Kiri Kanan
DPR minta pengembangan infrastruktur ibu kota negara lebih detail
Elshinta
Rabu, 20 November 2019 - 20:58 WIB |
DPR minta pengembangan infrastruktur ibu kota negara lebih detail
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Sumber Foto: https://bit.ly/2OnzM9K

Elshinta.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan melanjutkan kajian pengembangan infrastruktur dan pembiayaan ibu kota negara (IKN) yang lebih detail.

"Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri PPN/Bappenas, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan tentang pembiayaan dan kesiapan infrastruktur rencana pemindahan ibu kota negara," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Jakarta, Rabu (20/11).

"Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kementerian dimaksud untuk melanjutkan kajian tentang tahap-tahap rencana pengembangan infrastruktur di ibu kota baru maupun skema pembiayaan yang akan dipergunakan secara lebih detail," kata Lasarus. 

Selain itu, lanjut dia, Komisi V juga meminta kementerian tersebut agar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan transportasi ibu kota negara dilakukan setelah ditetapkannya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang baru. Pemindahan ibu kota, ia mengatakan, juga diminta harus tetap memperhatikan kearifan lokal dan daerah penyangganya.

"Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat kembali dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembahasan lebih lanjut terhadap rencana pemindahan ibu kota negara," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Irwan mengharapkan ibu kota baru tidak membuat kesenjangan antara ibu kota baru dengan masyarakat wilayah sekitar. "Jangan sampai kita buat Ibu kota negara tetapi ada kesenjangan yang terjadi dengan masyarakat sekitarnya," kata politikus Partai Demokrat itu, dikutip Antara.

Dalam kesempatan sama, politikus PAN Hanna Hayati mengatakan bahwa terkait pemindahan ibu kota, diharapkan pengembangannya menggunakan tenaga dan material lokal sehingga memberi nilai tambah terhadap negara. Ia juga berharap pemindahan ibu kota berlandaskan undang undang yaitu tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kapolda Bali ingatkan turis asing lebih waspada
Selasa, 10 Desember 2019 - 21:26 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Petrus R Golose, mengingatkan turis asing a...
PLN NTT resmikan tiga PLTS untuk pulau-pulau kecil di Alor
Selasa, 10 Desember 2019 - 19:48 WIB
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur meresmikan  tiga pembangkit listri...
Aksi tolak PT RUM kembali digelar warga
Selasa, 10 Desember 2019 - 19:15 WIB
Ratusan warga desa disekitar pabrik serat rayon di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tenga...
Ritual cium bumi ratusan prajurit baru Mako Brimob
Selasa, 10 Desember 2019 - 18:39 WIB
Ratusan prajurit baru masuk tegap cepat dalam uniform ke dalam Mako Korps Brimob Polri di Kelapa Dua...
Bupati Bandung: Target 2020, angka pengangguran empat persen
Selasa, 10 Desember 2019 - 18:27 WIB
Sedikitnya 3.083 lowongan kerja (loker), disediakan 68 perusahaan dalam Job Fair Tahun 2019. Puluhan...
Kantor Bea Cukai Luwuk musnahkan rokok dan minuman keras ilegal
Selasa, 10 Desember 2019 - 17:46 WIB
Kantor Bea dan Cukai Luwuk, memusnahkan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, yakni rokok dan minuman kera...
Luhut pertanyakan penenggelaman kapal ikan asing yang sudah milik RI
Selasa, 10 Desember 2019 - 17:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan penengg...
BKPP Kudus mensinyalir ada pelamar CPNS curang mendaftar formasi disabilitas
Selasa, 10 Desember 2019 - 16:29 WIB
Sebanyak 31 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari formasi khusus penyandang disabilitas diu...
Jokowi: Kartu Pra Kerja bukan untuk gaji pengangguran
Selasa, 10 Desember 2019 - 16:16 WIB
Presiden RI, Joko Widodo menegaskan program Kartu Pra Kerja bukan untuk menggaji pengangguran, namun...
Sosialisasi BMKG: Kenali perbedaan cuaca dan iklim
Selasa, 10 Desember 2019 - 16:02 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang melaksanakan sosial...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)