Revisi UU KPK resmi menjadi UU No 19 tahun 2019
Elshinta
Jumat, 18 Oktober 2019 - 11:05 WIB |
Revisi UU KPK resmi menjadi UU No 19 tahun 2019
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2MnGPzF

Elshinta.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (18/10).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara. "Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.

KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus; Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan; Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.

Potensi pelemahan lain adalah kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal standar larangan Etik, dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK.

OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK; kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi dan potensi pelemahan lainnya, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Banyak modus, ini sederet aksi nakal pemudik yang berhasil digagalkan petugas
Rabu, 27 Mei 2020 - 08:23 WIB
Petugas Pospam Penyekatan menemukan para pemudik nakal yang memaksakan mudik dengan berbagai modus, ...
Pelepasan balon udara liar akan dituntut secara hukum
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:25 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh masyarakat ya...
Lapas Narkotika Cipinang bebaskan napi dapat remisi hari raya dan program asimilasi COVID-19
Minggu, 24 Mei 2020 - 15:38 WIB
Sebanyak 12 narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, dinyatakan bebas pada hari ini setelah ...
Kanwil Kemenkumham Sumsel beri remisi 7.530 narapidana
Minggu, 24 Mei 2020 - 14:28 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memberikan rem...
Rutan Kelas 1 Bandung ganti kunjungan keluarga dengan video call
Sabtu, 23 Mei 2020 - 08:13 WIB
Rumah tahanan (rutan) Kelas 1 Bandung memberikan remisi khusus kepada 451 warga binaan menjelang Har...
Rutan Kelas I Tangerang tiadakan jam kunjungan saat lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:57 WIB
Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, Banten meniadakan jam kunjungan saat lebaran.
Kemendikbud tunggu hasil pemeriksaan polisi soal kasus pemberian THR
Jumat, 22 Mei 2020 - 12:58 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan polis...
KPK benarkan OTT di Kemendikbud
Jumat, 22 Mei 2020 - 07:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan melakukan operasi tangkap tangan (OTT...
Polri perpanjang Operasi Ketupat 2020
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:29 WIB
Polri memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Operasi kemanusiaan yang semula dilaksanakan s...
Kejar aset Nurhadi, KPK telusuri lewat saksi pimpinan KJPP
Rabu, 20 Mei 2020 - 09:41 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik tersangka bekas Sekretaris Mahkamah Ag...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV