Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama
Elshinta
Selasa, 10 Desember 2019 - 21:18 WIB |
Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Sumber Foto: https://bit.ly/2PzGgTN

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi merupakan cerita lama.

Demikian disampaikan Saut di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

"Ya sebenarnya itu cerita lama ya yang selalu ada di Pasal 2 tetapi di Pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos dan kemudian pengulangan gitu," kata Saut.

Adapun Pasal 2 yang dimaksud tersebut adalah Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyebutkan "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam penjelasannya tertera yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

"Jadi, kalau mau sebenarnya saya tidak terlalu tertarik bahas itu. Saya malah lebih tertarik bagaimana caranya kalau ada supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan juga diambil gitu loh. Itu kan bukan kewenangan KPK? Iya, makanya undang-undang KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, kemudian undang-undang tipikor-nya diganti," ujar Saut, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, bukan soal besar kecilnya uang yang dikorupsi maupun penerapan hukuman mati, namun bagaimana penegak hukum itu bisa membawa orang-orang yang melakukan korupsi tersebut ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Korupsi tidak besar kecil, tidak soal bunuh membunuh atau hukuman mati tetapi bagaimana kita bisa membawa setiap orang yang bertanggungjawab besar atau kecil ke depan pengadilan. Makanya saya bilang, jangan terlalu main di retorika-retorika, main lah yang membuat Indonesia lebih sustain berubah secara substantif," tuturnya.

Ia pun mencontohkan negara-negara yang mempunyai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tinggi sudah mulai mengajarkan untuk pencegahan korupsi sejak dini.

"Jadi, saya tidak terlalu tertarik kalau bicara hukuman mati, denda sekian karena kalau dari sisi pencegahan negara-negara besar mulai mendidik rakyat, yang di atas persepsi korupsi 85 itu mereka mulai bahkan mendidik anaknya kalau ketemu dompet cari alamatnya antar ke rumahnya. sesederhana itu," kata Saut.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi seusai acara Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta mengatakan bahwa terbuka kemungkinan penerapan hukuman mati bagi korupsi bila masyarakat menghendakinya. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dua lokasi HBKB di Jaktim ditiadakan karena COVID-19
Minggu, 09 Agustus 2020 - 12:29 WIB
Sebanyak dua lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta Timur, Ahad pagi,  terpaksa dit...
BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan pada Sabtu malam
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 11:28 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta...
40 warga terjaring OK Prend di Terminal Kampung Melayu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 20:56 WIB
Petugas gabungan menggelar Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah (OK Prend) di Terminal Kampung Melayu,...
Hari ini terakhir sosialisasi ganjil genap, penindakan dilakukan Senin pekan depan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:50 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda penerapan penindakan sistem ganjil genap di ruas jal...
Kamis, Jakarta catat penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:36 WIB
Wilayah DKI Jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19...
90 persen pusat perbelanjaan di Jakbar sudah gunakan KBRL 
Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:45 WIB
Monitoring penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) terus dilakukan Suku Dinas Lingkungan ...
Operasi Patuh Jaya 2020 catat 99.835 pelanggar dalam dua pekan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:39 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah menindak 99.835 pelanggar atau pengendara ken...
Kementerian Kominfo kembali raih predikat WTP dari BPK
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:39 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian...
Pemerintah akan berikan Rp2,4 juta untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:41 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan...
Presiden Jokowi: 8 bandara berpotensi jadi hub akselerasi pariwisata
Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indo...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV