Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Elshinta
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB |
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N Rosalin. Sumber foto: https://bit.ly/2RDetEB

Elshinta.com - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin menyebutkan saat ini masih ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak, khususnya dalam keluarga biologis.

"Belum ada peraturan teknis baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak di dalam keluarga biologisnya," kata Lenny dalam Konsultasi Nasional Pengasuhan Anak di Jakarta, Rabu (11/12).

Pemerintah, menurut Lenny, sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang mengatur pengasuhan anak di dalam keluarga biologis dan pengasuhan anak di luar keluarga biologis, yang disebut pengasuhan alternatif.

Teknis pengasuhan alternatif seperti yang berkenaan dengan pengangkatan anak, perwalian, orang tua asuh, dan panti asuhan sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang lain maupun peraturan menteri. 

"Pengasuhan anak di dalam keluarga biologis belum memiliki ketentuan-ketentuan teknis. Itu menjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengaturan pengasuhan anak di dalam keluarga," jelas Lenny, dikutip Antara.

Ia menekankan perlunya aturan teknis tentang pengasuhan anak di dalam keluarga biologis karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau orang-orang terdekat. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK: Luas lahan sawit yang disita terkait kasus Nurhadi 530 Hektare
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:47 WIB
KPK mencatat luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang telah disita te...
Mantan Hakim Agung MA: Perma No.1/2020 jangan sampai belenggu independensi hakim
Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:45 WIB
Kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Und...
KPK hadiri gelar perkara kasus korupsi Djoko Tjandra Jumat
Kamis, 13 Agustus 2020 - 12:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya telah menerima...
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin bebas murni
Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:55 WIB
Terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang M Nazaruddin dinyatakan bebas murni setelah dua...
 Ingat! Tilang elektronik mulai berlaku di Yogya besok
Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:11 WIB
Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement...
KPK pantau pemda lewat aplikasi JAGA Bansos
Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:11 WIB
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktifkan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah untuk menindakla...
Mulai hari ini, pelanggar ganjil genap akan langsung ditilang
Senin, 10 Agustus 2020 - 07:56 WIB
Sosialisasi sistem ganjil genap di Jakarta sudah berakhir. Mulai hari ini, Senin (10/8/2020), pengen...
Djoko Tjandra jalani isolasi mandiri setelah dipindah ke Lapas Salemba
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:41 WIB
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat ini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari se...
Pembunuh dua anak kandung di Pulau Adonara terancam hukuman mati
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:12 WIB
Seorang ayah, AP, diduga pelaku pembunuh dua anak kandung, masing-masing YBO (3) dan ABD (2) di Desa...
Pengacara Anita Kolopaking ditahan di Rutan Bareskrim
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 10:56 WIB
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Sab...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)