 

Kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-5 Megawati Soekarno Puteri ini dinilai akan kian mengukuhkan kekompakan para elit politik dan tokoh bangsa.

"Bangsa kita saat ini hanya tinggal memiliki dua mantan Presiden Republik Indonesia sebagai tokoh bangsa. Pertama, Ibu Megawati sebagai Ibu Bangsa dan Bapak SBY sebagai Bapak Bangsa. Kehadiran Ibu Bangsa dan Bapak Bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan Tanah Air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak,” kata Bamsoet usai bertemu SBY di Bogor, Rabu (16/10) malam. 

Dalam kesempatan itu, tambah Bamsoet, pimpinan MPR juga menyampaikan, secara umum sebagai anak bangsa, butuh berbagai sudut pandang dari para tokoh seperti SBY yang sudah kenyang memakan asam garam kehidupan kebangsaan. "Sehingga kita bisa mengetahui apa yang masih kurang untuk kemudian diperbaiki dan disempurnakan. Karena memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya," papar dia.  

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini tak menampik bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR ke depan memerlukan banyak nasehat dan pandangan serta dukungan dari para sosok negarawan dan tokoh bangsa yang sudah teruji mendarma-bhaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ke depan, MPR akan berpedoman juga pada rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI 2014-2019.

"Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR RI akan mendapat berbagai insight dan sudut pandang yang beraneka ragam. Dari situ nanti kita bisa tarik benang merahnya. Tak hanya tentang rencana amandemen terbatas UUD 1945, melainkan juga usulan tentang membuat blue print pembangunan Indonesia 50-100 tahun ke depan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyarankan pimpinan MPR untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.

"Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandeman terbatas UUD NRI 1945," urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin ini menuturkan, MPR akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amandemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020 digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada. Di tahun kedua, 2021, akan didapatkan benang merah subtansi yang dikehendaki rakyat. 

Selanjutnya di tahun 2022 tinggal dibahas dan diputuskan perubahan apa yang akan diambil. Apakah diperlukan penyempurnaan atau amandemen terbatas atau belum diperlukan. Semua sangat tergantung pada kekeputusan mayoritas rakyat.

"Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amanden UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amandemen terbatas itu. Jika memang pada akhirnya diputuskan jadi dilakukan pemyempurnaan atau amandemen UUD NRI 1945, maka disarankan tidak lebih dari tiga tahun pembahasannya atau jangan melewati tahun 2022.

"Pak SBY menilai jika lebih dari tiga tahun, atau melewati tahun 2022 jatuhnya sudah politis karena mendekati Pemilu," pungkas Bamsoet. 

Turut hadir, para wakil ketua MPR antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (kelompok DPD). 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Nasrul Abit daftar ke Gerindra sebagai calon gubernur Sumbar
Jumat, 15 November 2019 - 20:11 WIB
Elshinta.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan, lima nama...
NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Minggu, 10 November 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com - Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah kadernya yang maju dalam bursa P...
Ridwan Kamil diundang langsung Surya Paloh hadiri Kongres NasDem
Minggu, 10 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku diundang langsung oleh Ketua Umum...
Pilkada Serentak 2020, Kader PPP Sumut diajak rangkul kembali para ulama
Sabtu, 09 November 2019 - 20:56 WIB
Elshinta.com - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara diajak untu...
NasDem bantah reaktif tanggapi candaan Presiden
Sabtu, 09 November 2019 - 16:49 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membantah dirinya reaktif menangga...
Tak ada mahar politik dalam pengajuan calon kepala daerah dari PPP
Sabtu, 09 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa...
Bawaslu Jabar tegaskan petahana tak gunakan APBD sebagai modal politik
Jumat, 08 November 2019 - 09:07 WIB
Elshinta.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan meneg...
Politik identitas masih akan berlanjut di Pilkada 2020
Kamis, 07 November 2019 - 20:06 WIB
Elshinta.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam meyakini politik id...
Pengamat: NasDem tak akan terbuka nyatakan keluar dari kekuasaan
Selasa, 05 November 2019 - 11:57 WIB
Elshinta.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengat...
3 November 1945: Tonggak demokrasi dalam sebuah maklumat 
Minggu, 03 November 2019 - 08:11 WIB
Elshinta.com - 3 November 1945 bisa disebut sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. I...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)