Wagub Jabar Uu Ruzhanul dipolisikan atas dugaan penipuan 
Elshinta
Selasa, 26 November 2019 - 21:11 WIB |
Wagub Jabar Uu Ruzhanul dipolisikan atas dugaan penipuan 
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Foto: https://bit.ly/37GwaZy/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dilaporkan oleh seorang kontraktor ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat atas kasus dugaan penipuan proyek mencapai Rp3,9 miliar.

Kontraktor yang menjadi pelapor kasus tersebut, Budi Santoso membawa sejumlah bukti yang baru untuk memperkuat polisi dalam melakukan penyelidikan. Karena sebelumnya, pihak Budi telah melaporkan Uu pada tahun 2018 terkait kasus tersebut.

"Kita sudah lapor di tahun 2018 dan sempat dihentikan. Kemarin (penyidik) bilang tidak ada tindak pidananya. Sekarang kita punya data baru," kata Budi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (26/11) mengutip Antara.

Budi menuturkan kasus dugaan penipuan ini berawal saat dia ditunjuk langsung Uu yang pada 2017 lalu masih bertugas sebagai Bupati Tasikmalaya untuk melakukan 13 proyek renovasi. Di tahun 2017 itu, ia diberi Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 468/Kep.315-Kesra/2016 dan SK nomor 468/Kep.62-Kesra/2017.

Dia menjelaskan, proyek itu terdiri dari renovasi Masjid Agung Baiturrahman, renovasi Islamic Center, kantor Yayasan Ar-Ruzhan, rest area di Gentong, landmark bertuliskan "Allah Maha Besar" di Jalan Ciawi hingga rumah tinggal pribadi.

Berbekal SK tersebut, ia lalu mengerjakan Detail Engineering Design (DED) sekaligus berkoordinasi dengan sejumlah pejabat serta perusahaan jasa konstruksi dan satu konsultan proyek. Dia menyebut semua pembiayaannya ia keluarkan dengan anggaran sendiri setelah mengajukan pinjaman perbankan.

Permasalahan dalam kasus tersebut, kata dia, diawali oleh Uu yang tiba-tiba mencabut SK setelah semua pekerjaannya selesai. Lalu sejumlah proyek tersebut ditawarkan ke kontraktor lain.

"Tiba-tiba ditenderkan dan diberikan ke kontraktor yang lain, padahal kita sudah memegang SK bupati saya sebagai ketua pelaksana lalu SPK (surat penunjukkan) juga kita pegang,” kata dia.

Menurutnya, ia juga telah melakukan upaya mediasi dengan mengajak Uu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Namun, mediasi tersebut tidak kunjung menemui titik temu.

Pihaknya kemudian melaporkan dugaan penipuan itu ke Polda Jawa Barat pada 2018 lalu. Namun proses hukum kasus itu terhenti karena tak memiliki bukti kuat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus yang menjerat orang nomor dua di Provinsi Jawa Barat itu tidak serta merta langsung dibuka kembali meski ada bukti baru.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pelajar bunuh pelaku begal divonis 1 tahun hukuman pembinaan
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:08 WIB
 Za (18), pelajar salah satu sekolah menengah atas di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa T...
Kinerja Kejaksaan Agung dongkrak kepercayaan masyarakat
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:48 WIB
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ...
PN Medan hukum mati lima kurir sabu-sabu 56 kg
Kamis, 23 Januari 2020 - 08:58 WIB
Lima terdakwa kurir narkotika diyakini terbukti membawa seberat 56 kg narkoba jenis sabu-sabu masing...
Kajati Sumbar dorong penegak hukum berikan pelayanan terbaik
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:16 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk menegakkan hukum dengan m...
Kejagung sita 1.400 sertifikat tanah milik tersangka kasus Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:55 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah yang dimiliki oleh lima ter...
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly baka...
 Komisi l DPR RI desak pemerintah tuntaskan soal Asabri
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:36 WIB
Kasus PT. Jiwasraya menjadi `mukadimah` terkuaknya korupsi di beberapa perusahan ansuransi di tanah ...
PPATK terima permintaan selidiki kasus Asabri 
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:58 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah...
Polri pastikan Harun Masiku tidak ada di rumah istrinya di Gowa
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan Harun Masik...
Polda Metro dalami laporan Ilham Bintang soal pembobolan rekening
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:14 WIB
Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembajakan nomor ponsel dan pembobolan rekening bank wartaw...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV