Banner imlek 2020 Banner imlek 2020
KPU: Petugas pemutakhiran data pemilih bisa kena sanksi
Elshinta
Selasa, 03 Desember 2019 - 09:13 WIB |
KPU: Petugas pemutakhiran data pemilih bisa kena sanksi
Ketua KPU Arief Budiman. Sumber foto: https://bit.ly/381YYLZ

Elshinta.com - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar petugas pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data kependudukan bekerja dengan baik atau akan terkena sanksi.

"Pada petugas itu kami ingatkan betul dia. Kamu kerjakan yang baik ya. Kalau enggak, ya ada sanksinya. Karena itu kalau kamu mutakhirkan, ditata pengelompokkannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/12), dihimpun Antara.

Arief mengatakan, sanksi yang diberikan banyak macamnya. Di dalam Rancangan Peraturan KPU Pasal 177 b menjelaskan soal sanksi pidana maupun dendanya. "Jadi kalau mereka tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data atau daftar pemilih, itu ada sanksinya," ujar Arief.

Di dalam Pasal tersebut disebutkan jika petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU 10 tahun 2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Arief mengatakan, jika semua yang memiliki hak pilih harus masuk ke dalam data pemilih dan terdata dengan baik karena berhubungan dengan efisiensi penyediaan logistik. "Belajar dari pengalaman selama ini, mudah-mudahan tidak ada ya kekurangan logistik. Kalau ada pun sedikit sekali," tegas Arief.​​ (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Danrem Tadulako ajak jurnalis berperan jaga keamanan di Pilkada 2020
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:15 WIB
Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Agus Sasmita mengajak insan pers, khususnya yang ada ...
Pengamat: Jangan kembali ke sistem pemilu yang buruk
Kamis, 16 Januari 2020 - 13:09 WIB
Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba H...
KPU siapkan E-Rekap pada Pilkada 2020
Jumat, 27 Desember 2019 - 09:49 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerapkan sistem rekapitulasi suara elektronik (e-rekap) pada P...
Jelang Pilkada Kota Depok, Bawaslu lantik dan Bintek Panwaslu
Selasa, 24 Desember 2019 - 15:39 WIB
Bawaslu Kota Depok melantik anggota Panwaslu untuk pelaksanaan Pilkada di Kota Depok pada 23 Septemb...
Bawaslu Depok: Awasi tingkah ASN yang diam-diam galang dukungan untuk petahana
Kamis, 19 Desember 2019 - 19:09 WIB
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengajak warga Kota Depok dan stakeholder menjadi pengawas be...
Bawaslu: Jangan pilih kandidat pelanggar etis di Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 17:55 WIB
Komisioner Bawaslu Kota Depok Bidang Sengketa Pemilu, Sriyono mengingatkan warga untuk memilih kandi...
Puan Maharani siap kawal calon yang punya kans menang Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 14:35 WIB
PDI Perjuangan memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon yang akan didukung maju pada Pemili...
Pilkada 2020, KPU Oksibil wajibkan calon perseorangan kumpulkan 10.340 dukungan KTP-el
Senin, 16 Desember 2019 - 14:56 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua mengumumkan syarat bakal calon indep...
Masyarakat diminta aktif dari awal tahapan pilkada
Minggu, 15 Desember 2019 - 14:39 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengajak semua masyarakat untuk be...
Kemendagri ingatkan potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020
Minggu, 15 Desember 2019 - 12:27 WIB
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV