Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Elshinta
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB |
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N Rosalin. Sumber foto: https://bit.ly/2RDetEB

Elshinta.com - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin menyebutkan saat ini masih ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak, khususnya dalam keluarga biologis.

"Belum ada peraturan teknis baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak di dalam keluarga biologisnya," kata Lenny dalam Konsultasi Nasional Pengasuhan Anak di Jakarta, Rabu (11/12).

Pemerintah, menurut Lenny, sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang mengatur pengasuhan anak di dalam keluarga biologis dan pengasuhan anak di luar keluarga biologis, yang disebut pengasuhan alternatif.

Teknis pengasuhan alternatif seperti yang berkenaan dengan pengangkatan anak, perwalian, orang tua asuh, dan panti asuhan sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang lain maupun peraturan menteri. 

"Pengasuhan anak di dalam keluarga biologis belum memiliki ketentuan-ketentuan teknis. Itu menjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengaturan pengasuhan anak di dalam keluarga," jelas Lenny, dikutip Antara.

Ia menekankan perlunya aturan teknis tentang pengasuhan anak di dalam keluarga biologis karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau orang-orang terdekat. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pelajar bunuh pelaku begal divonis 1 tahun hukuman pembinaan
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:08 WIB
 Za (18), pelajar salah satu sekolah menengah atas di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa T...
Kinerja Kejaksaan Agung dongkrak kepercayaan masyarakat
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:48 WIB
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ...
PN Medan hukum mati lima kurir sabu-sabu 56 kg
Kamis, 23 Januari 2020 - 08:58 WIB
Lima terdakwa kurir narkotika diyakini terbukti membawa seberat 56 kg narkoba jenis sabu-sabu masing...
Kajati Sumbar dorong penegak hukum berikan pelayanan terbaik
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:16 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk menegakkan hukum dengan m...
Kejagung sita 1.400 sertifikat tanah milik tersangka kasus Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:55 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah yang dimiliki oleh lima ter...
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly baka...
 Komisi l DPR RI desak pemerintah tuntaskan soal Asabri
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:36 WIB
Kasus PT. Jiwasraya menjadi `mukadimah` terkuaknya korupsi di beberapa perusahan ansuransi di tanah ...
PPATK terima permintaan selidiki kasus Asabri 
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:58 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah...
Polri pastikan Harun Masiku tidak ada di rumah istrinya di Gowa
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan Harun Masik...
Polda Metro dalami laporan Ilham Bintang soal pembobolan rekening
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:14 WIB
Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembajakan nomor ponsel dan pembobolan rekening bank wartaw...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV