Ganjar sebut kasus guru-pelajar kibarkan bendera HTI masih didalami
Elshinta
Jumat, 18 Oktober 2019 - 16:26 WIB |
Ganjar sebut kasus guru-pelajar kibarkan bendera HTI masih didalami
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sumber foto: https://bit.ly/2pvyS2i

Elshinta.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kasus guru dan pelajar di SMK Negeri 2 Sragen yang terlibat dalam pengibaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih didalami.

"Kemarin sudah kita cek, anak-anaknya merasa tidak tahu dan coba kita dalami, guru-guru juga kita tanyai, dan sekarang lagi dalam pemeriksaan yang lebih mendalam," kata Gubernur di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (18/10), dikutip Antara.

Menurut dia, guru dan pelajar tersebut saat ditanya rata-rata memberikan jawaban kalau mereka tidak tahu, meminta maaf, dan mengaku khilaf. "Ya rata-rata kalau ditanya, jawabannya kan kita mesti hati-hati kalau mereka mengatakan `kami tidak tahu kok`, `kami maaf`, `kami khilaf`, biasanya begitu kan," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan pihaknya tidak mau kecolongan sehingga saat sekarang kasus tersebut didalami. "Saya titip, ini ada banyak guru di sini, ada banyak guru, kepala sekolah, maka kita titip kepada kepala sekolah, kita jangan main-main pada soal itu (bendera HTI). Bahkan, ada beberapa kepala sekolah `ngrasani, gubernure njelehi` (membicarakan kalau gubernurnya menyebalkan), gubernurnya menjadi musuh yang akan mencabut jabatannya," tegasnya.

Ganjar mengatakan pemikiran tersebut tidak benar karena dia hanya ingin para kepala sekolah bekerja dengan baik, mendidik pelajar dengan baik, mengajarkan nilai-nilai bangsa, negara, dan agama dengan benar, serta mempunyai nilai toleransi yang tinggi. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Kepala BNN dan Mensos musnahkan barang bukti narkotika
Jumat, 03 Juli 2020 - 14:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarto bersama Menteri Sosial Juliari P Batub...
Bupati Kutai Timur miliki total kekayaan Rp3,1 miliar
Jumat, 03 Juli 2020 - 12:03 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan...
KPK: Sejumlah uang dan buku rekening diamankan dalam OTT Bupati Kutim
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan buku rekening bank dalam oper...
KPK lakukan OTT Kamis malam
Jumat, 03 Juli 2020 - 06:51 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OT...
Korupsi DD Rp385 juta, Mantan Kades Batu Sundung dituntut 7 tahun penjara
Kamis, 02 Juli 2020 - 15:47 WIB
Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Mardan Goda Siregar dituntut tujuh tahun penjara dalam persidangan ...
Taufik Basari: Fraksi NasDem lanjutkan usulan RUU PKS
Kamis, 02 Juli 2020 - 09:57 WIB
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Baleg DPR, Taufik Basari mengatakan bahwa fraksi partainya...
Presiden minta Polri, Kejaksaan, KPK, lembaga pengawas perkuat sinergi
Rabu, 01 Juli 2020 - 12:10 WIB
Presiden RI Joko Widodo meminta Polri, kejaksaan, KPK serta lembaga pengawas internal pemerintah mem...
HUT Bhayangkara, Komisi III DPR: Polri harus perkuat siber
Rabu, 01 Juli 2020 - 11:46 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau Hari B...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV