Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama
Elshinta
Selasa, 10 Desember 2019 - 21:18 WIB |
Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Sumber Foto: https://bit.ly/2PzGgTN

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi merupakan cerita lama.

Demikian disampaikan Saut di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

"Ya sebenarnya itu cerita lama ya yang selalu ada di Pasal 2 tetapi di Pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos dan kemudian pengulangan gitu," kata Saut.

Adapun Pasal 2 yang dimaksud tersebut adalah Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyebutkan "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam penjelasannya tertera yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

"Jadi, kalau mau sebenarnya saya tidak terlalu tertarik bahas itu. Saya malah lebih tertarik bagaimana caranya kalau ada supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan juga diambil gitu loh. Itu kan bukan kewenangan KPK? Iya, makanya undang-undang KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, kemudian undang-undang tipikor-nya diganti," ujar Saut, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, bukan soal besar kecilnya uang yang dikorupsi maupun penerapan hukuman mati, namun bagaimana penegak hukum itu bisa membawa orang-orang yang melakukan korupsi tersebut ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Korupsi tidak besar kecil, tidak soal bunuh membunuh atau hukuman mati tetapi bagaimana kita bisa membawa setiap orang yang bertanggungjawab besar atau kecil ke depan pengadilan. Makanya saya bilang, jangan terlalu main di retorika-retorika, main lah yang membuat Indonesia lebih sustain berubah secara substantif," tuturnya.

Ia pun mencontohkan negara-negara yang mempunyai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tinggi sudah mulai mengajarkan untuk pencegahan korupsi sejak dini.

"Jadi, saya tidak terlalu tertarik kalau bicara hukuman mati, denda sekian karena kalau dari sisi pencegahan negara-negara besar mulai mendidik rakyat, yang di atas persepsi korupsi 85 itu mereka mulai bahkan mendidik anaknya kalau ketemu dompet cari alamatnya antar ke rumahnya. sesederhana itu," kata Saut.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi seusai acara Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta mengatakan bahwa terbuka kemungkinan penerapan hukuman mati bagi korupsi bila masyarakat menghendakinya. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi berharap demo di Kemenkumham berlangsung tertib
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:44 WIB
Polda Metro Jaya berharap demo di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu (22...
Petugas damkar evakuasi ular sanca dari dalam rumah warga
Rabu, 22 Januari 2020 - 09:27 WIB
Seekor ular sanca batik dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam rumah warga di Susukan, Keca...
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini 
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:05 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Wisatawan diprediksi padati Kepulauan Seribu saat libur Imlek 
Selasa, 21 Januari 2020 - 19:56 WIB
Ribuan wisatawan diperediksi akan memadati Kepulauan Seribu saat libur Imlek, 25 Januari nanti.
Usulan dua cawagub DKI telah diterima Anies Baswedan
Selasa, 21 Januari 2020 - 13:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima secara langsung surat usulan nama calon wakil gubernur ...
Komisi I DPR gelar raker bersama Kemhan bahas Natuna
Senin, 20 Januari 2020 - 11:47 WIB
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Neger...
Waspada potensi hujan guyur Jakarta siang-sore
Senin, 20 Januari 2020 - 07:23 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Asabri bantah korupsi, Ombudsman: Jangan bantah, laporan tahunannya mana?
Minggu, 19 Januari 2020 - 18:29 WIB
Anggota Ombudsman A. Alamsyah Saragih menyatakan laporan tahunan keuangan PT Asabri dinilai membangk...
Ombudsman sebut laporan keuangan PT Jiwasraya dan Asabri `aneh`
Minggu, 19 Januari 2020 - 17:34 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan lima orang terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ...
Pohon tumbang timpa rambu lalu lintas dan jaringan listrik di Menteng
Sabtu, 18 Januari 2020 - 10:53 WIB
Sebuah pohon setinggi empat meter tumbang menimpa tiang rambu lalu lintas penunjuk arah serta kabel-...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV