Menko Polhukam: Tidak ada bukti pemerintah cekal Rizieq Shihab
Elshinta
Selasa, 12 November 2019 - 15:17 WIB |
Menko Polhukam: Tidak ada bukti pemerintah cekal Rizieq Shihab
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Sumber foto: https://bit.ly/2Q7FrmT

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan hingga kini tidak ada bukti bahwa pemerintah mencekal Rizieq Shihab untuk kembali ke Indonesia dari Arab Saudi.

Mahfud menyebutkan tudingan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.

"Jadi, begini ya sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizieq," tegas Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (12/11).

Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak mungkin melakukan pencekalan terhadap Rizieq selama hampir 1,5 tahun karena berdasarkan aturan yang berlaku pencekalan hanya bisa dilakukan selama enam bulan.

Mahfud menduga tidak bisa kembalinya Habib Rizieq ke Indonesia karena memiliki permasalahan dengan pemerintah Arab Saudi. "Itu harus ditanyakan ke Arab Saudi kenapa dia dicekal, kita tidak tahu," ucapnya, seperti dikutip Antara.

Mahfud pun menantang Habib Rizieq untuk memberikan bukti bahwa pemerintah melakukan pencekalan. "Kalau ada bukti pemerintah Indonesia yang mencekal bilang ke saya. Nanti saya selesaikan," kata Menko Polhukam. (Fan/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bupati Muba ancam copot camat jika tak becus urus bencana
Selasa, 21 Januari 2020 - 14:58 WIB
Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex mengintruksikan agar jajaran pimpi...
Operasi SAR tetap jadi fokus penting dalam melayani warga
Selasa, 21 Januari 2020 - 14:15 WIB
Operasi SAR akan terus menjadi fokus terpenting dalam melayani masyarakat.
Presiden Jokowi paparkan ke warga soal Labuan Bajo jadi kawasan pariwisata prioritas
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:27 WIB
Pemerintah telah menjadikan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata prioritas pada tahun 2020. Disamp...
Segera, kendaraan luar Jakarta juga bakal ditindak ETLE
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:37 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mulai melakukan penindakan dengan kamera Electronic Tra...
Mahfud jelaskan soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Buruh diutamakan?
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, Ranc...
Terkait Omnibus Law, ancaman pun dikeluarkan KSPI
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:29 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia ...
Kekhawatiran KSPI soal Omnibus Law
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:16 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia ...
Ini enam alasan serikat pekerja tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:02 WIB
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, terdapat enam alasan meng...
DPR minta pemerintah cari solusi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, begini kata Menkes
Selasa, 21 Januari 2020 - 07:24 WIB
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk mencari solusi atas kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jam...
Pelancong ke Korea dan Jepang diimbau waspada virus nCov
Selasa, 21 Januari 2020 - 07:11 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau para pelancong yang ingin mengunjungi Korea dan juga Jepa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV