Menteri BUMN sebut perbuatan direksi Garuda termasuk sistemik
Elshinta
Senin, 09 Desember 2019 - 13:15 WIB |
Menteri BUMN sebut perbuatan direksi Garuda termasuk sistemik
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber foto: https://bit.ly/2qv4tC2

Elshinta.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perbuatan direksi Garuda dalam skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo sudah termasuk sistemik.

"Kan ada yang bawa sepeda juga, terus ada proses sistematik, di mana pasti ini kejadian bukan individu saling mendukung. Mohon maaf, kalau dari aturan-aturan hukum itu, kalau berkolaborasi untuk berbuat kejahatan ya terkena (pidana) juga," kata Erick di Jakarta, Senin (9/12).

Sebelumnya, Menteri BUMN telah memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlibat dalam skandal penyelundupan tersebut. Keempat direksi tersebut adalah Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

"Kalau domain saya sebagai Menteri BUMN tentu mempunyai proses mengenai korporasi, dan antara perusahan Tbk (terbuka) dan tertutup sendiri beda prosesnya. Kita sekarang harus merekrut orang yang bagus, untuk membantu mengawasi dan mengelola 142 BUMN," tambah Erick, dikutip Antara.

Menurut Erick, ia tidak hanya sekadar mencopot direksi, tetapi juga mencari figur-figur yang bagus untuk komisaris dan direksi. "Sedangkan domain pidana kan bukan di saya, itu kan ada proses nanti dari laporan Bea Cukai ke kepolisian, nanti prosesnya seperti itu, jadi saya tidak bisa komentar yang apakah (direksi yang dicopot) ini akan jadi tersangka," ungkapnya. (Fan/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK anggap Harun Masiku tak suka ditangkap
Senin, 27 Januari 2020 - 21:36 WIB
Semua orang saat mengalami proses hukum penangkapan pasti tidak suka di tangkap.\r\n\r\n
KPK: Harun Masiku tunggu waktu, pasti ketangkap 
Senin, 27 Januari 2020 - 21:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku pasti bisa menangkap tersangka kasus k...
Empat pelaku pencurian uang kas BPKAD Provsu Rp1,6 miliar disidangkan
Senin, 27 Januari 2020 - 13:29 WIB
Empat pelaku pencurian uang kas sebesar Rp1,6 miliar milik BPKAD Pemprovsu, segera menjalani sidang ...
Pelaku begal warteg terancam sembilan tahun penjara
Senin, 27 Januari 2020 - 08:02 WIB
Empat begal warteg yang beraksi di Warteg Mamoka Bahari, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Selasa ...
Simpang siur keberadaan Harun Masiku, Kemenkumham bentuk tim gabungan
Jumat, 24 Januari 2020 - 18:11 WIB
Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan yang akan menelusuri dan mengungkap fakta-fakta soa...
Moeldoko harap seluruh pihak tak bangun persepsi terkait Jiwasraya
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tidak membangun persepsi halusinasi dengan m...
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan ...
Divonis satu tahun, Orang tua Ze terima putusan hakim
Jumat, 24 Januari 2020 - 12:28 WIB
Sudarto ayah Ze, 18 tahun pelajar yang divonis 1 tahun hukuman pembinaan di LKSA Darul Atom, Wajak K...
Imigrasi lakukan pendalaman keberadaan Harun Masiku 
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:48 WIB
Keberadaan Harun Masiku (HM), tersangka penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Se...
 Saksi: Wawan tak berwenang rotasi pejabat 
Jumat, 24 Januari 2020 - 06:08 WIB
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tuba...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV