Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Elshinta
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat. Foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bandung Barat, Abubakar.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat Asep Suhardi, usai melaporkan kasus tersebut ke Gedung KPK Jalan Kuningan Madya Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Asep mengungkapkan, meski sudah vonis, ‎nyatanya masih banyak pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang diduga ikut memberikan uang suap kepada Abubakar untuk modal pilkada sang istri.

"Ada 14 orang, pejabat setingkat eselon 2 yang kami sertakan namanya dan sudah kami berikan ke KPK sebagai laporan kami. Berdasarkan fakta persidangan, 14 pejabat ini aktif memberikan uang kepada Abubakar," kata Asep seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (12/12). 

"Kita ingin ada kepastian hukum, status 14 pejabat ini. Dari tingkat Sekda sampai kadis," tegasnya.

Menurut Asep banyak warga yang resah karena oknum pejabatnya yang diduga korupsi masih bekerja seperti biasa.

Selama ini setelah OTT, Asep mengungkapkan banyak warga yang tak nyaman karena pejabatnya yang ketahuan korup, masih bekerja seperti biasa.

Asep berharap, laporannya ke KPK saat ini bisa se‎gera ditindaklanjuti agar pemerintahan Bandung Barat bisa berjalan dengan standar good governance.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pelajar bunuh pelaku begal divonis 1 tahun hukuman pembinaan
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:08 WIB
 Za (18), pelajar salah satu sekolah menengah atas di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa T...
Kinerja Kejaksaan Agung dongkrak kepercayaan masyarakat
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:48 WIB
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ...
PN Medan hukum mati lima kurir sabu-sabu 56 kg
Kamis, 23 Januari 2020 - 08:58 WIB
Lima terdakwa kurir narkotika diyakini terbukti membawa seberat 56 kg narkoba jenis sabu-sabu masing...
Kajati Sumbar dorong penegak hukum berikan pelayanan terbaik
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:16 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk menegakkan hukum dengan m...
Kejagung sita 1.400 sertifikat tanah milik tersangka kasus Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:55 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah yang dimiliki oleh lima ter...
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly baka...
 Komisi l DPR RI desak pemerintah tuntaskan soal Asabri
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:36 WIB
Kasus PT. Jiwasraya menjadi `mukadimah` terkuaknya korupsi di beberapa perusahan ansuransi di tanah ...
PPATK terima permintaan selidiki kasus Asabri 
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:58 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah...
Polri pastikan Harun Masiku tidak ada di rumah istrinya di Gowa
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan Harun Masik...
Polda Metro dalami laporan Ilham Bintang soal pembobolan rekening
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:14 WIB
Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembajakan nomor ponsel dan pembobolan rekening bank wartaw...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV