Pimpinan KPK ajukan uji formil revisi UU KPK
Elshinta
Senin, 09 Desember 2019 - 18:52 WIB |
Pimpinan KPK ajukan uji formil revisi UU KPK
Sumber Foto: https://bit.ly/2DWCGxw

Elshinta.com - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah pegiat antikorupsi mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12).

Pemohon mempertanyakan keabsahan secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lantaran tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Feri Amsari menyebut kuorum tidak terpenuhi saat rapat sidang paripurna mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu," ujar Feri, seperti dikutip Antara.

Pemohon mengklaim sebagian besar anggota melakukan penitipan absen atau secara fisik tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR.

"Oleh karena itu, kami merasa tindakan anggota DPR membiarkan titip absen itu merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan sehingga aspirasi publik yang semestinya terwakili dari kehadiran mereka, menjadi terabaikan," tutur dia.

Pemohon juga menyoal tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah hanya diwakili Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB dalam pembahasan dengan DPR.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Selain itu, juga menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ombudsman sebut laporan keuangan PT Jiwasraya dan Asabri `aneh`
Minggu, 19 Januari 2020 - 17:34 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan lima orang terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ...
Pohon tumbang timpa rambu lalu lintas dan jaringan listrik di Menteng
Sabtu, 18 Januari 2020 - 10:53 WIB
Sebuah pohon setinggi empat meter tumbang menimpa tiang rambu lalu lintas penunjuk arah serta kabel-...
Omnibus Law bukan untuk permudah Tenaga Kerja Asing ke Indonesia
Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:47 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Lap...
Fahira Indris: Silahkan Dewi Tanjung melapor ke Polisi, kami siap! 
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:54 WIB
Ketua Umum Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris, menega...
Siap-siap, sebentar lagi Polda Metro Jaya terapkan e-tilang bagi pengendara motor
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:24 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan tilang elektronik terhadap pengendara rod...
Berita `Banjir Jakarta Adalah Air Mata Malaikat Yang Jatuh` hoaks
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:54 WIB
Sebuah tangkapan layar yang diklaim sebagai pemberitaan media dalam jaringan (online) nasional, CNN ...
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:34 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini waspada potensi hu...
Wali Kota Depok bantah lakukan razia LGBT 
Kamis, 16 Januari 2020 - 18:26 WIB
Polemik tentang tuduhan Komnas HAM bahwa Pemkot Depok melakukan razia kepada orang yang berorientasi...
Gedung DPRD DKI kini dilengkapi videotron 
Kamis, 16 Januari 2020 - 16:45 WIB
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, kini dilengkapi videotron.
Gangguan listrik, perjalanan penumpang KRL terganggu 
Kamis, 16 Januari 2020 - 15:37 WIB
Perjalanan calon penumpang kereta rel listrik (KRL) terganggu karena adanya gangguan aliran listrik ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV