Pengamat: Menteri koordinator harus miliki hak veto
Elshinta
Senin, 28 Oktober 2019 - 11:16 WIB |
Pengamat: Menteri koordinator harus miliki hak veto
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Sumber foto: https://bit.ly/2WiSZNz

Elshinta.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai pemberian hak veto kepada menteri koordinator (Menko) oleh Presiden Joko Widodo merupakan hal yang tepat.

"Dilihat dari sudut efektivitas koordinasi dan capaian kinerja kementerian, saya berpendapat sangat tepat menteri koordinator harus memiliki hak veto," ujar Emrus dalam keterangannya yang dihimpun Antara di Jakarta, Senin (28/10).

Dia mengatakan, adanya hak veto pada menteri koordinator membuat fungsi koordinatif kementerian bisa berjalan maksimal. Dengan tidak adanya hak veto, lanjut dia, membuat keberadaan menteri koordinator cenderung hanya menjadi sekadar simbol.

"Pandangan bahwa menteri koordinator memiliki hak veto, menurut saya lebih pada perspektif dinamis sebagai terobosan baru dari yang selama ini terjadi yang berada ada zona aman," ucap Emrus.

Emrus meyakini adanya hak veto akan membuat fungsi jabatan menteri koordinator menjadi semakin efektif. "Dengan hak veto yang dimikili tersebut, saya berani memastikan bahwa fungsi koordinatif dari menteri koordinator yang ditugaskan presiden menjadi sangat-sangat efektif," tukasnya. (Fan/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Partai Emas resmi didirikan
Senin, 13 Juli 2020 - 21:45 WIB
Musyawarah pendirian Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) digelar di Kemang Timur, Duren Tiga, Pan...
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV