Pemkab Bandung bantah ada pungutan Rp2 juta untuk pelantikan kades terpilih
Elshinta
Senin, 18 November 2019 - 16:57 WIB |
Pemkab Bandung bantah ada pungutan Rp2 juta untuk pelantikan kades terpilih
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung Tata Iriawan. Foto: Titik Mulyana/Radio Elshinta

Elshinta.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tata Iriawan membantah adanya pungutan sebesar Rp2 juta untuk pelantikan kepada desa yang terpilih, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 november mendatang. 

Dilaporkan Kontributor Elshinta Titik Mulyana, Pilkades serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober lalu menjadi sorotan berbagai kalangan di Kabupaten Bandung saat ini.

Hal tersebut akibat rumor yang beredar bahwa untuk pelantikan Kades terpilih di Gedong Sabilulungan tanggal 29 November mendatang itu memiliki polemik bahwa oknum yang memungut dana pelantikan sebesar Rp2 juta.

Tata mengatakan tidak ada instruksi pungutan untuk pelantikan kades terpilih, melainkan pihaknya menyarankan dana untuk pelantikan berasal dari dana P2KD,  karena Dinas DPMD tidak punya anggaran untuk pelantikan. 

Lebih jelas, Tata mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelidiki tentang rumor pungutan yang terjadi di lapangan. Namun, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak lain untuk menyelidiki berita ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV