Kiri Kanan
Revisi UU KPK resmi menjadi UU No 19 tahun 2019
Elshinta
Jumat, 18 Oktober 2019 - 11:05 WIB |
Revisi UU KPK resmi menjadi UU No 19 tahun 2019
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2MnGPzF

Elshinta.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (18/10).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara. "Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.

KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus; Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan; Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.

Potensi pelemahan lain adalah kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal standar larangan Etik, dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK.

OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK; kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi dan potensi pelemahan lainnya, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
4 bulan DPO, nasib Bos PT LJ Hotel Prima belum diketahui rimbanya
Kamis, 14 November 2019 - 14:36 WIB
Elshinta.com - Empat bulan berlalu keberadaan Bos PT LJ Hotel Prima, Abdul Latif belum dik...
Polisi amankan istri dan mertua terduga pelaku bom bunuh diri di Medan
Kamis, 14 November 2019 - 12:25 WIB
Elshinta.com - Polisi mengamankan tiga orang pascaledakan bom bunuh diri di Markas Komando...
Bom bunuh diri di Polrestabes Medan, polisi masih buru satu pelaku
Kamis, 14 November 2019 - 07:11 WIB
Elshinta.com - Polisi masih memburu satu orang terkait kasus bom bunuh diri yang terjadi d...
Polda Sumut selidiki kasus pembuangan bangkai babi ke sungai
Rabu, 13 November 2019 - 06:16 WIB
Elshinta.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara Kombe...
Polda Jatim telusuri dugaan korupsi pembangunan sekolah ambruk
Selasa, 12 November 2019 - 17:59 WIB
Elshinta.com - Polda Jawa Timur menelusuri adanya dugaan korupsi dalam pembangunan SDN Gen...
Kodam I/BB bentuk tim investigasi penyebab tewasnya Serda Iman saat latihan
Selasa, 12 November 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kodam I Bukit Barisan telah membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap kasu...
Pantau pekerjaan bersifat publikasi, Kadin Kabupaten Bandung gandeng KPK
Selasa, 12 November 2019 - 15:27 WIB
Elshinta.com - Untuk menyelaraskan tuntutan dan kebutuhan di sektor pengadaan barang dan j...
Menhan pelajari kemungkinan kepulangan Rizieq Shihab
Selasa, 12 November 2019 - 13:03 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sedang mempelajari kemungkinan ...
Cegah perjudian Pilkades, Kapolresta Tangerang lakukan patroli
Selasa, 12 November 2019 - 12:48 WIB
Elshinta.com - Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi melakukan monitoring terhadap seluruh...
PN Jaksel tolak praperadilan dari Imam Nahrawi
Selasa, 12 November 2019 - 11:32 WIB
Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (12/11) hari ini membacakan put...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)