KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Elshinta
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:45 WIB |
KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Indriyanto Seno Adji bersama Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih. Sumber Foto: https://bit.ly/355CMix

Elshinta.com - Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai KPK melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) dapat turun tangan mengusut dugaan pelanggaran aturan Maskapai Garuda Indonesia yang memasukkan kargo ke pesawat dan tidak dicatat dalam penerbangan pengiriman pesawat Airbus A330-900 Neo dari Toulouse, Prancis 16 November 2019.

"KPK melalui PIPM atau Polri dan Kejaksaan Agung bisa melakukan pemeriksaan sebatas pengumpulan bahan keterangan sebagai 'early warning', tanpa masuk dalam tahap lidik," ujar Indriyanto, Jumat (6/12).

Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau tindakan melawan hukum, serta kerugian negara dalam perbuatan tersebut. Dia menjelaskan dalam arti luas, tindakan dugaan penyelundupan barang yang dilakukan oknum direksi Garuda Indonesia sudah dapat dipastikan sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, yakni memasukkan barang tanpa didukung dokumen kepabeanan yang sah, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa pajak bea dan denda.

Selain itu, kata dia, perbuatan yang dilakukan oleh oknum petinggi maskapai plat merah tersebut juga sudah sangat terencana dan terstruktur meski dalam lingkup kecil. Maka dari itu, kata Indriyanto, sebagai langkah pembelajaran ke depan, sebaiknya dilakukan pemanggilan terhadap oknum-oknum yang terlibat.

Hal itu dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang koruptif, atau dapat dilakukan hanya sebatas denda kepabeanan.

Lebih lanjut Indriyanto mengatakan dalam rangka koordinasi pencegahan korupsi, KPK dapat memberi usulan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan teguran keras atau menindak manajemen administratif direksi Garuda Indonesia, sebelum lembaga antirasuah itu bertindak lebih jauh atas penyimpangan tersebut. "Jadi gugatan secara perdata, pemeriksaan dugaan pidana dan pelanggaran administratif memang menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak timbul kesan bahwa pelaku adalah pelaku yang memiliki imunitas terselubung," ucap Indriyanto.

"Sehingga sebaiknya selain sanksi administratif berupa pencopotan sebagai Dirut Garuda Indonesia, juga diselesaikan melalui mekanisme hukum, dan ini untuk menghindari stigma imunitas yang dimiliki oleh pelaku atau Dirut Garuda Indonesia," tambah dia, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tersangka pengaturan skor sepakbola, Jokdri
Sabtu, 15 Februari 2020 - 06:02 WIB
 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penga...
Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar
Jumat, 14 Februari 2020 - 22:12 WIB
Sidang peninjauan kembali atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) S...
Soetikno: `Saya bukan perantara, tak bisa berikan pengaruh`
Jumat, 14 Februari 2020 - 17:02 WIB
Soetikno Soedarjo menyatakan dirinya adalah `commercial advisor` yang merupakan bagian dari pabrikan...
KPK dalami keterangan Zulhas soal perubahan fungsi kawasan hutan
Jumat, 14 Februari 2020 - 11:57 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan saksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
Kena denda hutang ratusan miliar, Wawan minta solusi ke hakim Tipikor
Jumat, 14 Februari 2020 - 09:28 WIB
Bos PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan meminta solusi kepada majelis hakim a...
 Dikaitkan soal Asabri, Moeldoko bakal polisikan Haidar Alwi 
Jumat, 14 Februari 2020 - 08:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengecam dan membantah pernyataan Haidar Alwi Institute terkait ta...
Polisi bebaskan tiga rekan Lucinta Luna, karena...
Jumat, 14 Februari 2020 - 06:49 WIB
Polres Metro Jakarta Barat telah membebaskan tiga rekan Ayluna Putri alias Lucinta Luna, lantaran ke...
150 ton bawang putih ditemukan `ditimbun`
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:48 WIB
Satgas Pangan Polda Jawa Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar menem...
Polda Maluku tetapkan 7 bos BNI pembobol uang nasabah sebagai tersangka
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:19 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menetapkan tujuh bos BNI sebagai tersangka kasus pembobolan dana na...
Polisi: Lucinta Luna adalah perempuan di mata hukum
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:08 WIB
Pihak Kepolisian telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menegaskan jika se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)