Kiri Kanan
Ini pesan MUI jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Elshinta
Jumat, 18 Oktober 2019 - 08:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ini pesan MUI jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa`adi. Foto: https://bit.ly/2J1W4w1/elshinta.com.

Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut menyukseskan agenda kenegaraan lima tahunan yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 dengan menciptakan situasi dan kondisi yang sejuk, kondusif dan damai. Sehingga agenda kenegaraan tersebut berjalan dengan khidmat, lancar, tertib dan aman. 

Dalam keterangannya yang diterima Redaksi Elshinta.com, Jumat (18/10), Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa`adi mengatakan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2019 - 2024 merupakan agenda kenegaraan yang sangat penting, bukan saja karena hal tersebut menjadi amanat dalam UUD Negara RI Tahun 1945, juga karena kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin negara yang memiliki tugas mulia dan mengemban amanat rakyat untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

"Juga untuk menjaga nilai-nilai agama dan mensejahterakan kehidupan umat manusia," kata Zainut. 

MUI, ujar Zainut juga mengimbau kepada masyarakat khususnya para mahasiswa untuk menghormati mekanisme hukum dan demokrasi. Unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, ketertiban dan peraturan perundang-undangan.

"Tidak boleh atas nama demokrasi melakukan tindakan anarkhis, mengganggu ketertiban umum apalagi mencoba menggagalkan agenda kenegaraan yang sudah ditetapkan. Karena hakekatnya tindakan tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai hukum dan demokrasi itu sendiri," ucapnya.

Kepada para mahasiswa yang ingin melakukan unjuk rasa untuk meminta Presiden menerbitkan Perppu terhadap UU KPK, lanjut Zainut sebaiknya melalui mekanisme konstitusional yang tersedia, baik melalui legislative review maupun judicial review.

Khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa bakti 2019 - 2024, MUI meminta agar Jokowi-Ma`ruf Amin untuk sungguh-sungguh menunaikan janji dan programnya selama masa kampanye, dan melakukan ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Nasrul Abit daftar ke Gerindra sebagai calon gubernur Sumbar
Jumat, 15 November 2019 - 20:11 WIB
Elshinta.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan, lima nama...
NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Minggu, 10 November 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com - Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah kadernya yang maju dalam bursa P...
Ridwan Kamil diundang langsung Surya Paloh hadiri Kongres NasDem
Minggu, 10 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku diundang langsung oleh Ketua Umum...
Pilkada Serentak 2020, Kader PPP Sumut diajak rangkul kembali para ulama
Sabtu, 09 November 2019 - 20:56 WIB
Elshinta.com - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara diajak untu...
NasDem bantah reaktif tanggapi candaan Presiden
Sabtu, 09 November 2019 - 16:49 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membantah dirinya reaktif menangga...
Tak ada mahar politik dalam pengajuan calon kepala daerah dari PPP
Sabtu, 09 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa...
Bawaslu Jabar tegaskan petahana tak gunakan APBD sebagai modal politik
Jumat, 08 November 2019 - 09:07 WIB
Elshinta.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan meneg...
Politik identitas masih akan berlanjut di Pilkada 2020
Kamis, 07 November 2019 - 20:06 WIB
Elshinta.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam meyakini politik id...
Pengamat: NasDem tak akan terbuka nyatakan keluar dari kekuasaan
Selasa, 05 November 2019 - 11:57 WIB
Elshinta.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengat...
3 November 1945: Tonggak demokrasi dalam sebuah maklumat 
Minggu, 03 November 2019 - 08:11 WIB
Elshinta.com - 3 November 1945 bisa disebut sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. I...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)