UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Elshinta
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:49 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2sLyKgH

Elshinta.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK agar mengumumkan penyelidik dan penyidik KPK yang menanggalkan tugas dan kewajibannya. 

Hal itu mengacu ke perintah UU baru KPK Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 70 C. Dalam pasal itu dinyatakan pada saat UU baru mulai berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU baru tersebut.

"Sejak tanggal 17 Oktober 2019, sebagian besar penyelidik dan penyidik KPK harus menanggalkan tugas dan kewajibannya. Karena UU KPK yang baru mulai berlaku sejak tanggal itu. Tapi kenyataannya hingga sekarang, KPK belum memetakan dan mengumumkan siapa saja Penyelidik dan Penyidik KPK yang harus menanggalkan tugas," kata Petrus di Jakarta, Jumat (6/12), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Ia menjelaskan pengumuman itu sangat penting agar publik, terutama pihak-pihak yang dipanggil KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka tidak dipanggil oleh penyidik yang menanggalkan tugas. Jika itu terjadi maka proses penyidikannya cacat hukum atau ilegal.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mulai 1 Februari 2020 E-TLE berlaku untuk sepeda motor
Senin, 27 Januari 2020 - 16:37 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai memberlakukan tilang elektronik `Electronic Traffic La...
Aturan ketua Pengadilan Pajak usulan Menkeu digugat ke MK
Senin, 27 Januari 2020 - 10:48 WIB
Pengangkatan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak atas usul Menteri Keuangan yang diatur dalam UU ...
Prakiraan cuaca Jabodetabek hari ini
Senin, 27 Januari 2020 - 08:38 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tang...
Panja Jiwasraya DPR susun jadwal panggil pihak-pihak terkait
Minggu, 26 Januari 2020 - 13:45 WIB
Anggota Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan panja telah menyu...
Kepala Sekpres ajak Pemprov DKI duduk bersama atasi banjir Kemayoran
Minggu, 26 Januari 2020 - 12:59 WIB
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk duduk b...
DKI sebut Underpass Kemayoran tanggung jawab Pemerintah Pusat
Sabtu, 25 Januari 2020 - 21:27 WIB
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebutkan bahwa Underpass (terowongan) Kemayoran yang hing...
Underpass Senen dibangun, Dishub DKI lakukan rekayasa lalu lintas
Kamis, 23 Januari 2020 - 11:24 WIB
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan pembangunan underpass...
Siapkan payung, Jakarta diguyur hujan siang ini
Kamis, 23 Januari 2020 - 07:24 WIB
Warga Ibu Kota bersiaplah membawa payung saat akan beraktivitas di siang hari karena Badan Meteorolo...
200 personel Polda Metro kawal demo di Kemenkumham
Rabu, 22 Januari 2020 - 13:09 WIB
Polda Metro Jaya telah mengerahkan 200 personel untuk mengawal demonstrasi di depan Gedung Kementeri...
Polisi berharap demo di Kemenkumham berlangsung tertib
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:44 WIB
Polda Metro Jaya berharap demo di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu (22...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV