Kejari Depok bantah pernyataan Teuku Nasrullah di TV yang tak faham kasus First Travel
Elshinta
Jumat, 15 November 2019 - 20:49 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Kejari Depok bantah pernyataan Teuku Nasrullah di TV yang tak faham kasus First Travel
Foto: Hendrik Raseukiy/Radio Elshinta

Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Yudi Triadi membantah pernyataan praktisi hukum Teuku Nasrullah di sebuah televisi swasta pada Kamis (14/11).

Yudi Triadi menilai Teuku Nasrullah tidak mengerti kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang telah melakukan melakukan penipuan dan penggelapan puluhan ribu calon jemaah umrahnya. 

Dalam pernyataan di sebuah televisi swasta, Nasrullah menyarankan JPU memperbaiki repliknya supaya barang sitaan dikembalikan kepada jemaah FT dan tidak diambil negara. Apakah negara sedang susah sehingga perut merampas uang jerih-payah calon jemaah umrah tersebut.

"Di acara sebuah televisi swasta itu, dia menyayangkan mengapa aset First Travel dan uang jemaah calon umrah JPU menuntut dirampas untuk negara. Seakan kasus itu masih sedang berlangsung persidangannya di pengadilan. Padahal kasus sudah ada putusan inkracht hampir setahun lalu mulai tingkat di PN, PT dan kasasi JPU di MA," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy, Jumat, (15/11).

Kajari yang baru menjabat sekira dua pekan yang menggantikan Sufari ini, perlu mengundang pers untuk menjelaskan duduk perkaranya. Yudi Triadi meminta wartawan mempublikasikan secara utuh pernyataannya dan tidak sepotong-sepotong. 

Lengkap bersama semua jajaran Kepala Seksinya, Yudi Triadi mereview proses peradilan kasus FT ini. Dia tidak ingin masyarakat mendapat informasi yang salah.

"Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan berbagai upaya hukum sesuai Hukum Acara Pidana dalam melakukan Penegakan Hukum untuk memberikan rasa Keadilan terhadap Perbuatan Pidana  Penipuan dan Pencucian Uang Para Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan First Travel sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha Pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh yang merugikan puluhan ribu korban calon jemaah umroh," tegasnya. 

Dilanjutkannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut dengan Hukum penjara terhadap terdakwa 1 Andika Surachman dan terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara masing-masing selama 20 tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp10 miliar dan subsider satu tahun dan empat bulan kurungan.

Sedangkan, barang bukti JPU dalam tuntutannya menuntut barang bukti Nomor 1 sampai dengan 529 dikembalikan kepada para calon jemaah PT FT melalui Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel berdasarkan akta Pendirian Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

"Namun terhadap tuntutan tersebut oleh karena pengurus pengelola aset korban First Travel menyatakan menolak, baik melalui surat dan di persidangan, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum atas barang bukti tersebut, maka adil dan patut apabila barang bukti poin 1-529 dirampas untuk negara,"

Sebut Yudi Triadi majelis hakim menilai akan terjadi ketidakpastian hukum bila aset-aset yang diminta jaksa dalam tuntutan dikembalikan kepada calon jemaah yang menjadi korban Sebagaimana tertuang  di dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Atas putusan tersebut Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Isi Memori Banding sebagai berikut, bahwa Jaksa tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai amar ke-5 dari Putusan Pidana a quo yang menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 529 dirampas untuk Negara berdasarkan adalah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 dirampas untuk negara.

Mengingat dalam perkara pidana a quo negara tidak dirugikan dan barang- barang bukti yang bernilai ekonomis merupakan barang-barang bukti yang didapat oleh para terdakwa dari hasil kejahatannya yakni melakukan penipuan secara bersama-sama secara berkelanjutan terhadap para calon jamaah umrah FTl yang kemudian uang yang telah disetorkan oleh para calon jamaah umrah tersebut disamarkan seolah-olah sah perolehannya.

"Dan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengenyampingkan penolakan yang dilakukan April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn dan mengedepankan kerugian yang telah dialami oleh para calon jamaah umrah First Travel, dikarenakan penolakan dari pengurus tersebut tidak sah menurut hukum karena dilakukan setelah pemeriksaan persidangan tepatnya sesaat sebelum pembacaan putusan perkara pidana a quo," sebut Triadi.

Berdasarkan pasal 39, 46 dan Pasal 196 KUHAP, barang-barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 dalam amar putusan perkara pidana  a quo secara tegas dan tidak terbantahkan lagi harus  dikembalikan kepada para calon jamaah umrah FTv bukan dirampas untuk negara.

Upaya banding JPU ke PT Jawa Barat untuk memperjuangkan hak korban pun belum sesuai harapan karena putusan PT menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama. Selanjutnya Jaksa tetap berusaha memperjuangkan hak korban dengan  kasasi  ke MA namun, hasil putusan kasasi tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan barang bukti  nomor 1 sampai dengan nomor 529 tetap dirampas untuk Negara.

Selanjutnya karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa melakukan eksekusi atas putusan Tersebut yakni utusan pidana badan Terhadap terpidana,dan untuk menghindari nilai ekonomis atas barang bukti yang mana apabila dibiarkan akan menurun nilai ekonomisnya dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar maka Kejari Depok telah berupaya merawat barang bukti dengan cara menyimpan ke bekas gedung lama Kejari Depok dan akan segera melelangnya. 

"Seharusnya wartawan sudah tahun proses perkara FT di PN sejak tanggal 28 Februari 2018 dilimpahkan oleh kejaksaan ke PN  Depok. Hampir dua tahun sudah berjalan. Proses penuntutan dari JPU pada 7 Mei 2018. Sudah ada putusan hukum tetap," tutupnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once