Upah minimum di DIY masih rendah, buruh desak DPRD tak diam
Elshinta
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:56 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Upah minimum di DIY masih rendah, buruh desak DPRD tak diam
Upah minimum di DIY masih rendah, buruh desak DPRD tak diam. Foto: Izan Raharjo/Radio Elshinta

Elshinta.com - Sejumlah aktivis buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD DIY dan menuntut agar upah minimum kabupaten/kota di DIY tahun 2020 tercukupi sesuai kebuhtuhan hidup layak.

Perwakilan Aliansi Buruh, Irsad Ade Irawan mengatakan bahwa buruh menolak PP 78 dijadikan sebagai dasar pengupahan 2020. Menurut dia, DPRD DIY harus mendorong Gubernur atau Pemda DIY untuk memikirkan dampak dari upah murah, yaitu kemiskinan dan masih banyak buruh di DIY yang belum memiliki perumahan yang layak.

"Setiap satu orang buruh di Yogya ini mengalami defisit Rp947.726, sehingga tidak heran jika angka kemiskinan di DIY cukup tinggi," kata Irsad saat audiensi di DPRD DIY, Jumat (18/10), dilaporkan Kontributor Elshinta Izan Raharjo.

Aliansi Buruh mengaku kecewa dengan tanggapan DPRD DIY karena dianggap tidak mampu menjawab sesuai yang diharapkan, karena semua selalu mendasarkan pada PP 78 sehingga Pemda DIY tidak bisa meningkatkan upah secara signifikan. "Kami tidak puas dengan pertemuan ini," tegas Irsad.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswantoro berjanji untuk memperjuangkan aspirasi buruh. Namun dewan minta buruh bisa memberikan data apabila ada daerah lain yang bisa menaikan upah minimun diluar PP 78.

"Saran kami, beri kami data jika memang ada daerah lain yang bisa menaikan upah minimum diluar PP 78. Kami bisa mengajukan permohonan kepada Gubernur, permohonan disetujui atau tidak tergantung Gubernur," pungkas Kuswantoro.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menteri Erick Thohir bersyukur bisa kembali salat Jumat di masjid
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:55 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunaikan ibadah salat Jumat di masjid Muhamad...
Di tengah pandemi COVID-19 di Subang, 140 orang menderita DBD
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:26 WIB
Ditengah wabah COVID-19 di Kabupaten Subang, Jawa Barat, terdata penderita deman berdasar atau DBD y...
KSJ berbagi sedekah di Kota Medan
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:12 WIB
Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) yang merupakan lembaga amal sosial dan berpusat di Kota Medan, Sumater...
Kemenparekraf siapkan tatanan normal baru sektor pariwisata NTB
Jumat, 05 Juni 2020 - 21:02 WIB
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama stakeholder pariwisata di Nusa Te...
Dua Prajurit TNI AL terima apresiasi dari Ketua MPR RI
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:53 WIB
Dua Prajurit TNI AL yaitu Serka MES Mohammad Sangidun dan Kopda BAH Damianus Luka Hera menerima apr...
Guru dan karyawan sekolah mulai berkantor
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:38 WIB
Kebijakan kembali berkantor bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tenga...
Masjid Raya JIC dibuka kembali
Jumat, 05 Juni 2020 - 20:13 WIB
Setelah lebih dari dua bulan Masjid Raya Jakarta Islamic Centre ditutup, pada hari Jumat tanggal 5 J...
Tatanan normal baru, Kemenpan RB jelaskan penyesuaian sistem kerja ASN
Jumat, 05 Juni 2020 - 19:22 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan penyesua...
Polda Kepri cek kesiapan normal baru di Batam
Jumat, 05 Juni 2020 - 19:09 WIB
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kota Batam mengecek kesiapan pelaksanaan era tat...
MPR apresiasi Polri gagalkan peredaran 402 kg sabu-sabu
Jumat, 05 Juni 2020 - 18:58 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Polri khususnya Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Bare...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV