KPK belum terima dokumen UU revisi KPK
Elshinta
Jumat, 18 Oktober 2019 - 14:54 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK belum terima dokumen UU revisi KPK
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK belum menerima dokumen Undang-Undang revisi KPK.

"Dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).

Diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Revisi atas UU nomor 30 tahun 2002 itu sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

Menurut Febri, setelah mendapat dokumen UU, KPK akan membahas dan mempelajari setiap pasal untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya.

"Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ungkapnya. 

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan Lembaga Antikorupsi tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi, meski UU KPK yang baru mulai berlaku. KPK bakal tetap meningkatkan penanganan perkara di tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang memiliki bukti permulaan yang cukup. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Kepala BNN dan Mensos musnahkan barang bukti narkotika
Jumat, 03 Juli 2020 - 14:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarto bersama Menteri Sosial Juliari P Batub...
Bupati Kutai Timur miliki total kekayaan Rp3,1 miliar
Jumat, 03 Juli 2020 - 12:03 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan...
KPK: Sejumlah uang dan buku rekening diamankan dalam OTT Bupati Kutim
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan buku rekening bank dalam oper...
KPK lakukan OTT Kamis malam
Jumat, 03 Juli 2020 - 06:51 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OT...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV