Korban First Travel kecewa putusan PN Depok  
Elshinta
Senin, 02 Desember 2019 - 20:16 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Korban First Travel kecewa putusan PN Depok  
Korban First Travel kecewa putusan PN Depok. Foto: Hendrik Raseukiy/elshinta.com.

Elshinta.com - Hari ini, Senin (2/11) PN Kota Depok menetapkan putusan pada tuntutan 3200 orang jamaah calon umrah yang kena tipu PT First Travel (FT). Ratusan jamaah yang hadir di persidangan tak bisa menyembunyikan kekecewaan. 

Mareka menuntut perdata kepada pihak manajemen FT, dan Kejaksaan Agung Cq Kejari Depok. Namun mereka tidak menggugat Mahkamah Agung (MA). 

MA memutuskan aset berkaitan jamaah umrah FT ini disita oleh negara. Padahal tuntutan Jaksa dalam persidangan pidana adalah kembalikan kepada jamaan. Hal ini disebutkan Budi Santoso seorang, korban di PN Kota Depok, Senin (2/11).

"Hakim gak berperiekmanusian masak menolak tuntutan kami. majelis hakim yang berhati mulia di NKRI ini telah memonis  bahwa aset sitaan afie First Travel disita untuk negara. Sudah miskin banget apa negara ini, sehingga uang kami pun disita. Perlakuan seperti ini sudah sering kami terima mulai sering sidang ditunda-tunda. Sampai putusan hari ini tuntutan kami ditolak. Kami sudah menduganya," ujar Budi. 

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi dengan Hakim Anggota Yulinda Trimurti Asih Muryati dan Nugraha Medica Prakasa. Sidang dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN Depok itu merupakan gugatan untuk meminta bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan bertanggungjawab terhadap kerugian jemaah. 

Petitum gugatan itu meminta PN Depok mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, tergugat harus memberikan ganti rugi kepada para penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp. 49.075.199.560.

Dari laporan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy, dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan dengan alasan para penggugat tidak punya kedudukan hukum sebagai penggugat. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK anggap Harun Masiku tak suka ditangkap
Senin, 27 Januari 2020 - 21:36 WIB
Semua orang saat mengalami proses hukum penangkapan pasti tidak suka di tangkap.\r\n\r\n
KPK: Harun Masiku tunggu waktu, pasti ketangkap 
Senin, 27 Januari 2020 - 21:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku pasti bisa menangkap tersangka kasus k...
Empat pelaku pencurian uang kas BPKAD Provsu Rp1,6 miliar disidangkan
Senin, 27 Januari 2020 - 13:29 WIB
Empat pelaku pencurian uang kas sebesar Rp1,6 miliar milik BPKAD Pemprovsu, segera menjalani sidang ...
Pelaku begal warteg terancam sembilan tahun penjara
Senin, 27 Januari 2020 - 08:02 WIB
Empat begal warteg yang beraksi di Warteg Mamoka Bahari, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Selasa ...
Simpang siur keberadaan Harun Masiku, Kemenkumham bentuk tim gabungan
Jumat, 24 Januari 2020 - 18:11 WIB
Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan yang akan menelusuri dan mengungkap fakta-fakta soa...
Moeldoko harap seluruh pihak tak bangun persepsi terkait Jiwasraya
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tidak membangun persepsi halusinasi dengan m...
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan ...
Divonis satu tahun, Orang tua Ze terima putusan hakim
Jumat, 24 Januari 2020 - 12:28 WIB
Sudarto ayah Ze, 18 tahun pelajar yang divonis 1 tahun hukuman pembinaan di LKSA Darul Atom, Wajak K...
Imigrasi lakukan pendalaman keberadaan Harun Masiku 
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:48 WIB
Keberadaan Harun Masiku (HM), tersangka penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Se...
 Saksi: Wawan tak berwenang rotasi pejabat 
Jumat, 24 Januari 2020 - 06:08 WIB
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tuba...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV