Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Elshinta
Minggu, 01 Desember 2019 - 10:31 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
 Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru. Sumber Foto: https://bit.ly/2OC5lhy

Elshinta.com - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah tidak perlu ragu jika memang berencana untuk membubarkan FPI.

"Pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI. Jangan plintat-plintut, tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap ormas. Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas. Masak di dalam AD/ART mereka ada klausul tentang khilafah islamiyah, Ini tidak benar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru di Jakarta, Sabtu (30/11), dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas FPI. Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya,, itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud, Jumat (29/11/2019). Menko Polhukam kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya, itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya, itu saja," kata Mahfud. Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Menko Polhukam meminta publik untuk menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah dan munculnya kata "NKRI bersyariah".

"Sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?" kata Tito.

Untuk itu, Falah meminta pemerintah untuk tidak ragu dan bersikap tegas terhadap FPI, termasuk tidak mengeluarkan surat izin perpanjangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gugus Tugas: 11 indikator kesehatan daerah bisa beraktivitas semula
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:39 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan terdapat...
Anggota KKB dari Yambi nyatakan kembali ke NKRI
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:27 WIB
Cari Jalan Telenggen, salah satu anggota anggota KKB Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, menyatakan kembal...
Mal di Bandung tidak termasuk yang dilonggarkan saat PSBB proporsional
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:14 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan pusat perbelanjaan atau mal tidak ter...
Anggota DPR: Pastikan protokol kesehatan ketat di pasar tradisional
Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:40 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Kementerian Perdagangan (Kemenda...
Banyumas terjunkan tim pemburu pengendara yang tidak memakai masker
Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:28 WIB
Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerjunkan tim pemburu untuk mengejar pengendara kendar...
Pasien positif COVID-19 yang sembuh di NTT bertambah
Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:15 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dominikus Minggu Mere mengatakan ada satu pasien...
Jusuf Kalla perkirakan normal baru berlangsung tiga tahun
Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:51 WIB
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla memperkirakan pelaksanaan kebijakan norma...
Jusuf Kalla menyebut kenormalan baru sebagai harapan
Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:39 WIB
Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyebut kenormalan baru berkenaan dengan pemulihan aktivitas wa...
Kodam Tanjungpura distribusikan 2,5 ton beras gunakan helikopter
Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:29 WIB
Kodam XII/Tanjungpura kembali melakukan pendistribusian sebanyak 2,5 ton beras bantuan Pemerintah Pr...
DPRD: Pemprov perlu libatkan pakar kesehatan kaji normal baru di NTT
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:41 WIB
Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Kolfidus mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV